Pemkot Makassar
Pasca Insiden 29 Agustus, Pemkot Makassar Prioritaskan Pemulihan dan Kesejahteraan Warga
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan sikap dan langkah nyata Pemerintah Kota dalam merespons insiden yang terjadi di Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus 2025 lalu.
Hal itu disampaikan Munafri saat menjawab pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Makassar, secara virtual, Rabu (3/9/2025).
Munafri menjelaskan, sejak pasca kerusuhan, Pemkot Makassar bergerak cepat melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban.
Koordinasi intensif dilakukan bersama unsur TNI dan Polri untuk meredam situasi, termasuk mengoptimalkan peran Satpol PP di lapangan.
Selain itu, Pemkot juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk posko siaga di level RT/RW sebagai bentuk pengamanan berbasis warga.
“Pemulihan ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kepercayaan publik. Karena itu kami menghadirkan langkah yang melibatkan semua pihak,” tegas Munafri.
Terkait dampak pembakaran Kantor DPRD, Pemkot Makassar bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk menjalankan langkah pemulihan komprehensif.
Fokus utama diarahkan pada penanganan korban, mulai dari menjamin perawatan medis hingga memastikan seluruh hak-hak korban terpenuhi.
Wali Kota menekankan, upaya ini tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga bagian dari strategi jangka menengah untuk memastikan keberlangsungan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
“Makassar adalah rumah besar kita semua. Dengan kebersamaan, ketertiban, dan saling menjaga, kita bisa memastikan pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” imbuh Munafri.
Ia menambahkan, jika diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut atas langkah Pemkot, pembahasan dapat dilanjutkan pada forum pembahasan tahap berikutnya bersama DPRD.
Harapannya, proses ini bisa segera rampung agar tidak menghambat percepatan pembangunan maupun pelayanan publik. Ia menutup penjelasannya dengan ajakan menjaga persatuan.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan taufiq-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk Makassar yang lebih baik,” pungkasnya.
Diketahui, pasca insiden kerusuhan yang berujung pada pembakaran Gedung DPRD Makassar, 29 Agustus lalu, menjadi ujian berat bagi Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons cepat dengan langkah sigap dan penuh empati.
Sejak hari pertama, ia langsung berkoordinasi intens dengan aparat TNI dan Polri untuk meredam situasi. Tak hanya itu, Munafri juga turun langsung mengunjungi korban yang tengah dirawat di rumah sakit serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.
Kesigapan itu kian nyata ketika Munafri memilih bermalam di Balai Kota selama tiga malam berturut-turut, mulai 29 hingga 31 Agustus. Bersama beberapa jajaran Pemkot dan pihak terkait, ia menyiagakan posko 24 jam guna memastikan koordinasi berjalan efektif serta pelayanan terhadap masyarakat tetap terjaga di tengah situasi darurat. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Bagi para jomblo yang berencana melepas masa lajang tahun ini, atau mungkin pasangan yang ingin kembali mengukuhkan cinta dalam ikatan yang sah. Ada kabar gembira dari Pemerintah Kota Makassar.
Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar tahun 2025, Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial akan menggelar kegiatan nikah massal.
Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Pemkot terhadap warga, khususnya bagi pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum tercatat secara resmi oleh negara.
Tak hanya bagi mereka yang ingin melegalkan pernikahan, kegiatan ini juga terbuka bagi pasangan yang hing belum memiliki buku nikah resmi. Namun, ternyata ada persyaratan khusus.
Menariknya, kegiatan ini sepenuhnya gratis dan akan diikuti oleh 50 pasangan dari berbagai kecamatan di Kota Makassar. Tidak hanya sah secara agama, tetapi juga resmi tercatat oleh negara melalui pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin pemerintah daerah yang sudah berjalan setiap tahun.
Tujuannya memberikan kemudahan administrasi pernikahan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya untuk mengurus pencatatan pernikahan secara legal.
“Nikah massal ini menjadi bagian dari layanan sosial pemerintah untuk memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi, khususnya pasangan yang selama ini belum memiliki akta nikah resmi,” ujar Andi Bukti, Rabu (22/10/2025).
Persyaratan Peserta Itsbat Nikah Massal, untuk mengikuti kegiatan ini, peserta diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut.
Pertama, berdomisili di Kota Makassar. Kedua masuk dalam kategori tingkat kesejahteraan desil 1–5 (keluarga kurang mampu, diverifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
Ketiga, memenuhi rukun nikah, seperti adanya wali nikah serta dua orang saksi. Keempat bagi yang menikah kedua kali wajib melampirkan akta cerai atau akta kematian pasangan terdahulu
“Kelima, bagi perempuan yang bercerai, masa iddah harus terpenuhi, minimal 3 bulan sejak akta cerai terbit,” jelasnya.
Dijelaskan, dari syarat diatas pihaknya melakukan verifikasi berkas dilakukan bersama instansi terkait.
Dimana, Dinas Sosial Kota Makassar memverifikasi poin 1 dan 2. Sedangkan Pengadilan Agama memverifikasi poin 3, 4 dan 5
Untuk waktu dan lokasi pelaksanaan yakni pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.
Loading dan persiapan tanggal 6 November pukul 20.00 WITA, pelaksanaan itsbat nikah 7 November pukul 08.00 WITA, sampai Pukul 12.00 WITA.
Kemudian, akad nikah dan resepsi massal tanggal 7 November setelah salat Jumat 7 November Pukul 20.00 WITA.
“Kegiatan ini wajib selesai pada hari yang sama karena pada 8 November akan dilanjutkan agenda resmi peringatan HUT Kota Makassar lainnya,” terangnya.
Total 50 pasangan suami istri telah dinyatakan lolos verifikasi dan resmi menjadi peserta Itsbat Nikah Massal.
Setelah mengikuti prosesi isbat di tempat, seluruh pasangan akan langsung menerima akta nikah resmi dari negara.
“Ini bukan hanya soal legalitas pernikahan, tapi juga untuk menjamin hak anak dan keluarga,” tutur Andi Bukti. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login