Connect with us

Pemkot Makassar

Perlindungan Anak Jadi Prioritas, Wali Kota Munafri Minta Kolaborasi Sekolah–Orang Tua Awasi Anak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), memberikan peringatan tegas kepada seluruh orang tua dan pihak sekolah untuk lebih aktif mengawasi anak-anak.

Peringatan ini disampaikan pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 di Lapangan Karebosi Makassar, Sabtu (26/7/2025), dengan mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju,”.

Hadir Wali Kota Makassar, Aliyah Mustik Ilham, Bunda PAUD Makassar, Melinda Aksa Mahmud, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta SKPD dan perwakilan guru.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Munafri menekankan pentingnya peran orang tua serta pengawasan terhadap anak untuk mencegah dari pergaulan bebas.

“Butuh kolaborasi Sekolah dan orang tua. Kita harus memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh kasih sayang. Tanpa itu, mustahil mereka bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas,” tegas Appi.

Apalagi tema hari pendidikan nasional begitu bagus, narasi tersebut bukan sekadar slogan, tetapi sebuah ajakan agar semua pihak memperkuat komitmen dalam menjamin empat hak dasar anak. Hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Munafrinsecara khusus menyoroti maraknya penggunaan gadget di kalangan pelajar. Ia meminta sekolah untuk melarang siswa membawa ponsel atau perangkat elektronik lain ke lingkungan sekolah, kecuali untuk kebutuhan belajar yang telah diatur.

“Sekarang hampir semua anak memiliki smartphone. Ini tidak selalu buruk, tetapi tanpa kontrol, mereka bisa mengakses konten negatif, terjebak pergaulan bebas,” imbuh orang nomor satu Kota Makassar itu.

BACA JUGA  Pemkot Makassar-PMI Gencarkan Donor Darah Keliling Seluruh Kecamatan

Selain regulasi sekolah, Appi menekankan pentingnya pendidikan agama dan moral sebagai benteng utama mencegah krisis etika di kalangan remaja.

“Pemahaman agama yang baik akan membentuk karakter. Anak-anak yang memiliki dasar moral kuat akan lebih mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah,” katanya.

Munafri juga menegaskan bahwa pengawasan orang tua dan guru di Sekolah tidak boleh longgar. Ia mengingatkan bahwa kontrol keluarga adalah benteng pertama mencegah anak dari pengaruh negatif pergaulan bebas, termasuk dalam kegiatan sosial seperti pertunjukan seni atau pentas budaya.

“Untuk hal-hal kecil, misalnya dalam seni tari, perlu diatur agar anak laki-laki dan perempuan tidak bercampur sembarangan. Ini bukan soal membatasi kreativitas, tetapi menjaga norma dan menghindari dampak buruk pergaulan,” ujarnya.

Ia menekankan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjadikan kota ini sebagai Kota Layak Anak. Langkah ini mencakup kebijakan preventif di sekolah, peningkatan edukasi bagi orang tua, hingga penyediaan ruang publik ramah anak.

“Kita ingin Makassar menjadi kota yang bukan hanya maju secara infrastruktur, tapi juga aman bagi tumbuh kembang anak. Semua pihak harus ambil bagian,” tutur Appi.

BACA JUGA  Pjs Arwin Azis Ajak Jemaah Masjid Al-Markaz Wujudkan Suasana Damai di Pilkada Serentak

Lebih lanjut, Munafri Arifuddin, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap meningkatnya kasus kekerasan pada anak yang kini menunjukkan pola-pola baru, termasuk munculnya geng anak, meningkatnya kasus bullying, hingga kekerasan seksual.

Menurutnya, fenomena ini diperparah oleh derasnya arus informasi melalui penggunaan gawai yang mengubah pola komunikasi, etika, dan interaksi anak dengan orang tua, guru, serta lingkungannya.

“Anak adalah aset masa depan Kota Makassar. Mereka harus dibentuk secara sehat, baik fisik maupun mental, dengan menciptakan ruang tumbuh yang optimal,” ungkap Munafri.

Di menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak—mulai dari orang tua, sekolah, guru, hingga media dan industri kreatif.

Orang tua diharapkan menjadi teladan dalam pengasuhan, sementara sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung karakter positif, dan meminimalisir dampak negatif gawai.

Sejalan dengan visi Makassar sebagai kota unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, Munafri menyatakan bahwa pembentukan kurikulum berbasis karakter sejak usia dini menjadi kebutuhan mendesak.

“Selain itu, perluasan akses pendidikan yang merata untuk mencapai target Wajib Belajar 13 tahun harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Dalam momentum peringatan ini, Pemerintah Kota Makassar bersama Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda PAUD mencanangkan Gerakan “Semua Anak Masuk PAUD”.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Dampingi Danny Pomanto Resmikan Posyandu Era Baru di Kelurahan Paropo

Program ini bertujuan memastikan seluruh anak mendapatkan layanan pendidikan sejak dini secara inklusif, holistik, dan integratif.

“Upaya ini memang berat dan memerlukan dukungan finansial yang besar, tetapi sebanding dengan kualitas sumber daya manusia berkarakter yang akan dihasilkan,” tegas Munafri.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bunda PAUD Kota Makassar, PKK, kementerian agama, lintas SKPD, BBPMP Sulawesi Selatan, serta BBGTK Sulawesi Selatan yang ikut mendampingi program pendidikan anak usia dini di Makassar.

“Ke depan, Pemkot Makassar menargetkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam layanan pendidikan,” tukansya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Makassar sebagai kota layak anak.

“Anak-anak adalah investasi masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan penuh kasih sayang,” ujar Aliyah.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak anak, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Aliyah mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas, untuk berperan aktif dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Mari kita wujudkan Anak Hebat, Indonesia Kuat, menuju Makassar dan Indonesia emas 2045,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

BACA JUGA  Munafri Serahkan Paket Sembako Usai Sholat Subuh Berjamaah di Mesjid Haqqul Yaqin

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Terima Wakil Menteri KP2MI, Bahas Peluang Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

BACA JUGA  Inovasi Wali Kota Munafri Soal Iuran Sampah Gratis Bagi Warga Miskin, Dilirik Daerah Lain

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending