Luwu Timur

Bupati Luwu Timur Pantau Progres Dapur MBG dan Islamic Center Mahalona Raya

Published

1 bulan ago

9 November 2025

Kitasulsel–LUWUTIMUR Meski di tengah suasana akhir pekan, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, tetap meluangkan waktu untuk menjalankan agenda pemerintahan dan bersilaturahmi dengan masyarakat, Ahad (09/11/2025).

Bupati mengawali kegiatannya dengan menghadiri acara pernikahan sebelum kemudian melanjutkan kunjungan kerja ke wilayah Mahalona Raya, Kecamatan Towuti dengan meninjau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Libukan Mandiri.

Dalam tinjauannya, Bupati melihat secara langsung progres pembangunan rumah produksi yang kini sudah hampir rampung.

Meskipun masih ada bagian yang dalam tahap penyelesaian, ruang produksi utama telah selesai dan siap digunakan untuk kegiatan pengolahan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

“Program MBG ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, fasilitas produksinya harus betul-betul siap, bersih, dan memenuhi standar agar program ini bisa berjalan maksimal,” ujar Bupati Irwan.

NIrwana, salah satu penanggung jawab di dapur produksi MBG mengaku sangat antusias karena program ini akan memberikan manfaat besar bagi anak-anak sekolah di wilayah Mahalona Raya.

“Kami sangat bersyukur karena pembangunan dapur MBG di Desa Libukan Mandiri, Mahalona Raya, sudah hampir rampung. Saat ini, ruang produksi utama sudah selesai dan siap digunakan. Tinggal penyempurnaan di beberapa bagian agar fasilitas ini benar-benar siap beroperasi,” ungkap Nirwana.

Setelah meninjau dapur produksi MBG, Bupati bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke Islamic Center Mahalona Raya. Proyek pembangunan Islamic Center ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Bupati menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik seperti Islamic Center tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga wadah untuk mempererat kebersamaan dan membangun karakter masyarakat yang religius dan berakhlak.

“Kita ingin setiap pembangunan yang ada di Luwu Timur membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam membangun kehidupan sosial dan spiritual warga,” tutup Irwan. (*)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

3 hari ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.