Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

4 jam ago

30 Oktober 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tiba Di Tanah Air, Menag Jelaskan Tindak Lanjut Deklarasi-Istiqlal Untuk Kemanusiaan Dan Kelestarian Lingkungan

Published

14 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini tiba di Tanah Air usai menghadiri Forum Internasional untuk Perdamaian “Daring Peace” di Vatikan – Roma. Menag dalam kesempatan itu sempat bertemu Paus Leo XIV bersama sejumlah tokoh agama dunia, sekaligus mendiskusikan rencana tindak lanjut Deklarasi Istiqlal.

Deklarasi Istiqlal-Vatikan ditandatangani di Masjid Istiqlal-Jakarta, saat kunjungan mendiang Paus Fransiskus ke Indonesia, September 2024. Dokumen itu ditandatangani mendiang Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Deklarasi Istiqlal merupakan respons terhadap dua krisis besar dunia, yakni dehumanisasi dan perubahan iklim. Deklarasi ini menegaskan bahwa nilai-nilai agama adalah sumber solusi atas tantangan global, mulai dari dehumanisasi, perubahan iklim, hingga ketimpangan sosial.

Menurut Menag, Vatikan berencana melakukan kunjungan ke Indonesia pada Desember mendatang. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan lintas agama di Roma, Italia, yang dihadiri oleh berbagai pemimpin agama dunia.

“Kami sudah melakukan pertemuan intensif dengan pihak Roma. Mereka berkeinginan untuk menindaklanjuti deklarasi Istiqlal yang dinilai lebih konkret dan terukur,” ujar Menag setibanya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menag menjelaskan, tindak lanjut yang akan dibahas bersama Vatikan meliputi tiga isu utama, yakni dehumanisasi, situasi pascaperang, dan penyelamatan lingkungan hidup. Ketiga isu tersebut dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup umat manusia.

“Pihak Vatikan menekankan pentingnya kolaborasi global dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan lingkungan. Mereka melihat deklarasi Istiqlal sebagai dokumen yang sangat relevan dan aplikatif untuk menjawab tantangan itu,” ungkapnya.

Menurut Menag, pertemuan lanjutan pada Desember mendatang akan difokuskan pada penyusunan program bersama antara Indonesia dan Vatikan, terutama dalam konteks pendidikan lintas agama, penguatan nilai kemanusiaan, serta advokasi lingkungan berkelanjutan.

“Kita ingin membangun kerja sama yang bersifat konkret, tidak hanya simbolik. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat perdamaian, toleransi, dan keadilan sosial,” tegas Menag.

Selain membahas kerja sama bilateral, pertemuan di Roma juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam forum lintas agama dunia. Menag menyebut, banyak pemimpin agama dunia yang menaruh harapan agar Indonesia dapat menjadi pusat dialog dan inisiatif perdamaian global.

“Indonesia sudah saatnya menjadi faktor penting dalam menciptakan kedamaian dunia. Kita memiliki pengalaman panjang dalam mengelola keragaman, dan itu menjadi modal besar untuk berkontribusi di tingkat internasional,” pungkasnya.