Pemkot Makassar
APBD Perubahan 2025, Pemkot Makassar Fokus Prioritas Meski Pendapatan Turun
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Agenda rapat kali ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, masukan, serta rekomendasi terkait arah kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Rapat paripurna ini juga menjadi tindak lanjut dari pembahasan APBD Perubahan 2025 yang sebelumnya diawali dengan penyampaian Nota Keuangan atau KUA-PPAS pada 29 Agustus lalu.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebutkan bahwa penyusunan APBD-P 2025 dilakukan karena adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta penyesuaian kebijakan umum daerah.
Selain itu, perubahan juga dipicu oleh kebutuhan realokasi anggaran, baik akibat fluktuasi pendapatan maupun kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah.
“APBD Perubahan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi belanja mendesak, penyelesaian program prioritas, dan menjaga kapasitas fiskal daerah tetap prudent hingga akhir tahun anggaran 2025,” jelas Munafri.
Secara umum, APBD-P 2025 direncanakan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp4,898 triliun, turun 9,02 persen dibanding target pada APBD pokok 2025 sebesar Rp5,384 triliun.
Sedangkan Belanja Daerah direncanakan Rp5,128 triliun, juga menurun 9,77 persen dari sebelumnya Rp5,684 triliun.
Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp294,18 miliar yang ditutupi melalui surplus pembiayaan netto dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp294,18 miliar.
Munafri merinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp2,17 triliun atau turun 12,35 persen dari APBD pokok 2025. Sementara itu, pendapatan transfer ditetapkan Rp2,721 triliun, turun 6,18 persen.
Dari sisi belanja, Belanja Operasi diturunkan menjadi Rp4,138 triliun atau turun tipis 0,69 persen.
Belanja Modal mengalami koreksi lebih besar, yakni menjadi Rp980,28 miliar atau turun 33,64 persen. Sedangkan Belanja Tak Terduga hanya Rp10 miliar, merosot hingga 75 persen dari alokasi awal Rp40 miliar.
“Ini merupakan langkah rasionalisasi agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal daerah,” tambahnya.
Meski ruang fiskal terbatas, Wali Kota menegaskan bahwa APBD-P 2025 tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas. Beberapa di antaranya.
Pertama, Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk sarana, prasarana, kurikulum, dan tenaga pendidik.
Kedua, Pengendalian inflasi serta perluasan kesempatan berusaha. Ketiga, Penguatan kapasitas aparatur dan agenda reformasi birokrasi.
Keempat, Upaya promotif-preventif kesehatan serta perluasan perlindungan masyarakat miskin. Dan kelima, Pemulihan ekonomi berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital.
Keenam, Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan fasilitas pemerintahan modern. Ketujuh, Perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.
Munafri menekankan, keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk menghadirkan kebijakan terbaik.
“Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, kita jadikan momentum pembahasan APBD Perubahan ini sebagai bukti komitmen terhadap kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tutupnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong Pemerintah Kota Makassar memperluas inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meski Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan, inovasi masih didominasi oleh lima OPD utama.
Karena itu, Kemendagri meminta agar budaya berinovasi tidak berhenti pada sektor tertentu saja, melainkan merata ke seluruh OPD demi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Strategis Kebijakan Digitalisasi dan Inovasi Daerah, Akbar Ali, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus memperkuat budaya inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kunjungannya, bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota. Akbar Ali menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkot Makassar yang selama ini konsisten menghadirkan berbagai inovasi.
“Kami dari pusat mendukung penuh. Kami mendorong agar setiap OPD tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga melahirkan inovasi baru yang bisa direplikasi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya, di kantor Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).
Mantan PJ. Wali Kota Parepare itu menambahkan, Kota Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan.
Dari 108 inovasi yang diusulkan Pemkot Makassar, sebanyak 88 berhasil terverifikasi di tingkat pusat. Dan lima OPD masuk inovasi terbaik.
Adapun lima OPD yang tahun ini mendapat predikat terbaik dalam inovasi adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Dukcapil, dan Dinas Pariwisata.
“Kami berharap, ke depan tidak hanya lima OPD itu saja. OPD lain juga harus menumbuhkan semangat yang sama, sehingga variasi inovasi semakin beragam dan berdampak luas,” harapnya.
Akbar juga menegaskan, pencapaian inovasi Makassar ini akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan konsistensi Pemkot Makassar dalam mempertahankan tren positif sejak 2024.
“Inovasi ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai visi-misi kota,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar perlu memanfaatkan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk menilai sekaligus mendorong OPD agar lebih kreatif melahirkan program.
Kemendagri memiliki database lebih dari 100 ribu inovasi. Harapannya, inovasi-inovasi ini bisa diadopsi dan direplikasi di Makassar, sehingga tidak hanya berhenti pada lima OPD saja.
“Bapak Wali Kota bisa menjadikan inovasi sebagai salah satu alat ukur dalam menilai kinerja jajaran. Selain ada Inovasi Award, Kemendagri juga menyiapkan insentif daerah bagi pemerintah yang berhasil menjaga konsistensi,” tukasnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login