Pemkot Makassar

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Dampingi Menag Resmikan RS UIN Alauddin

Published

8 bulan ago

24 Juli 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, dalam peresmian Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar, Kamis (24/7/2025).

Berlokasi di Kampus Lama UIN Alauddin, Jl. Sultan Alauddin, kehadiran rumah sakit ini menjadi tonggak penting sinergi antara sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan nilai-nilai spiritualitas.

Rumah sakit ini tidak hanya berperan sebagai pusat layanan medis, tetapi juga sebagai rumah sakit pendidikan yang mengedepankan pendekatan holistik menggabungkan ilmu kedokteran modern dengan kearifan lokal dan spiritualitas Islam.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan harapan besar atas kehadiran rumah sakit ini sebagai bukti nyata sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintah daerah.

“Kehadiran RS UIN Alauddin menjadi momentum penting bagi penguatan sistem pelayanan kesehatan di Kota Makassar,” ujar Aliyah.

Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk menjalin kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Rumah sakit ini melayani masyarakat,” tuturnya,

Pada kesempatan teraebut, dalam sambutannya, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa RS UIN Alauddin memiliki posisi strategis, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara konseptual.

Menurutnya, rumah sakit ini memiliki keistimewaan karena mengusung pendekatan holistik yang memadukan ilmu pengobatan modern dengan nilai-nilai tradisional dan spiritual.

“Kami ingin rumah sakit ini menjadi unggul karena mampu menggabungkan metode pengobatan ilmiah dengan kearifan lokal. Dulu, masyarakat Nusantara hidup bersahabat dengan alam tanpa rumah sakit, tapi tetap sehat,” jelasnya.

“Kini, kita ingin menghadirkan kembali keharmonisan itu, selaras antara sains, spiritualitas, dan alam,” tambah Nasaruddin, yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta.

Ia mengajak seluruh sivitas akademika UIN Alauddin dan pengelola rumah sakit untuk mengelola fasilitas ini secara komprehensif, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan dalam setiap layanan yang diberikan.

Sebagai rumah sakit pendidikan di bawah naungan perguruan tinggi keagamaan, RS UIN Alauddin diharapkan mampu menjadi model rumah sakit integratif yang menjawab kebutuhan masyarakat modern, sekaligus merawat akar-akar budaya dan spiritual bangsa. (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

11 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.