Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag Ajak Pesantren Rebut Kembali ‘The Golden Age’: Integrasikan Kitab Kuning dan Kitab Putih

Published

on

Kitasulsel–WAJO Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh komponen pondok pesantren di Indonesia untuk menjadikan Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Nasional dan Internasional sebagai “anak tangga pertama” menuju kembali “The Golden Age of Islamic Civilization” (Zaman Keemasan Peradaban Islam). Menag menegaskan bahwa kebangkitan kembali peradaban emas ini harus dimulai dari lingkungan pesantren.

“Mari kita bangun kembali masa kejayaan keilmuan Islam, seperti pada masa Baitul Hikmah di Baghdad, kebangkitan ini haruslah dimulai dari lingkungan pesantren,” ajak Menag membuka acara MQK Internasional di Pesantren As’adiyah Wajo, Kamis (02/10/25).

Menag menjelaskan bahwa zaman keemasan peradaban Islam, seperti yang pernah terjadi di Baghdad pada masa kepemimpinan Harun Al-Rasyid itu bisa tercapai karena adanya integrasi ilmu. Ulama pada masa itu tidak hanya mahir dalam kitab kuning (Ilmu Agama) saja, tetapi juga mahir dalam kitab putih (Ilmu Umum).

BACA JUGA  Di Konferensi Lembaga Hadis Saudi, Menag Usulkan Terjemahan Indonesia dan Tawarkan Indonesia sebagai Tuan Rumah Musabaqah Internasional

“Pondok pesantren tidak bisa hanya menguasai Kitab Kuning (Kitab Turats), tetapi juga harus menguasai Kitab Putih, katakanlah yang berbahasa Inggris, yang menyangkut masalah sosiologi, kitab-kitab politik, dan kitab-kitab sains”, tegas Menag.

Pembukaan MQKI turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Wajo Andi Rosman, Wakil Gubernur Maluku Utara H Sarbin Sehe, jajaran pejabat Kemenag, ulama lintas negara, serta dewan hakim dan peserta dari dalam maupun luar negeri.

Runtuhnya peradaban Islam pada masa itu dikarenakan adanya dualisme Ilmu, pemisahan antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, sehingga menjadi pembatas keilmuan cendekiawan hingga masa kini. Menurut Menag, perpaduan dua jenis keilmuan ini adalah kunci, ia meminta pondok pesantren untuk cerdas dan tidak membatasi diri pada satu jenis keilmuan.

BACA JUGA  Menag Tekankan Pentingnya Ekoteologi dan Persaudaraan Lintas Iman dalam Rakornas PGPI 2025

“Perkawinan antara ‘Iqra’ [Kitab Putih] dan ‘Bismirabbik’ [Kitab Kuning] itulah yang akan melahirkan insan kamil”, tuturnya.

Menag menambahkan, pondok pesantren adalah “benteng paling kuatnya Indonesia”. Oleh karena itu, pondok pesantren harus menjadi pelopor kebangkitan, sebab Islam di Nusantara sejak awal dibawa melalui “soft diplomacy” oleh ulama besar seperti Wali Songo, yang berdakwah dengan damai tanpa memusuhi pemerintah lokal.

“Selama pondok pesantren mempertahankan lima unsur sejatinya: Masjid, Kiai, Santri, termasuk kuat membaca Kitab Turats dan memelihara habitnya sebagai pesantren,maka The Golden Age of Islamic Civilization dapat kembali dimulai dari Indonesia”, pungkasnya.

Acara Musabaqah Qira’atil Kutub Internasional (MQKI) 2025 ini berlangsung dari tanggal 1-7 Oktober 2025, menghadirkan berbagai acara seperti Musabaqah, Halaqah Ulama Internasional, Expo Kemandirian Pesantren, As’adiyah Bershalawat, Perkemahan Pramuka Santri Nusantara, Fajr Inspiration, Night Inspiration, dan Pesantren Hijau. (*)

BACA JUGA  Kurikulum Cinta" Nasaruddin Umar: Moderasi Beragama untuk Harmoni Keberagaman
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Dr Bunyamin M Yapid: Perbedaan Penetapan 1 Ramadan Harus Disikapi dengan Bijak

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Tenaga Ahli Menteri Agama RI, DR H Bunyamin M Yapid, turut menghadiri Sidang Isbat penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta.

Kehadiran Dr H Bunyamin M Yapid, Lc., M.H., dalam forum strategis tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses pengambilan keputusan pemerintah terkait awal bulan suci Ramadhan. Sidang Isbat sendiri menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam keterangannya, Dr Bunyamin berharap perbedaan penentuan awal Ramadhan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat dapat disikapi secara bijak dan dewasa.

“Perbedaan metode dalam menentukan awal Ramadhan adalah bagian dari khazanah keilmuan Islam. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga ukhuwah dan persatuan umat,” ujarnya.

BACA JUGA  Resmikan Lab Terpadu IAIN Parepare, Menag Ingatkan Keseimbangan Rasionalitas dan Spiritual

Ia menekankan bahwa keputusan pemerintah melalui Sidang Isbat merupakan hasil ijtihad kolektif yang melibatkan para ahli dan berbagai unsur ormas Islam. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap saling menghormati jika terdapat perbedaan dalam pelaksanaan awal puasa.

Dr Bunyamin dikenal sebagai putra daerah asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang kini berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Kiprahnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan menjadikannya salah satu figur yang diperhitungkan dalam forum-forum strategis keislaman di Indonesia.

Partisipasinya dalam Sidang Isbat tahun ini sekaligus menunjukkan kontribusi putra daerah dalam pengambilan kebijakan penting di tingkat nasional, khususnya dalam penetapan momentum keagamaan yang menyangkut umat Islam di seluruh Tanah Air.

BACA JUGA  Paparkan Tafsir Kontekstual, Menag: Agama Harus Dipahami sebagai Perekat Bangsa
Continue Reading

Trending