Kitasulsel–MAKASSAR Puncak peringatan 356 Tahun Sulawesi Selatan digelar penuh khidmat di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Minggu, 19 Oktober 2025..

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulsel tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., yang mewakili Menteri Dalam Negeri, serta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rusdi Masse.

Dalam sambutannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa peringatan 356 tahun Sulsel ini bukan sekadar memperingati bertambahnya usia daerah, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen melanjutkan karya besar pembangunan dan memperkuat persatuan.

“Perjalanan panjang Sulawesi Selatan bukan hanya tentang masa lalu yang gemilang, tetapi juga tentang masa depan yang penuh harapan,” sebutnya.

“Dari sawah-sawah subur di Bone dan Wajo, pelabuhan di Makassar yang ramai, kopi Toraja yang harum, hingga ikan segar di Selat Makassar. Kita punya segalanya untuk maju,” ujarnya.

Akhmad Wiyagus mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan, dan masyarakat Sulawesi Selatan yang telah menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian daerah.

“Perayaan ini adalah milik kita semua. Pengingat bahwa negara hadir melalui kerja nyata yang dirasakan hingga ke desa dan pulau-pulau kecil. Sulawesi Selatan dibangun di atas nilai luhur siri’ na pacce, yang menumbuhkan keberanian, kegigihan, dan kepedulian,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wiyagus menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat di atas 5 persen, didukung oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel mencapai 75,18, menggambarkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 turun menjadi 4,96 persen, dan tingkat kemiskinan per Maret 2025 mencapai ke 7,6 persen, terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Inflasi tahunan per September 2025 juga terjaga di kisaran 1,67 persen, menunjukkan efektivitas pengendalian harga dan pasokan melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.

Di bidang tata kelola pemerintahan digital, Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulsel mencapai 3,94 (kategori sangat baik), sementara kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berada di zona hijau.

“Tugas kita berikutnya adalah menerjemahkan capaian itu menjadi layanan publik yang semakin cepat, transparan, dan aman,” kata Wiyagus.

Pemerintah juga terus memperkuat konektivitas strategis. Jalan akses tol menuju Makassar New Port (MNP) telah beroperasi untuk mendukung kelancaran ekspor dan distribusi domestik.

Selain itu, layanan Kereta Api Makassar–Parepare lintas Maros–Barru sudah berjalan dan diintegrasikan dengan Pelabuhan Garongkong dan MNP.

Modernisasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pun terus dipercepat untuk peningkatan kapasitas pelayanan.

Sektor unggulan daerah juga tumbuh pesat. Produksi padi dijaga stabil, sementara budidaya rumput laut, terbesar secara nasional. Memberi peluang besar bagi hilirisasi produk keragenan dan agar-agar.

Di sektor energi dan mineral, klaster nikel Sorowako di Luwu Timur didukung pembangkit listrik tenaga air, mendorong praktik industri yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Wamendagri menyampaikan enam arahan praktis untuk mempercepat pembangunan di Sulawesi Selatan:

1. Hilirisasi maritim dan pangan: membangun Seaweed Industrial Corridor Takalar–Pangkep–Bone–Selayar dengan pusat benih unggul, cold storage, dan dukungan logistik koperasi-UMKM.

2. Konektivitas logistik terpadu: optimalisasi multimoda MNP–Tol–Kereta Makassar–Parepare–Pelabuhan Garongkong.

3. Transformasi layanan publik digital: peningkatan indeks SPBE menjadi 4,20 dalam dua tahun melalui single sign-on, serta kebijakan open data tersadar perkuat keamanan cyber dan literasi digital hingga tingkat desa.

4. Inklusi dan perlindungan sosial adaptif: penerapan geo-targeting kemiskinan dan ketimpangan untuk intervensi tepat sasaran. perluas gerakan pangan murah dan operasi pasar secara periodik.

5. SDM dan pasar kerja masa depan: pengembangan vocational track maritim, logistik, dan teknologi nikel–EBT melalui skema dual system industri serta micro-credential digital bagi ASN dan pemuda.

6. Ketahanan iklim dan pesisir: rehabilitasi mangrove, penerapan coastal setback, asuransi budidaya, dan sistem peringatan dini cuaca laut berbasis aplikasi.

“Sulawesi Selatan adalah simpul harapan Indonesia Timur. Pelabuhan kita ramai, rel kereta mengalirkan logistik, layanan publik makin cepat dan bersahabat. Itulah bukti hadirnya negara di tengah rakyat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, sebelum memberikan sambutan, Akhmad Wiyagus turut serta bersama Andi Sudirman, Fatmawati Rusdi dan Rachmatika Dewi meluncurkan Program Multiyears Project (MYP) 2025–2027 dengan nilai investasi Rp3,7 triliun.

Proyek ini difokuskan untuk penanganan jalan provinsi Rp,2,51 triliun, pembangunan jaringan irigasi Rp764 miliar, serta pembangunan Rumah Sakit Regional Rp433 miliar.

Langkah ini diharapkan mempercepat konektivitas, meningkatkan layanan kesehatan, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah secara merata.

“Selama layar masih terkembang dan angin kebijakan berpihak pada rakyat, kita tidak akan berlabuh sebelum sampai ke tujuan,” tutup Wamendagri, disambut tepuk tangan peserta rapat paripurna. (*)