Provinsi Sulawesi Selatan
Stok Beras Sulsel 500 Ribu Ton, DPR RI dan Wagub Tinjau Bulog Makassar
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, dalam kunjungan kerja ke Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog Makassar, Senin, 11 Agustus 2025.
Agenda ini bertujuan memastikan ketersediaan stok beras, meninjau teknologi rice to rice machine (mesin beras ke beras) serta memeriksa kualitas beras yang disimpan.
Rombongan yang berjumlah sepuluh orang langsung memasuki gudang penyimpanan. Karung-karung beras tampak tersusun rapi hingga memenuhi hampir seluruh ruang gudang. Bahkan, sebagian stok ditempatkan di gudang sewaan tambahan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati, memastikan stok beras Sulsel dalam kondisi aman.“Stoknya aman, bahkan mencapai 500 ribu ton. Sebagian berasal dari impor tahun lalu dan secara bertahap sudah mulai disalurkan,” ujarnya.
Siti Hediati sangat tertarik pada teknologi rice to rice machine yang dimiliki Bulog Makassar. Merupakan teknologi pembersihan, pemisahan butir rusak, dan pemolesan. Tidak ada proses pencampuran kualitas, sehingga gizi tetap terjaga.
“Mesin ini luar biasa. Beras yang ada batunya, ada gabahnya, atau kualitasnya kurang baik bisa diubah menjadi beras premium. Hasilnya bening dan bersih tanpa mengurangi kadar gizinya,” katanya.
Ia menegaskan, teknologi ini bukan mengoplos beras berkualitas baik dan buruk, melainkan murni proses peningkatan mutu. “Beras yang tadinya keruh menjadi kinclong. Ini inovasi yang layak diterapkan di daerah lain,” tambahnya.
Selain memastikan kualitas, Siti Hediati menekankan tugas Bulog dan Badan Pangan Nasional dalam intervensi harga pasar. “Kalau harga naik, segera keluarkan beras SPHP agar kembali normal. Media juga harus membantu menyuarakan jika ada pihak-pihak yang bermain harga,” tegasnya.
Di lokasi, rombongan memantau proses pembersihan debu, pemisahan butir patah, hingga pengemasan. Teknologi ini menekan tingkat kerusakan beras hingga hanya 15 persen, memastikan produk layak distribusi.
Usai peninjauan, Fatmawati Rusdi mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPR RI. Ia menilai kunjungan kerja tersebut menjadi langkah penting memastikan stok pangan Sulsel aman dengan distribusi yang terkelola baik.
“Kunjungan seperti ini penting untuk memastikan cadangan pangan kita aman dan distribusinya berjalan baik,” ujarnya.
Fatmawati menegaskan, ketersediaan beras berkualitas menjadi prioritas Pemprov Sulsel. Serta siap memperkuat sinergi dengan Bulog dan pemerintah pusat demi menjaga kestabilan harga dan ketersediaan beras.
“Kami siap bersinergi dengan Bulog dan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan stok cukup untuk seluruh masyarakat,” katanya.
Menurutnya, teknologi modern seperti rice to rice machine sangat membantu menjaga kualitas beras.
“Teknologi ini menjaga agar masyarakat mengonsumsi beras yang layak, bersih, dan bernutrisi,” tambahnya.
Beras impor yang dikelola Bulog Makassar sebagian besar berasal dari tahun 2024 dan berdasarkan pengamatan rombongan dinilai lebih baik dibandingkan stok impor 2020.
Fatmawati berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat. Ia optimistis, melalui stok aman dan tata kelola yang baik, stabilitas pasokan beras dan daya beli masyarakat dapat terjaga.
“Dengan stok yang aman dan pengelolaan yang baik, kita bisa menjaga kestabilan pasokan beras, sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Suasana kunjungan berlangsung hangat. Anggota DPR RI dan jajaran Bulog terlibat diskusi intens terkait pengelolaan stok, strategi distribusi, hingga rencana pemanfaatan teknologi di daerah lain.
Kunjungan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, Sulsel optimistis mampu menjaga pasokan beras serta stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Genjot Infrastruktur, Progres Jalan Pangkajene–Rappang di Sidrap Tunjukkan Kemajuan Signifikan
Kitasulsel–SIDRAP – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus memperkuat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Salah satu fokus utama saat ini adalah ruas strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), khususnya Jalan Poros Pangkajene Sidrap–Rappang yang kini menunjukkan progres signifikan.
Pembangunan ruas tersebut merupakan bagian dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, dalam mendorong pemerataan pembangunan melalui penguatan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, ZN Ahmad Wildani, menjelaskan bahwa penanganan ruas di Sidrap masuk dalam Paket 3 bersama sejumlah wilayah lain seperti Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tana Toraja.
“Untuk Sidrap itu masuk Paket 3. Kemarin kami sudah mulai pengaspalan di ruas Pangkajene Sidrap–Rappang. Ini sepanjang 9,3 kilometer dan merupakan kewenangan provinsi,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Wildani menambahkan, ruas tersebut akan menjadi bagian dari satu koridor jalan yang terhubung hingga batas wilayah Soppeng. Dengan demikian, konektivitas antarwilayah di kawasan tersebut diharapkan semakin terintegrasi.
“Nanti akan tersambung sampai batas Soppeng–Pangkajene, termasuk juga di sisi batas Sidrap. Jadi ini akan tuntas dalam satu koridor,” jelasnya.
Pemprov Sulsel juga telah merencanakan kelanjutan pekerjaan di wilayah Sidrap dan Soppeng yang akan dilaksanakan setelah periode Lebaran, sebagai bagian dari percepatan penyelesaian konektivitas jalan lintas kabupaten.
Selain ruas Pangkajene–Rappang, penguatan konektivitas juga diarahkan pada jalur lain yang menghubungkan Sidrap dengan kabupaten sekitar seperti Pinrang, Soppeng, hingga Kabupaten Wajo. Langkah ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa pembangunan jalan poros lintas kabupaten/kota merupakan program strategis yang dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan kolaboratif ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dengan penguatan infrastruktur tersebut, Pemprov Sulsel optimistis pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat seiring terbukanya akses antarwilayah yang lebih baik.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login