Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gandeng Unhas Gelar Bimtek Pembekalan Kepala Perangkat Daerah

Published

4 minggu ago

2 Desember 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (PPKP) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Bimbingan Tekknis (Bimtek) Pembekalan Kepala Perangkat Daerah.

Bimtek tersebut dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Makassar, dan secara resmi dibuka oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Selasa, (02/12/2025). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 2 hingga 5 Desember 2025, dengan peserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ustadz Sonny Abi Kim, Ketua LPPM Unhas Prof. Dr. Muhammad Nasrum Massi, serta Penjabat Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade.

Dalam sambutannya, Bupati Irwan menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang solid antara Kepala OPD dan Sekretaris OPD dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti bimtek dengan sungguh-sungguh serta menyimak materi yang disampaikan oleh para narasumber.

“Saya sudah ingatkan kepala OPD, 70 persen itu di lapangan, datangi masyarakat. Dengan hadirnya kita di tengah mereka, semoga dapat menyelesaikan apa yang menjadi persoalannya. Tidak ada yang bisa kita berikan selain kerja-kerja ikhlas kita,” pesan Bupati Irwan.

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, yang hadir secara virtual, menyampaikan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral Unhas untuk membersamai para pimpinan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurutnya, terdapat lima prinsip utama yang harus menjadi perhatian para kepala OPD, yakni aksesibilitas, kualitas layanan, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat.

“Semoga pulang dari sini, bapak ibu dapat meningkatkan patriotisme. Bukan hanya membawa ilmu, tetapi juga komitmen, serta menjadi contoh dan teladan bagi aparat lainnya,” ujar Prof. Jamaluddin Jompa.

Melalui bimtek ini, diharapkan para pimpinan OPD di Kabupaten Luwu Timur semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Sinergi Pengendalian Banjir Sungai Malili, Gandeng BBWS dan PT Vale

Published

7 jam ago

29 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Sungai Malili dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Larona. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Pengendalian Banjir Sungai Malili (DAS Larona) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, serta Perjanjian Kerja Sama Pengendalian Banjir Sungai Malili antara BBWS Pompengan Jeneberang dengan PT Vale Indonesia, Tbk.

Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Aula Bili-Bili Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Makassar, Senin (29/12/2025). Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Heriantono Waluyadi, S.T., M.T., serta Wakil Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Tbk., Abu Ashar.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha dalam upaya pengendalian banjir yang berkelanjutan. Sungai Malili yang terhubung langsung dengan DAS Larona memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat Luwu Timur, baik sebagai sumber air, jalur aktivitas ekonomi, maupun penopang ekosistem lingkungan.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas sektor ini sebagai langkah konkret dan sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan banjir yang selama ini menjadi tantangan serius di wilayahnya.

“Pada dasarnya Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar program pengendalian banjir Sungai Malili dapat secepatnya terlaksana. DAS Malili sudah sangat layak untuk dilakukan normalisasi dan penataan yang baik,” ujar Irwan.

Menurutnya, kondisi Sungai Malili saat ini memerlukan penanganan menyeluruh dan terintegrasi. Normalisasi sungai, penguatan struktur pengendali banjir, serta penataan kawasan di sepanjang aliran sungai menjadi langkah penting guna meminimalkan risiko banjir yang berdampak langsung pada permukiman warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Irwan menegaskan bahwa upaya normalisasi dan penataan sungai tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko banjir semata, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian Sungai Malili sebagai sumber kehidupan masyarakat Luwu Timur.

“Dengan penataan yang baik, kami berharap Sungai Malili dapat terjaga kelestariannya, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Heriantono Waluyadi, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program pengendalian banjir Sungai Malili melalui perencanaan teknis, pelaksanaan fisik, serta pengawasan yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah, dukungan pemerintah pusat, serta partisipasi sektor swasta dalam mewujudkan pengelolaan DAS yang efektif.

Dukungan dari PT Vale Indonesia, Tbk., sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah DAS Larona, dinilai sangat strategis. Keterlibatan dunia usaha diharapkan dapat mempercepat realisasi program, sekaligus memastikan aspek lingkungan dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama.

Melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis upaya pengendalian banjir Sungai Malili dapat berjalan lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi serta menjaga kelestarian sumber daya air sebagai aset penting pembangunan daerah.