Connect with us

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Bahas Progres dan Persebaran Dapur MBG

Published

on

Kitasulsel–LUWITIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pangan bergizi melalui pembangunan Dapur MBG (Makanan Bergizi Gratis).

Hal ini dibuktikan dengan digelarnya pertemuan pembahasan progres pembangunan dapur MBG di Kantor Bapperida Luwu Timur, Rabu (27/08/2025).

Rapat tersebut membahas lebih lanjut terkait lokasi calon dapur MBG di 11 kecamatan bersama perangkat daerah terkait, SPPG (Satuan Pendidikan Penyedia Gizi), dan para camat dengan mempertimbangkan kriteria umum maupun teknis lahan yang tersedia.

Membuka rapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin dalam arahannya menegaskan bahwa, pelaksanaan program MBG harus benar-benar terkontrol.

“MBG ini harus disalurkan dengan baik. Jika ada kesalahan atau kelalaian, segera dilaporkan. Pertemuan seperti ini juga penting dilakukan secara berkesinambungan agar kita dapat mengetahui perkembangan di lapangan,” tegas Masdin.

Kepala Bapperida Luwu Timur, Dohri Ashari menambahkan, pihaknya bersama Satgas MBG akan terus melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk memantau perkembangan pembangunan.

BACA JUGA  Bupati Luwu Timur Pantau Progres Dapur MBG dan Islamic Center Mahalona Raya

Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan bahan makanan lokal.

“Kami berharap camat dapat menggerakkan masyarakatnya agar kebutuhan MBG bisa dipenuhi dari hasil produksi daerah, bukan dari luar. Karena itu, mohon diinformasikan apa yang dibutuhkan supaya terjalin kerja sama yang baik,” jelas Dohri.

Menurut Dohri, dari hasil pemetaan awal, jumlah dapur MBG yang direncanakan berkisar 18–22 unit. Namun, karena terdapat wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh dapur, estimasi kebutuhan meningkat menjadi 25–26 unit

“Saat ini, sudah ada dua dapur MBG yang beroperasi, masing-masing di Kecamatan Towuti dan Malili, serta melayani sekitar 19 sekolah dengan total siswa 2.500–3.000 orang,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, progres pembangunan saat ini menunjukkan sudah ada 7 dapur MBG yang dalam tahap perkembangan, sementara 14 lainnya masih harus dipersiapkan baik melalui dukungan mandiri maupun melalui usulan tambahan.

BACA JUGA  Sinergi Lintas Sektor, Pemkab Lutim Optimalkan Peran Posyandu Lewat Pertemuan Pokjanal

“Untuk itu, kami berharap hari ini bisa diperoleh informasi lebih detail terkait pengusulan calon lokasi dapur MBG, sehingga seluruh kecamatan memiliki alokasi yang merata sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Dalam diskusi tersebut, disampaikan bahwa harus ada manfaat langsung dari keberadaan dapur MBG. Selain dari kesehatan anak-anak, dapur MBG juga berpotensi mendorong peluang ekonomi khususnya dalam pemenuhan bahan makanan.

Sebelum menutup pertemuan, Dohri menekankan kepada Kepala sekolah untuk turut aktif mengawasi kondisi fisik makanan sebelum dikonsumsi anak-anak, serta memberikan arahan kepada guru maupun koordinasi dengan camat terkait pengawasan.

Kemudian dari aspek kesehatan, dinas terkait diminta melakukan pemantauan secara berkala terhadap lingkungan dan kualitas makanan.

BACA JUGA  Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Sementara itu, Perwakilan SPPG Kecamatan Towuti, Komang Ardika, mengaku senang dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan dapur MBG

“Pertemuan hari ini membuat kami optimis, karena ada perhatian serius dari Pemkab Luwu Timur. Sebelumnya, saat baru berdiri satu dapur, sempat menimbulkan kecemburuan bagi sekolah lain yang belum kebagian program MBG ini,” ujar Komang.

Komang berharap percepatan pembangunan dapur MBG dapat terus dilakukan sehingga pemerataan bisa dirasakan di seluruh kecamatan. Dengan begitu, semua sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Luwu Timur sesuai program dari Presiden RI.

“Saat ini sudah ada dua dapur yang beroperasi di Malili dan Towuti. Harapannya, percepatan ini bisa terus berlanjut agar pemerataan program MBG benar-benar dirasakan oleh seluruh daerah dan sekolah,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

BACA JUGA  Bupati Luwu Timur Pantau Progres Dapur MBG dan Islamic Center Mahalona Raya

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

BACA JUGA  dr. Ani Nurbani Irwan Resmi Menjabat Ketua TP PKK Luwu Timur

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

BACA JUGA  Sinergi Lintas Sektor, Pemkab Lutim Optimalkan Peran Posyandu Lewat Pertemuan Pokjanal
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel