Kementrian Agama RI

Menag Menteri dengan Apresiasi Kinerja Tertinggi versi Poltracking Indonesia

Published

5 bulan ago

19 Oktober 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat apresiasi kinerja tertinggi dari publik berdasarkan survei Poltracking Indonesia, di antara 52 pejabat setingkat Menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Hasil survei dengan tema “Evaluasi Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran” tersebut dirilis hari ini, Minggu (19/10/2025) dan dapat diakses melalui channel Youtube Poltracking TV.

Ini merupakan survei tatap muka yang dilakukan tim riset Poltracking Indonesia pada rentang waktu 3 – 10 Oktober 2025. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling, margin of error lebih kurang 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih (berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah).

“Sepuluh besar yang pertama dengan apresiasi paling tinggi tingkat kinerja setingkat menteri adalah Menteri Agama,” terang Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, dikutip dari paparannya yang ditayangkan di channel Youtube Poltracking TV.

Menurut Hanta Yudha, tingkat kepuasan Menteri Agama mencapai 65,7%, terdiri atas 10,8% sangat puas dan 54,9% menyatakan puas. Pada urutan berikutnya, ada Menpora Erick Thohir (63,5%), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%), Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (61%), Panglima TNI Agus Subiyanto (60,2%), Menkes Budi Gunadi Sadikin (58,3%), Seskab Teddy Indra Wijaya (58,1%), Menko Pangan Zulkifli Hasan (56,2%), Jaksa Agung ST Burhanuddin (56,2%), Menpera Maruarar Sirait (56,2%).

“Ini adalah data rekaman terhadap perspektif pemilih dari sisi penilaian publik,” sebut Hanta Yudha.

Tingkat kepuasan ini ini merupakan gabuangan dari penilaian publik yang mengaku sangat puas dan cukup puas. Jika dilihat dari sisi penilaian publik yang sangat memuaskan pada kinerja Menteri, maka pada nomor satu ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (11%), Menteri Agama Nasaruddin Umar (10,8%), dan Menpora Erick Thohir (10,2%).

Menjaga Kerukunan

Selain kinerja Menteri, Poltracking Indonesia juga melakukan survei penilaian terkait keberhasilan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani sejumlah masalah.

Temuan survei Poltracking menyebutkan lima keberhasilan tertinggi adalah Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama (86,7%), disusul Menjaga Keagaman (80.2%), Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (77,1%), Pendidikan yang Terjangkau (76,8%), dan Layanan Kesehatan yang Terjangkau (76%).

“Ini adalah keberhasilan yang dinilai oleh publik tingkat kepuasan di berbagai macam masalah, isu-isu. Yang paling tinggi adalah kerukunan umat beragama, menjaga keagaman, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini paling tinggi sampai 80%,” sebut Hanta Yudha.

“Tetapi masih ada dua PR dalam tingkat keberhasilan, yaitu di bidang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengagguran. Ini masih menjadi PR,” sambungnya.

Hanta Yudha menambahkan survei ini menunjukkan bahwa seorang menteri perlu meningkatkan kinerjanya berdasarkan technocratic study. Dia harus menjalankan program-program Presiden sesuai parameter yang sudah dibuat Presiden.

Namun demikian, seorang menteri atau kementerian juga harus punya keterampilan dan kemampuan untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan kerja yang sudah dilakukan itu kepada publik. Karena, itu berperan dalam penilaian publik. Sebab, sebagus apapun kinerjanya kalau komunikasi publiknya tidak tersampaikan kepada publik, maka itu tidak memberikan dampak positif secara evaluasi publik.

“Jadi ini adalah gabungan dari keberhasilan seorang Menteri atau Kementerian melakukan kerja kerja politik profesionalisme sesuai standar yang dibuat Presiden dan pada saat yang sama ini mengukur keberhasilan komunikasi publik yang mereka lakukan, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah mereka lakukan alias mengemas komunikasi kepada publik. Itu adalah gabungan dari penilaian publik yang kami potret,” tandasnya.

Berikut menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berdasarkan Survei Poltracking Indonesia, 3 – 10 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden:

1. Menteri Agama Nasaruddin Umar (65,7%)

2. Menpora Erick Thohir (63,5%),

3. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%),

4. Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (61%),

5. Panglima TNI Agus Subiyanto (60,2%),

6. Menkes Budi Gunadi Sadikin (58,3%)

7. Seskab Teddy Indra Wijaya (58,1%),

8. Menko Pangan Zulkifli Hasan (56,2%),

9. Jaksa Agung ST Burhanuddin (56,2%),

10. Menpera Maruarar Sirait (56,2%).

(*)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

1 hari ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.