Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel dan BPOM RI Teken MoU Pendirian Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan Pertama di Indonesia Timur

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan hibah lahan seluas 10 hektare untuk pendirian Politeknik BPOM. Acara penandatanganan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.

Pendirian Politeknik ini menjadi tonggak sejarah penting karena akan menjadi lembaga pendidikan pertama di Indonesia Timur yang secara spesifik fokus pada pengawasan obat dan makanan. Proyek ini direncanakan menggunakan skema pembiayaan multiyears dengan estimasi anggaran mencapai Rp1,7 triliun.

Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Sulsel dan Indonesia secara umum.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Gelar Serangkaian Kegiatan Semarak Peringatan ke-356 Tahun Sulsel, Mulai dari Bakti Sosial Sampai Olahraga

“Insya Allah kami Pemprov Sulsel akan mendapatkan minimal 10% kuota afirmasi bagi siswa-siswi berprestasi dari SMA dan SMK se-Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik ini,” ungkap Gubernur.

Tak hanya itu, para lulusan juga berpeluang besar mendapatkan ikatan dinas. Diperkirakan, 50% dari total lulusan nantinya akan direkrut sebagai tenaga penyuluh BPOM yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulsel dan BPOM RI berharap proyek strategis ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat besar bagi kemajuan pendidikan dan penguatan pengawasan obat dan makanan di Tanah Air.

“Mari mendoakan semoga dilancarkan dan bermanfaat bagi peningkatan investasi SDM Sulsel dan Indonesia. Aamiin,” tandasnya. (*)

BACA JUGA  Bedah Buku Prof Zudan Arif Fakrulloh, Jufri Rahman: Ini Buku Pintar Bagi Pj Gubernur di Masa Depan
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Evaluasi SAKIP 2025, Pemprov Sulsel Siap Naik Peringkat, Kemenpan RB Nilai Sulsel Berpeluang Raih Predikat BB

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Upaya penguatan tata kelola pemerintahan ini diwujudkan melalui evaluasi SAKIP yang digelar bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu, 22 Oktober 2025.

Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Aparatur Kemenpan RB, Andi Rahadian, menyampaikan bahwa nilai SAKIP Pemprov Sulsel saat ini berada pada peringkat B, dan memiliki peluang kuat untuk meningkat ke BB.

“Ini adalah momentum penting bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk menunjukkan komitmen kinerja. Sulawesi Selatan sudah berada di jalur yang benar, dan saatnya membuktikan kelayakan untuk memperoleh predikat yang lebih tinggi,” ujar Andi Rahadian.

BACA JUGA  Kebutuhan Industri Besar, Pj Gubernur Prof Zudan Ajak Lintas Stakeholder Kembangkan Potensi Garam di Sulsel

Ia menambahkan, peningkatan SAKIP menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kemenpan RB menargetkan pada tahun 2024 seluruh pemerintah daerah di Indonesia minimal meraih predikat B dalam akuntabilitas kinerja.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Andi Sudirman, menegaskan bahwa peningkatan nilai SAKIP merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi di daerah.

“Ini bukan hanya target Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga komitmen bersama dengan Kemenpan RB. Daerah yang masih berpredikat C harus meningkatkan kualitas akuntabilitasnya setidaknya ke level B,” jelas Jufri.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah untuk mencapai target tersebut.

“Setiap perangkat daerah harus memahami isu strategis di lingkup kerjanya masing-masing. Program dan anggaran harus fokus pada hasil yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Kunjungi Rumah Duka Abay, Beri Dukungan Moril dan Bantuan kepada Keluarga

Dalam kesempatan itu, Jufri menyampaikan terima kasih kepada tim evaluator Kemenpan RB dan seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel yang mengikuti evaluasi.

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama Sekprov Sulsel dan tim Kemenpan RB sebagai simbol kolaborasi menuju tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel