Connect with us

Daerah

Penerimaan PBB Maros Masih 9,64 Persen Hingga Juni 2025

Published

on

Kitasulsel–MAROS Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Maros hingga akhir juni 2025 masih jauh dari target.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, capaian PBB baru sebesar Rp3,9 miliar atau 9,64 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp40,5 miliar.

Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, menjelaskan rendahnya capaian ini dipengaruhi beberapa faktor teknis, antara lain keterbatasan blanko Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu, sistem pemecahan objek pajak juga memperlambat proses penarikan.

“Dulunya hanya satu SPPT untuk satu kawasan perumahan, sekarang bisa menjadi 30 SPPT. Hal ini jelas menambah beban distribusi,” ungkap Ferdiansyah, Selasa 29 Juli 2025.

BACA JUGA  Harga Sembako Melonjak, Pemkab Maros Siapkan Operasi Pasar

Masalah lain yang turut memengaruhi adalah gangguan pada sistem pembayaran online PBB. Tahun ini, Bapenda telah menganggarkan pembelian server baru untuk memperbaiki layanan tersebut.

Pihaknya juga merencanakan kerja sama dengan bank milik pemerintah daerah guna menghadirkan mobil layanan pajak keliling agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros juga mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga baru mengumpulkan Rp1,3 miliar atau 14,51 persen dari target Rp9 miliar.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Kopumdag) mencatat realisasi sebesar Rp1 miliar atau 23,16 persen dari target Rp4,3 miliar.

BACA JUGA  271 Napi Lapas Bulukumba Dapat ki Remisi Kemerdekaan

Dinas Pekerjaan Umum mencatat penerimaan Rp6,6 miliar atau sekitar 24,09 persen dari target Rp8,6 miliar.

Ferdiansyah menjelaskan rendahnya capaian di masing-masing OPD dipengaruhi berbagai kendala.

Pendapatan Kopumdag terhambat daya beli masyarakat yang masih rendah. Sektor pariwisata terkendala minimnya fasilitas penunjang.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum menghadapi keterbatasan alat berat yang sudah tua dan tidak optimal untuk mendukung proyek infrastruktur.

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, turut menyoroti rendahnya capaian PBB dan menegur sejumlah camat yang belum menunjukkan kinerja maksimal. Dari 14 kecamatan, hanya empat yang berhasil mencapai target PBB, yaitu Kecamatan Camba, Bantimurung, Maros Baru, dan Marusu.

Muetazim menekankan persoalan keterlambatan penerbitan SPPT akibat blanko terbatas harus segera diatasi. Ia menyarankan proses pencetakan blanko dilakukan sejak bulan Desember dan langsung didistribusikan ke masyarakat.

BACA JUGA  Pj Wali Kota Parepare Apresiasi Peringatan Maulid Nabi BKMT

“Ini harus segera dicari solusi. Jika SPPT tidak terbit tepat waktu, kita akan kembali gagal mencapai target,” tegasnya.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Maros menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp342 miliar. Namun hingga pertengahan tahun, baru terkumpul Rp135 miliar atau sekitar 39 persen dari target. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Daerah

Stok Blangko e-KTP di Pinrang Menipis, Disdukcapil Imbau Masyarakat Manfaatkan IKD

Published

on

Kitasulsel–PINRANG Stok blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang mulai menipis, menyebabkan antrean lebih lama bagi warga yang membutuhkan dokumen tersebut.

Menanggapi hal ini, pihak Disdukcapil mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan Informasi Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif sementara.

Kepala Disdukcapil Pinrang, Andi Askari, mengakui bahwa stok blangko e-KTP semakin terbatas. “Kami telah berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Provinsi untuk mempercepat pengiriman blangko baru. Harapannya, dalam minggu ini stok sudah tersedia dan kami siap mendistribusikannya,” ujarnya.

Askari menambahkan, Disdukcapil Pinrang tetap berupaya memastikan ketersediaan blangko agar pelayanan penerbitan e-KTP berjalan lancar. Saat ini, permintaan cetak e-KTP mencapai 70-100 keping per hari, bahkan lebih.

BACA JUGA  Sudirman Bungi Dorong Motor Cross Jadi Ajang Pembibitan Atlet Muda Pinrang

Sementara menunggu pasokan blangko baru, Disdukcapil gencar melakukan sosialisasi aktivasi IKD di 12 kecamatan, terutama melalui seluruh Puskesmas (kecuali wilayah pegunungan).

Dengan mengaktifkan IKD, masyarakat dapat mengakses data kependudukan secara digital tanpa harus membawa dokumen fisik, sekaligus mempercepat proses administrasi.

Per 25 Juli 2025, sisa stok blangko e-KTP di Pinrang tercatat hanya 338 lembar. Pemerintah daerah meminta kesabaran masyarakat dan mendorong pemanfaatan IKD hingga stok blangko kembali normal.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel