Pemkot Makassar

Munafri Paparakan Tiga Isu Krusial di Makassar, Hadirkan Solusi

Published

5 bulan ago

8 September 2025

Kitasulsel–GOWA Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pihak untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar di Kota Makassar.

Hal itu ia sampaikan saat membawakan materi pada Placemaking Summit bertema Makassar Placemaking for Academic Network (MAPAN) yang digelar di Kampus Unhas Gowa, Senin (8/9/2025).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi Magister Transportasi, bekerja sama dengan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota serta Australia Indonesia Centre.

Dalam paparannya, Munafri mengungkapkan tiga isu pokok yang membutuhkan dukungan akademisi dan tim Fakultas Teknik Unhas untuk diselesaikan bersama. Ketiganya adalah sistem pemetaan wilayah, sistem transportasi publik, dan sistem pengelolaan sampah.

“Tujuan saya hadir di forum ini adalah untuk mencari solusi konkret dari persoalan kota. Saya percaya ide-ide segar dan saran dari para akademisi sangat penting agar Makassar bisa tumbuh menjadi kota yang lebih ideal,” ujar Munafri.

Ia menekankan bahwa Kota Makassar tidak akan berkembang jika masih ada pola pikir sektoral yang memisahkan kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi adalah kunci dalam membangun kota yang nyaman, ramah lingkungan, dan berdaya saing.

“Selalu saya tekankan, kota ini tidak akan besar, tidak akan nyaman, kalau ego sektoral masih ada di kepala kita masing-masing. Kita harus menyelesaikan persoalan secara bersama-sama,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengaitkan paparan materinya tersebut dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar tahun 2025–2030. Fokus utamanya mencakup peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan layanan dasar.

Selain itu, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkeadilan, hingga pengembangan pusat inovasi, olahraga, seni, budaya, dan pariwisata.

Dari visi tersebut, lahir sejumlah program strategis, di antaranya peningkatan ruang terbuka hijau, pembangunan stadion sepak bola, revitalisasi taman kota sebagai ruang kreatif.

Serta pembangunan ruas jalan baru untuk mengurai kemacetan, hingga penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan.

Munafri juga menyinggung adanya tumpang tindih (overlap) dalam penanganan pembangunan kota, khususnya terkait tata ruang dan lalu lintas. Salah satu contoh nyata adalah penanganan area komersial dan perhotelan yang masih terkendala fasilitas parkir.

“Harus ada manajemen yang lebih baik. Saya selalu mendorong investor untuk bersama-sama mencari lahan membangun building parking di Makassar, yang nantinya bisa dikelola independen dengan naik,” jelasnya.

Selain itu, kemacetan di koridor utama juga menjadi sorotan. Menurutnya, di jam-jam tertentu terutama di jalur penghubung Makassar dengan daerah sekitar, pergerakan warga menjadi sangat lambat akibat kepadatan kendaraan, parkir liar, dan keterbatasan infrastruktur jalan.

“Ini masalah yang harus segera dituntaskan, karena mobilitas warga dan aktivitas ekonomi tidak boleh terhambat hanya karena kemacetan,” tegasnya lagi.

Di sisi lain, Munafri menilai pemanfaatan ruang publik di Makassar masih belum efektif. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan yang mayoritas dimiliki bersama sehingga sulit dikelola secara optimal.

Melalui forum akademik seperti MAPAN, Munafri berharap terlahir gagasan-gagasan baru yang bisa menjadi rujukan Pemkot Makassar dalam mengambil kebijakan strategis.

“Harapan saya, dari sini lahir pemikiran yang lebih fresh, lebih detail, agar kita bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan ruang kota yang kompleks. Dengan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa semakin maju,” pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar

Perkuat Sinergi Pusat–Daerah, Wali Kota Makassar Kunjungi Kemendagri RI

Published

2 hari ago

27 Januari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Jakarta Di sela agenda pemerintahan di Ibu Kota, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan strategis ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintahan ke depan.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan regulasi serta program pembangunan nasional. Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi menyambangi Kantor Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Kehadiran Appi disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri RI yang baru, Dr. Cheka Virgowansyah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan diskusi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis serta peluang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan Kota Makassar ke depan.

Wali Kota Makassar didampingi Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah. Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pengelolaan pendapatan daerah.

Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa kunjungannya ke Ditjen Otda Kemendagri merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis memperkuat kolaborasi pemerintahan ke depan. Ia juga secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah yang baru dilantik sebagai Dirjen Otda.

“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Dirjen Otda yang baru, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Appi.

Menurutnya, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Appi menambahkan, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.

“Pertemuan ini kami harapkan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan.

Diskusi menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berbasis sistem, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Salah satu fokus pembahasan adalah strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Andi Ardi.

Ia juga menyebutkan pemanfaatan sistem digital menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, khususnya penerapan sistem e-Mutasi, yakni platform digital untuk memfasilitasi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

“Melalui sistem e-Mutasi, proses mutasi ASN dapat dilakukan lebih cepat dan akuntabel, sekaligus mengurangi birokrasi yang berbelit,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar.

“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kerja antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan fokus pada penguatan sektor pariwisata dan kemaritiman sebagai potensi unggulan Kota Makassar.