Provinsi Sulawesi Selatan

Kini Pengajuan Hak Korban Terorisme Bisa Online, BNPT Paparkan Mekanismenya di Kantor Gubernur Sulsel

Published

2 jam ago

5 November 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan sosialisasi terkait Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103/PUU-XXI/2023, di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 5 Oktober 2025.

Agenda ini mengonfirmasi bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu kini dapat kembali mengajukan hak mereka melalui mekanisme baru yang difasilitasi negara.

Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut atas penataan kembali mekanisme pengajuan hak korban berdasarkan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Melalui putusan MK ini, BNPT membuka kembali Pelayanan Penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu bagi korban terdampak sejak tragedi Bom Bali, 12 Oktober 2002 hingga sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diterbitkan. Audiensi juga dihadiri OPD terkait lingkup Pemprov Sulsel, Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Antiteror Polri, Biro SDM Polda Sulsel, dan Polrestabes Makassar.

Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT Rahel menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme.

“Dasar kegiatan kita kali ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara, sehingga kita hadir di sini dengan tugas dan fungsi kita masing-masing untuk memastikan hal tersebut. BNPT membuka kembali layanan penetapan korban agar hak-hak mereka dapat diakui dan dipulihkan secara layak,” ujar Rahel.

BNPT memperkenalkan mekanisme pengajuan daring melalui dua tautan terpisah:

Formulir penetapan korban: https://tinyurl.com/FormulirSuratPenetapanBNPT

Pengajuan permohonan: https://tinyurl.com/FormulirPermohonanBNPT

BNPT menetapkan dua kategori pengajuan yakni korban langsung (WNI terdampak) dan korban tidak langsung (ahli waris).

Pengajuan paling lambat hingga 8 Juni 2028 melalui administrasi digital. Informasi detail dapat diperoleh via WhatsApp Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT di ‪+628-111-72-6699‬ (pesan saja).

Rahel berharap masyarakat Sulawesi Selatan dapat segera mempersiapkan dokumen dan memahami prosedur.

“Negara hadir untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Lepas Sambut Pangdam Hasanuddin, Wagub Fatmawati Tegaskan Sinergi Pemprov–TNI

Published

20 jam ago

4 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya sinergi yang solid antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan TNI dalam menjaga stabilitas serta keamanan wilayah.

Hal ini disampaikan saat menghadiri tradisi lepas sambut Pangdam XIV/Hasanuddin di Balai Prajurit M Jusuf, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, 3 November 2025.

Seremoni berlangsung khidmat, menandai pergantian kepemimpinan dari Mayjen TNI Windiyatno kepada Mayjen TNI Bangun Nawoko yang sebelumnya menjabat Pangdivif 3 Kostrad. Mayjen Windiyatno selanjutnya akan mengemban amanah baru sebagai Wakil Komandan Kodiklat TNI AD (Wadankodiklatad).

Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan apresiasi atas dedikasi Mayjen Windiyatno selama memimpin Kodam XIV/Hasanuddin. Ia menilai kerja kolaboratif Pemprov–Kodam di masa kepemimpinannya turut menopang stabilitas daerah.

“Saya harap sertijab ini bukanlah akhir dari kebersamaan. Di mana pun bapak bertugas, persahabatan dan silaturahmi akan tetap terjalin. Atas nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi, kontribusi, dan kerja-kerja hebat yang telah bapak jalankan,” ujar Fatmawati.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kodam XIV/Hasanuddin dan Persit atas sinergi yang terbangun selama ini. Semangat kebersamaan ini diharapkan terus dijaga khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

“Selama sepuluh bulan terakhir, kami merasakan bagaimana Kodam XIV Hasanuddin selalu hadir mengawal pemerintah daerah. Satu hal yang selalu saya ingat pesan dari Bapak Windiyatno bahwa di mana pun, kapan pun, dan bagaimanapun situasinya, tetap harus semangat,” imbuhnya.

Kepada Pangdam yang baru, Mayjen TNI Bangun Nawoko, Fatmawati menyampaikan selamat datang sekaligus dukungan penuh Pemprov Sulsel.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menegaskan komitmen untuk terus menjunjung tinggi kolaborasi dan kebersamaan. Karena kunci utama menjaga daerah kita tercinta ini adalah sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Mayjen TNI Windiyatno dalam sambutan perpisahan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Kodam XIV Hasanuddin, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga insan pers.

“Semoga sinergi positif yang telah terbangun dapat terus dirawat dan dikembangkan. Saya bangga atas loyalitas dan dedikasi seluruh prajurit Hasanuddin,” ujarnya.

Sementara itu, Mayjen TNI Bangun Nawoko dalam sambutan perdana menegaskan kesiapannya mengabdi di Sulawesi.

“Tabe Puang, tabe Karaeng, tabe Opu, tabe Daeng. Assalamualaikum, permisi. Izinkan saya dan keluarga mengabdi di tanah ini. Berikan saya perlindungan dan jadikan saya teman bagi bapak dan ibu semua,” ucapnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Seremoni yang dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga besar Kodam XIV Hasanuddin ini berlangsung dalam nuansa kekeluargaan, menjadi simbol regenerasi kepemimpinan yang hangat dan penuh penghormatan. (*)