Pemkot Makassar

Appi Tegaskan Komitmen Pemkot Lindungi Aset dan Pedagang Pasar Pannampu

Published

3 bulan ago

3 November 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menunjukkan komitmennya dalam menata pasar tradisional sekaligus menjaga kepastian hukum atas aset daerah.

Salah satunya melalui langkah proaktif mencari solusi atas polemik lahan Pasar Pannampu di Kecamatan Tallo, yang hingga kini masih berstatus sengketa.

Pasar seluas 4 hektare yang berlokasi di Kelurahan Pannampu tersebut menjadi perhatian serius Pemkot, setelah adanya gugatan terkait kepemilikan lahan.

Untuk itu, Wali Kota Munafri turun langsung memimpin pembahasan bersama Direksi PD Pasar, Camat Tallo, dan pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset, di Balai Kota Makassar, Senin (3/11/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan solusi atas polemik kepemilikan lahan Pasar Pannampu di Kecamatan Tallo.

“Persoalan yang telah berlangsung lama ini, maka pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian atas aset daerah,” ujar Munafri.

Langkah ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah dalam mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak, sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dan pengelola pasar agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik

Munafri menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga kami terus mencari solusi untuk memberikan kepastian hukum atas aset di kota ini,” jelasnya.

Ia mengakui, persoalan lahan Pasar Pannampu tersebut berpotensi menimbulkan tarik-ulur kepentingan, jika tidak ditangani secara objektif dan melibatkan pihak penengah yang kredibel.

“Saya pikir kalau ini dibiarkan, kita akan berada dalam posisi perdebatan yang tidak akan berujung,” tutur politisi Golkar itu.

“Karena itu, saya minta nanti tim Pemerintah Kota secara lengkap untuk duduk bersama dengan pihak yang mengaku pemilik lahan, dengan menghadirkan BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai penengah,” tambah Appi.

Langkah tersebut, kata Munafri, menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga agar proses penyelesaian berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Munafri menegaskan, tidak punya kepentingan pribadi dalam persoalan ini. Ini tanah atas nama negara, jadi semua proses harus kita jalankan secara terbuka.

Langkah mediasi yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah dalam penyelesaian sengketa aset daerah, sekaligus menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Pasar Pannampu.

Ia menambahkan, jika nantinya persoalan lahan tersebut memang harus diselesaikan melalui jalur hukum, maka Pemerintah Kota Makassar siap mengikuti proses tersebut.

“Kalau memang harus sampai di pengadilan, ya kita iyakan. Karena siapa lagi yang bisa kita percaya kalau bukan tiga lembaga itu,” ungkapnya.

“Jadi, perlu keterlibatan pihak BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian yang akan memberikan pandangan dan memastikan prosesnya benar,” tutur Munafri.

Menurutnya, penyelesaian sengketa lahan ini tidak hanya menyangkut kepemilikan aset semata, tetapi juga menyentuh nasib para pedagang dan warga yang menggantungkan hidupnya di Pasar Pannampu.

“Ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya di dalam pasar itu, ada yang sedang berjuang membiayai anak sekolahnya. Itu sebabnya, penyelesaiannya harus kita pikirkan baik-baik, agar tidak merugikan mereka,” tegas Appi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak ingin mengambil langkah sepihak sebelum seluruh pihak duduk bersama dan mendapatkan kejelasan hukum yang pasti.

“Saya tidak punya hak untuk putiskan ini. Karena itu, nanti kita atur waktu untuk duduk bersama dengan BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian, agar keputusan yang diambil bisa disepakati semua pihak,” pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar

Munafri–Aliyah Kompak Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Komitmen Makassar Dukung Program Prioritas Presiden

Published

2 hari ago

2 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–BOGOR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, kompak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan strategis nasional ini turut dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan Rakornas menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Munafri, Rakornas 2026 bertujuan menjelaskan secara komprehensif arah, target, serta indikator Program Prioritas Presiden, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala implementasi di daerah. Forum ini juga memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel melalui kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah.

“Hari ini kami menghadiri Rakornas 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Ini sangat penting untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat,” ujar Munafri.

Rakornas 2026 merupakan Rakornas ke-2 yang diselenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda.

Munafri menilai pertemuan nasional ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan pelaksanaannya di daerah. Tingginya animo kepala daerah untuk hadir menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan.

“Apa yang dipaparkan Bapak Presiden menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi masing-masing daerah,” jelasnya.

Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Rakornas 2026 menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sekaligus memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk berkolaborasi dan mendukung penuh seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, serta menjalankan setiap arahan yang disampaikan dalam forum Rakornas.

Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta program Zero Waste atau bebas sampah yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami siap menjalankan arahan Bapak Presiden. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, serta pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Sementara itu, saat membuka Rakornas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keselarasan visi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam taklimatnya, Presiden menekankan peran aparatur pemerintahan sebagai pemimpin rakyat yang harus bekerja secara adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Harapan semua rakyat kita, dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Prabowo.

Dalam arahannya, Presiden juga mengumumkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, sebuah gerakan nasional yang menekankan pembangunan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Gerakan ini difokuskan pada pembenahan lingkungan permukiman, penataan ruang publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Presiden menegaskan peran aktif seluruh instansi pemerintah sebagai teladan, salah satunya melalui pelaksanaan kerja bakti rutin dan serentak, termasuk melibatkan sekolah-sekolah. Pemerintah juga akan menyiapkan sarana pendukung seperti gerobak dan truk sampah guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Selain kebersihan, penataan kawasan perkotaan juga menjadi perhatian, mulai dari jalan protokol, kawasan wisata, hingga pusat kota, termasuk penertiban kabel semrawut dan penyesuaian tampilan bangunan usaha agar selaras dengan lingkungan sekitar.

“Keindahan kota merupakan bagian penting dari citra bangsa, sekaligus faktor penunjang kenyamanan masyarakat dan daya tarik pariwisata nasional,” pungkas Presiden.