NEWS
Wakil Ketua DPRD Sulsel Sorot Pertamina di RDP: 120 Pertashop Mangkrak, Hanya 7 Beroperasi, Jangan Rakyat Dibebani!
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, meledak di tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan PT Pertamina (Persero), Rabu (24/7/2025).
Suasana rapat mendadak panas setelah ia melontarkan kritik pedas terhadap mandeknya program Pertashop yang disebut-sebut hanya menjadi proyek wacana selama empat tahun terakhir.
Dari 120 unit Pertashop yang tercatat, hanya tujuh yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) operasional. Sisanya, mangkrak tanpa kejelasan. Ironisnya, menurut Sufriadi, Pertamina justru mengganti skema ke Pertashop Kompak dan membebani mitra dengan persyaratan teknis tambahan serta biaya besar.
“Dari 120 Pertashop, cuma 7 yang dapat SK. Lalu diganti jadi Pertashop Kompak, dan rakyat harus siapkan lagi ini-itu. Kalau sistemnya rusak, mestinya Pertamina yang siapkan alatnya, bukan rakyat yang disuruh cari sendiri!” semprot Sufriadi dengan suara meninggi.
Tak berhenti di situ, politisi PPP itu mengaku tahu siapa aktor-aktor di balik carut-marut distribusi dan pengadaan perangkat Pertashop.
“Saya tahu siapa pemainnya! Kalau saya bongkar, ini bisa heboh. Saya tahu alatnya ambil dari mana, dan bagaimana mereka main,” katanya lantang.
Pernyataan Sufriadi menyulut perhatian publik, mencerminkan betapa dalam kekecewaan parlemen terhadap kinerja Pertamina dalam menyelesaikan persoalan energi di tingkat desa.
Ia menegaskan, DPRD Sulsel tidak akan tinggal diam. Masalah ini akan dibawa ke tingkat pusat—termasuk ke SKK Migas dan Kementerian ESDM.
“Kami akan ke pusat. SKK Migas dan Kementerian ESDM harus kami datangi. Jangan rakyat terus yang dikorbankan,” tegasnya.
RDP ini sendiri merupakan buntut dari aspirasi yang disampaikan Asosiasi Sprindo Migas, yang menyoroti mangkraknya Pertashop di berbagai daerah. Program yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi energi untuk desa justru tersendat akibat dugaan birokrasi rumit dan permainan di balik layar. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Pola Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (DBMBK) Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (8/9/2025).
Dalam rapat tersebut Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) memaparkan arah kebijakan belanja daerah yang masih berfokus pada upaya pemulihan ekonomi daerah.
Kata Andalan, langkah ini dinilai penting untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional yang saat ini terus berproses. Dimana, total belanja daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2025 ditargetkan mencapai Rp10,33 triliun lebih.
“Alokasi anggaran tersebut terbagi atas belanja operasional sebesar Rp6,39 triliun, belanja modal Rp1,51 triliun, belanja bidang tertentu Rp49,50 miliar, serta belanja transportasi sebesar Rp2,37 triliun lebih.”ujarnya.
Lanjut Andi Sudirman Selain belanja, pemerintah provinsi juga menyampaikan proyeksi penerimaan daerah. Tercatat, terdapat silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp83,06 miliar.
Angka ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp151 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp134 miliar diperuntukkan bagi pembayaran pokok utang, sedangkan Rp17 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah,” tutur dia.
Gubernur Sulsel menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya dalam menjalankan rancangan perubahan APBD ini. Sinergi ini diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Dengan sinergitas yang kuat, kita berharap kebijakan anggaran ini mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan yang kita hadapi,” bebernya.
Rancangan Perubahan APBD ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Selain itu, DPRD Sulsel menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD 2025 agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login