Connect with us

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Bukit Baruga Sepakat Kelola TPS3R, Bebas Sampah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern berbasis kemandirian.

Upaya ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Pemkot Makassar dan Bukit Baruga terkait pengelolaan lingkungan melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Bukit Baruga.

Acara penandatanganan berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (18/9/2025), disaksikan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kelmy Budiman. Dari pihak swasta, hadir Ricky Theodores, Chief Executive Officer (CEO) Kalla Land & Property, selaku pengelola kawasan Bukit Baruga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Helmy Budiman menyebut, kerja sama ini menjadi pilot project pertama untuk perumahan yang mengelola sampah secara mandiri.

TPS3R ini salah satu upaya strategis untuk mengurangi timbulan sampah. Bukit Baruga menjadi kawasan perumahan pertama yang menerapkannya secara mandiri.

“Harapannya ke depan, seluruh kawasan perumahan baru juga mengikuti langkah ini,” harap Helmy.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemkot Makassar untuk memperluas implementasi TPS3R sistem pengelolaan sampah yang mengutamakan proses pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembal sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Dorong Sinergi Pentahelix untuk Revitalisasi Promosi Pariwisata Kota

Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot berharap Bukit Baruga dapat menjadi percontohan kawasan hunian mandiri yang sukses mengelola sampah secara modern, sehingga dapat direplikasi di kecamatan dan kelurahan lain.

Langkah ini juga diharapkan mendukung program prioritas Wali Kota Makassar dalam menekan timbulan sampah rumah tangga, mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta menguatkan ekonomi sirkular di tingkat kota.

Menurutnya, model pengelolaan mandiri semacam ini penting agar TPA tidak lagi berfungsi sebagai tempat pembuangan terakhir, melainkan tempat pengelolaan akhir, sehingga hanya residu yang benar-benar masuk ke TPA.

“Kami berharap kawasan lain seperti Tanjung Bunga atau Citra CPI juga dapat menerapkan sistem serupa,” tambahnya.

Helmy memaparkan, sebelum MoU diteken, pihaknya telah melakukan riset dan pendataan. Dari hasil kajian, TPS3R Bukit Baruga melayani 840 kepala keluarga dengan potensi pengolahan sampah sekitar 2,5 ton per hari, atau sekitar 75 ton per bulan.

BACA JUGA  Buka Puasa Bersama Yayasan Kids Star, Munafri Arifuddin Tegaskan Dukungan untuk Pendidikan Anak

“Jika dikelola secara mandiri, kami memperkirakan hanya sekitar 13 persen sampah residu yang tersisa. Artinya, 87 persen sampah sudah terkelola melalui proses pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali,” jelasnya.

Untuk mendorong keberlanjutan program, Pemkot menyiapkan insentif khusus bagi pengelola kawasan yang aktif menjalankan TPS3R.

Insentifnya berupa pengurangan biaya retribusi. Berapa ton sampah yang berhasil mereka kelola, itulah yang akan menjadi dasar pemberian diskon atau insentif.

Ia menegaskan, keberhasilan Bukit Baruga diharapkan menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di seluruh kompleks perumahan di Makassar.

“Semakin banyak kawasan yang melakukan hal yang sama, semakin kecil beban TPA dan semakin besar peluang kita mewujudkan Makassar sebagai kota dengan pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sedangkan, Ricky Theodores, Chief Executive Officer (CEO) Kalla Land & Property selaku pengelola kawasan Bukit Baruga. Ricky menjelaskan, kerja sama ini menandai langkah strategis Bukit Baruga untuk mengelola sampahnya secara mandiri dengan mengedepankan tiga prinsip utama reduce, recycle, dan reuse.

Secara terminologi, Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Makassar Apresiasi Malam Penghargaan Royco Ibu Juara 2024

Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

“Intinya bagaimana sampah ini kami kelola sendiri dan berperan aktif mendukung program Kota Makassar dalam mengurangi dampak lingkungan yang buruk dari sampah,” kata Ricky.

Melalui sistem ini, warga Bukit Baruga akan didorong melakukan pemisahan sampah sejak dari rumah. Sampah organik dan anorganik akan diolah di fasilitas TPS3R yang disiapkan pengelola kawasan, sementara residu yang tidak bisa didaur ulang baru akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Harapannya, jumlah sampah yang dikirim ke TPA akan berkurang signifikan,” tambahnya.

Ricky menargetkan implementasi teknis program ini dimulai paling lambat Oktober 2025, setelah pembentukan tim teknis yang akan menindaklanjuti kesepakatan MoU.

“Tahun ini tentunya, setelah penandatanganan MoU akan langsung ditindaklanjuti. Masih ada beberapa kerja sama yang harus diselesaikan, tapi target kami semua sudah berjalan dengan baik sebelum akhir Oktober,” ujarnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Munafri–Aliyah Kompak Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Komitmen Makassar Dukung Program Prioritas Presiden

Published

on

Kitasulsel–BOGOR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, kompak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan strategis nasional ini turut dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan Rakornas menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Munafri, Rakornas 2026 bertujuan menjelaskan secara komprehensif arah, target, serta indikator Program Prioritas Presiden, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala implementasi di daerah. Forum ini juga memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel melalui kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah.

BACA JUGA  Jelang Pembekalan di Magelang, Munafri-Aliyah Jalani Tes Kesehatan di Kemendagri

“Hari ini kami menghadiri Rakornas 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Ini sangat penting untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat,” ujar Munafri.

Rakornas 2026 merupakan Rakornas ke-2 yang diselenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda.

Munafri menilai pertemuan nasional ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan pelaksanaannya di daerah. Tingginya animo kepala daerah untuk hadir menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan.

“Apa yang dipaparkan Bapak Presiden menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi masing-masing daerah,” jelasnya.

Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Rakornas 2026 menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sekaligus memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Bangun Budaya Pilah Sampah Lewat Sekolah

Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk berkolaborasi dan mendukung penuh seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, serta menjalankan setiap arahan yang disampaikan dalam forum Rakornas.

Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta program Zero Waste atau bebas sampah yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami siap menjalankan arahan Bapak Presiden. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, serta pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Sementara itu, saat membuka Rakornas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keselarasan visi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam taklimatnya, Presiden menekankan peran aparatur pemerintahan sebagai pemimpin rakyat yang harus bekerja secara adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Harapan semua rakyat kita, dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Prabowo.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Dorong Sinergi Pentahelix untuk Revitalisasi Promosi Pariwisata Kota

Dalam arahannya, Presiden juga mengumumkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, sebuah gerakan nasional yang menekankan pembangunan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Gerakan ini difokuskan pada pembenahan lingkungan permukiman, penataan ruang publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Presiden menegaskan peran aktif seluruh instansi pemerintah sebagai teladan, salah satunya melalui pelaksanaan kerja bakti rutin dan serentak, termasuk melibatkan sekolah-sekolah. Pemerintah juga akan menyiapkan sarana pendukung seperti gerobak dan truk sampah guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Selain kebersihan, penataan kawasan perkotaan juga menjadi perhatian, mulai dari jalan protokol, kawasan wisata, hingga pusat kota, termasuk penertiban kabel semrawut dan penyesuaian tampilan bangunan usaha agar selaras dengan lingkungan sekitar.

“Keindahan kota merupakan bagian penting dari citra bangsa, sekaligus faktor penunjang kenyamanan masyarakat dan daya tarik pariwisata nasional,” pungkas Presiden.

Continue Reading

Trending