Connect with us

Kementrian Agama RI

Kemenag Jajaki Sinergi dengan BLKK Kemnaker untuk Bekali Santri Bersaing di Industri

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama akan menjajaki kerja sama dengan Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam pemanfaatan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Tujuannya, memberi bekal santri pesantren agar lebih kompetitif di dunia industri.

Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin Umar usai berdiskusi dengan mantan Tenaga Ahli di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan sekarang menjadi Pembina di National Industrial Watch, Lukmanul Hakim. Keduanya berdiskusi di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta, Senin (29/9/2025). Hadir juga Habib Ahmad Assegaf.

Diskusi ini membahas konsep percepatan serapan tenaga kerja di kalangan lulusan pesantren. Lukmanul Hakim menyampaikan gagasan mengenai optimalisasi BLKK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Gagasan ini didasari oleh pengalaman dan pengamatan selama dirinya bertugas di Kemnaker, khususnya terkait rendahnya keterhubungan antara lulusan pesantren dan kebutuhan dunia industri.

BACA JUGA  Gelar Rapim Perdana, Menag Minta Jajarannya Solid

“Saya sebelumnya tenaga ahli di Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya saya coba memberikan konsep ke Pak Menteri Agama terkait serapan tenaga kerja. Karena banyak juga lulusan pesantren, lulusan aliyah yang memang tidak sinkron dengan industri,” ungkapnya usai pertemuan singkat dengan Menag.

Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 5.200 BLKK di berbagai daerah di Indonesia yang dapat dimaksimalkan sebagai sarana peningkatan kompetensi kerja bagi para santri. Gagasan tersebut diarahkan untuk menjadi dasar kerja sama antara Kementerian Agama dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).

“Nanti MoU-lah dengan Kementerian Agama, karena kan basisnya rata-rata pesantren itu BLKK. Saya yakin lulusan pesantren bisa memaksimalkannya,” jelasnya.

BACA JUGA  Kenalkan Asta Prosta, Menag: Isinya Program Kemenag Berdampak

Lukmanul Hakim merasa perlu untuk menyampaikan konsep tersebut kepada Menteri Agama agar dapat ditindaklanjuti demi mendukung target pemerintah dalam peningkatan serapan tenaga kerja.

“Konsep ini mubazir kalau tidak saya sampaikan. Harapannya Kementerian Agama bisa langsung berkomunikasi dengan Kemnaker untuk memaksimalkan target serapan tenaga kerja sesuai keinginan Pak Prabowo,” ujar Lukman.

Menag merespon baik terkait apa yang disampaikan Lukman bahwa ide itu sejalan dengan program pemerintahan Prabowo terkait memaksimalkan serapan tenaga kerja, terkhusus serapan dari lulusan pondok pesantren dan Madrasah Aliyah.

“Nanti kita coba follow-up lagi terkait ide tersebut, saya rasa ide-ide tersebut sejalan dengan program (pemerintahan) Prabowo,” kata Menag.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Dr Bunyamin M Yapid: Perbedaan Penetapan 1 Ramadan Harus Disikapi dengan Bijak

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Tenaga Ahli Menteri Agama RI, DR H Bunyamin M Yapid, turut menghadiri Sidang Isbat penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta.

Kehadiran Dr H Bunyamin M Yapid, Lc., M.H., dalam forum strategis tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses pengambilan keputusan pemerintah terkait awal bulan suci Ramadhan. Sidang Isbat sendiri menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam keterangannya, Dr Bunyamin berharap perbedaan penentuan awal Ramadhan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat dapat disikapi secara bijak dan dewasa.

“Perbedaan metode dalam menentukan awal Ramadhan adalah bagian dari khazanah keilmuan Islam. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga ukhuwah dan persatuan umat,” ujarnya.

BACA JUGA  Kenalkan Asta Prosta, Menag: Isinya Program Kemenag Berdampak

Ia menekankan bahwa keputusan pemerintah melalui Sidang Isbat merupakan hasil ijtihad kolektif yang melibatkan para ahli dan berbagai unsur ormas Islam. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap saling menghormati jika terdapat perbedaan dalam pelaksanaan awal puasa.

Dr Bunyamin dikenal sebagai putra daerah asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang kini berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Kiprahnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan menjadikannya salah satu figur yang diperhitungkan dalam forum-forum strategis keislaman di Indonesia.

Partisipasinya dalam Sidang Isbat tahun ini sekaligus menunjukkan kontribusi putra daerah dalam pengambilan kebijakan penting di tingkat nasional, khususnya dalam penetapan momentum keagamaan yang menyangkut umat Islam di seluruh Tanah Air.

BACA JUGA  Pertama Kali Bertemu Menag, Ini Kesan ASN Kemenag NTT
Continue Reading

Trending