Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

2 bulan ago

12 Agustus 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Ajak Pesantren Rebut Kembali ‘The Golden Age’: Integrasikan Kitab Kuning dan Kitab Putih

Published

20 jam ago

2 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–WAJO Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh komponen pondok pesantren di Indonesia untuk menjadikan Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Nasional dan Internasional sebagai “anak tangga pertama” menuju kembali “The Golden Age of Islamic Civilization” (Zaman Keemasan Peradaban Islam). Menag menegaskan bahwa kebangkitan kembali peradaban emas ini harus dimulai dari lingkungan pesantren.

“Mari kita bangun kembali masa kejayaan keilmuan Islam, seperti pada masa Baitul Hikmah di Baghdad, kebangkitan ini haruslah dimulai dari lingkungan pesantren,” ajak Menag membuka acara MQK Internasional di Pesantren As’adiyah Wajo, Kamis (02/10/25).

Menag menjelaskan bahwa zaman keemasan peradaban Islam, seperti yang pernah terjadi di Baghdad pada masa kepemimpinan Harun Al-Rasyid itu bisa tercapai karena adanya integrasi ilmu. Ulama pada masa itu tidak hanya mahir dalam kitab kuning (Ilmu Agama) saja, tetapi juga mahir dalam kitab putih (Ilmu Umum).

“Pondok pesantren tidak bisa hanya menguasai Kitab Kuning (Kitab Turats), tetapi juga harus menguasai Kitab Putih, katakanlah yang berbahasa Inggris, yang menyangkut masalah sosiologi, kitab-kitab politik, dan kitab-kitab sains”, tegas Menag.

Pembukaan MQKI turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Wajo Andi Rosman, Wakil Gubernur Maluku Utara H Sarbin Sehe, jajaran pejabat Kemenag, ulama lintas negara, serta dewan hakim dan peserta dari dalam maupun luar negeri.

Runtuhnya peradaban Islam pada masa itu dikarenakan adanya dualisme Ilmu, pemisahan antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, sehingga menjadi pembatas keilmuan cendekiawan hingga masa kini. Menurut Menag, perpaduan dua jenis keilmuan ini adalah kunci, ia meminta pondok pesantren untuk cerdas dan tidak membatasi diri pada satu jenis keilmuan.

“Perkawinan antara ‘Iqra’ [Kitab Putih] dan ‘Bismirabbik’ [Kitab Kuning] itulah yang akan melahirkan insan kamil”, tuturnya.

Menag menambahkan, pondok pesantren adalah “benteng paling kuatnya Indonesia”. Oleh karena itu, pondok pesantren harus menjadi pelopor kebangkitan, sebab Islam di Nusantara sejak awal dibawa melalui “soft diplomacy” oleh ulama besar seperti Wali Songo, yang berdakwah dengan damai tanpa memusuhi pemerintah lokal.

“Selama pondok pesantren mempertahankan lima unsur sejatinya: Masjid, Kiai, Santri, termasuk kuat membaca Kitab Turats dan memelihara habitnya sebagai pesantren,maka The Golden Age of Islamic Civilization dapat kembali dimulai dari Indonesia”, pungkasnya.

Acara Musabaqah Qira’atil Kutub Internasional (MQKI) 2025 ini berlangsung dari tanggal 1-7 Oktober 2025, menghadirkan berbagai acara seperti Musabaqah, Halaqah Ulama Internasional, Expo Kemandirian Pesantren, As’adiyah Bershalawat, Perkemahan Pramuka Santri Nusantara, Fajr Inspiration, Night Inspiration, dan Pesantren Hijau. (*)