Connect with us

Pemkot Makassar

Pemprov Sulsel Percepat Operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mendampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Bright Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Makassar, Selasa, 23 September 2025.

Rakor ini diikuti oleh Kepala Dinas Koperasi se-Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, yang membahas percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih sebagai program nasional Presiden Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

Turut hadir Anggota DPR RI Komisi VI Ismail; pejabat eselon I Kementerian Koperasi; Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Pangan Prayudi Syamsuri; Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin; Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto; serta pimpinan BUMN.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Gelar Sabtu Bersih Kanal dan Drainase untuk Antisipasi Banjir

Sekda Jufri Rahman menegaskan, Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menyelesaikan 100 persen pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tercatat, terdapat 3.059 koperasi di 24 kabupaten/kota, terdiri dari 2.266 desa dan 793 kelurahan.

“Yang pertama membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara lengkap itu, Sulsel,” ujar Jufri Rahman.

Lebih lanjut, Jufri menjelaskan bahwa tahap berikutnya adalah operasionalisasi koperasi. Langkah ini mencakup penyusunan rencana usaha, perizinan, menjalankan unit-unit usaha, melibatkan anggota masyarakat, menjaga stabilitas bisnis, hingga evaluasi pengembangan secara berkelanjutan.

Dirinya pun menghimbau seluruh Satuan Tugas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, mulai dari pendampingan hingga pengembangan bisnis kepada seluruh kelompok masyarakat.

BACA JUGA  Rajut Silaturahmi dan Kolaborasi, Ribuan ASN Jalan Sehat Bersama Pj Gubernur Sulsel dan Kepala BKN RI

“Sebagai contoh, Koperasi Desa Merah Putih Aeng Batu-Batu di Kabupaten Takalar kini menjadi percontohan,” jelasnya.

Koperasi ini memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, produk UMKM, pangkalan LPG, apotek desa, klinik desa, pupuk bersubsidi, penyewaan alat pertanian, jasa logistik, layanan perbankan, hingga pengajuan pembiayaan ke Himbara.

Menurut Jufri, saat ini terdapat 38 koperasi desa di Sulsel yang sudah operasional. Pemprov mendorong lainnya agar membuat akun di Sistem Informasi Manajemen (SIM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga lebih cepat mengakses permodalan.

Diketahui, terdapat Rp200 triliun yang diinject oleh Menteri Keuangan ke Himbara. “Sebenarnya itu membuka ruang untuk makin cepat bagi Koperasi Desa Merah Putih memperoleh akses permodalan,” ujarnya.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Kota Makassar Dorong Peran Masjid sebagai Pusat Pembinaan Generasi Muda

Sementara itu, Sesmenkop Ahmad Zabadi menekankan pentingnya percepatan pembiayaan koperasi. Evaluasi Kementerian mencatat sebagian Kopdes sudah berjalan operasional, meskipun masih butuh proses persiapan proposal, sarana, dan fasilitas.

“Insyaallah, ini kan saat ini memang memasuki tahap operasional, dan kita menargetkan misalnya dalam akhir bulan ini Insyaallah kita sudah bisa melakukan pembiayaan dari Himbara,” jelasnya.

Untuk skema pembiayaan kurang lebih 1.000 koperasi merah putih, yang kemudian ini akan diakselerasi sampai dengan akhir dengan tahun ini sampai dengan 80 ribu Koperasi Merah Putih.

Dirinya berharap dinas koperasi provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan sosialisasi, pendampingan, dan memastikan seluruh proses berbasis digital agar transparan dan akuntabel melalui SIM Kopdes (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa). (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Batasi Open House Idulfitri 2026, Ikuti Edaran Pemerintah Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan Pemerintah Kota Makassar akan menjalankan edaran pemerintah pusat terkait pembatasan kegiatan open house pada Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026.

Kebijakan tersebut merujuk pada imbauan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.6/3245/SJ, serta merujuk pada surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-40/MS/HL.00/03/2026 tentang pelaksanaan halalbihalal dan open house Idulfitri.

Munafri menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar akan menyesuaikan pelaksanaan open house sesuai arahan tersebut dengan mengurangi kegiatan seremonial.

“Jadi, kami Pemerintah Kota Makassar sudah menerima edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengurangi kegiatan open house saat Lebaran. Artinya kita harus ikuti,” ujarnya saat silaturahmi bersama awak media di rumah jabatan wali kota, Kamis (19/3/2026).

BACA JUGA  Kerja Sama Makassar–Jepang, Perkuat Perkuat Sistem Air Bersih dengan Teknologi

Pemerintah pusat tetap menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1447 Hijriah, dengan harapan ibadah yang dijalankan membawa keberkahan serta memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Namun demikian, imbauan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi nasional, termasuk masih adanya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia yang berdampak pada kehidupan masyarakat, serta dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh instansi diimbau untuk mengurangi kegiatan seremonial seperti halalbihalal dan open house, serta mengalihkannya ke kegiatan yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pemberian santunan dan program sosial.

Menindaklanjuti hal itu, Munafri—yang akrab disapa Appi—menjelaskan bahwa pelaksanaan open house di Balai Kota Makassar akan dibatasi hanya pada hari pertama Idulfitri dengan durasi yang lebih singkat.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Kota Makassar Dorong Peran Masjid sebagai Pusat Pembinaan Generasi Muda

“Pada hari Lebaran, kami hanya membuka di hari pertama, mulai pukul 09.00 sampai 11.00 Wita, terbuka untuk masyarakat umum. Setelah itu tidak ada lagi open house, supaya kita ikut aturan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembatasan tersebut juga sebagai bentuk empati terhadap daerah-daerah yang masih terdampak bencana.

“Dalam edaran pemerintah pusat ditegaskan bahwa masih banyak daerah yang terkena bencana, sehingga kita kurangi waktu pelaksanaan open house menjadi hanya satu hari,” ungkapnya.

Open house tersebut akan digelar di kawasan Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau yang dikenal sebagai Jalan Baru. Kegiatan akan dimulai setelah pelaksanaan salat Idulfitri.

Munafri juga mengungkapkan bahwa sebelumnya kegiatan open house direncanakan berlangsung selama dua hari. Namun, rencana tersebut direvisi setelah terbitnya surat edaran dari pemerintah pusat.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Gelar Sabtu Bersih Kanal dan Drainase untuk Antisipasi Banjir

“Kemarin sempat direncanakan dua hari, tapi setelah ada edaran kita kurangi menjadi satu hari saja,” katanya.

Ia pun mempersilakan jajaran perangkat daerah (SKPD) untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya Idulfitri.

Continue Reading

Trending