Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Motivasi Peserta LK2 HMI di Balai Kota

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan arahan sekaligus motivasi kepada peserta Intermediate Training atau Latihan Kader II (LK2) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Tamalate Cabang Makassar yang digelar di Balai Kota Makassar, Sabtu (24/01/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya peran strategis mahasiswa dan pemuda dalam merespons berbagai isu yang berkembang di tingkat global maupun nasional. Ia menyebut tantangan seperti perubahan iklim, dinamika kebijakan nasional, hingga proses demokrasi membutuhkan pemikiran kritis dan sudut pandang yang komprehensif dari generasi muda.

“Mahasiswa tidak boleh apatis. Isu-isu besar hari ini menuntut kehadiran anak muda yang mampu berpikir jernih, kritis, dan solutif,” ujar Munafri di hadapan peserta LK2.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Percepat Operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih

Munafri berharap kegiatan LK2 mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya kritis dalam berpikir, tetapi juga tangguh, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pembangunan bangsa.

“Anak muda harus hadir memberi inspirasi, bukan sekadar menengadahkan tangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Munafri menilai HMI sebagai salah satu organisasi kaderisasi yang memiliki rekam jejak panjang dan kuat dalam melahirkan pemimpin di berbagai sektor kehidupan. Menurutnya, sejarah telah membuktikan kontribusi kader HMI dalam perjalanan bangsa, baik di bidang pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat sipil.

Ia juga menyebut LK2 sebagai wadah strategis untuk menempa pola pikir, memperkuat karakter kepemimpinan, serta membangun kemampuan kritik yang berbasis pengetahuan dan argumentasi yang kokoh.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Kunjungi Kecamatan Panakukang, Ingatkan Warga Jaga Persaudaraan di Masa Kampanye

Pada kesempatan tersebut, Munafri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, panitia, dan instruktur yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam proses kaderisasi HMI. Ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan LK2 sebagai bagian penting dari perjalanan kepemimpinan mereka ke depan.

“Anak muda adalah motor penggerak di segala sektor. Jadilah anak muda yang memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat. Dengan keunggulan itulah kita bisa bersaing dan mengangkat derajat bangsa ke depan,” jelasnya.

Munafri berharap kegiatan LK2 HMI ini mampu melahirkan kader-kader pemimpin yang berintegritas, berwawasan luas, serta siap menghadapi tantangan zaman dan perubahan global yang semakin kompleks.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Munafri Terima Apresiasi dari Kepala BBPVP Makassar atas Program Creative Hub

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

BACA JUGA  Danny Pomanto Serap Banyak Aspirasi Warga Pulau Kodingareng di Pesta Rakyat Kecamatan Sangkarrang

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

BACA JUGA  TP PKK Kota Makassar Gelar Monitoring dan Pembinaan Posyandu Terintegrasi

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending