Connect with us

Nasional

Mentan Amran Canangkan Majene Jadi “Kabupaten Bawang” di Sulawesi Barat, Pasok Kawasan Timur Indonesia

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mencanangkan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai calon sentra baru produksi bawang merah nasional.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Banggae, Sabtu, 19 Juli 2025, Mentan Amran menyampaikan rencana visioner pengembangan kawasan hortikultura di Majene, menjadikannya sebagai Kabupaten Bawang di wilayah timur Indonesia.

“Kita akan menjadikan (Majene) ini Kabupaten Bawang. Kita akan mengembangkan seperti Solok (Sumatera Barat), yang pernah kami kembangkan dan sekarang sudah 13 ribu hektare.

Tahun depan, insya Allah, minimal 50 hektare, bisa 100 hektare pembibitan di sini (Majene),” ujar Amran di hadapan petani dan jajaran pemerintah daerah.

Mentan menilai bawang merah asal kabupaten Majene memiliki potensi unggul. Selain kualitas dan rasa yang sangat baik, produksi bawang merah menurutnya mirip dengan bawang dari Enrekang, Sulawesi Selatan.

Selain itu letak geografis kabupaten Majene yang strategis juga membuatnya ideal untuk memasok kebutuhan kawasan Indonesia Timur dan bahkan Kalimantan.

“Kenapa? Rasanya beda, kualitas bawangnya beda, sangat baik. Mirip Enrekang. Nah ini kita akan kembangkan, sehingga saudara-saudara kita tidak lagi jauh membeli bawang. Bisa saja nanti menyuplai Kalimantan dan sekitarnya,” tambahnya.

BACA JUGA  Jufri Rahman Dampingi Menteri Agama Nazaruddin Buka Sidang Raya XVIII PGI di Toraja Utara

Mentan Amran kemudian berkomitmen untuk mendukung pengembangan komoditas ini secara bertahap dan sistematis.

Fokus awal akan dimulai dari lahan pembibitan 10–20 hektare, disertai bantuan pompa irigasi dan alat mesin pertanian (alsintan), yang akan diperluas secara progresif dalam 1–4 tahun ke depan.

“Ini kita fokus bawang. Daerah pegununggan kami bantu pompa, irigasi pompa, kemudian alat mesin pertanian. Mulai pembibitan dulu mungkin 10-20 hektare.

Tahun depan, kita lakukan cukup besar. Berikutnya, itu saya kira sudah cukup besar. Mungkin 1-2 tahun, sampai di maksimal 3-4 tahun. Ini sudah menjadi kabupaten bawang. Itu mimpi kita,” terang Amran yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasabuddin.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan bahwa Indonesia telah swasembada bawang merah konsumsi sejak 2016.

Tahun 2024, produksi mencapai 2,08 juta ton (konde basah) atau sekitar 1,35 juta ton rogol kering panen, melebihi kebutuhan nasional sebesar 1,2 juta ton. Artinya, Indonesia memiliki surplus sekitar 150 ribu ton per tahun.

BACA JUGA  Nusron Wahid: Lahan BMKG di Pondok Aren Sah, Tak Ada Sengketa

Letak geografis Majene sangat strategis, berada di jalur lintas yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, hingga Kalimantan.

Posisi ini menjadikannya kandidat ideal untuk menjadi salah satu yang menopang produksi hortikultura komoditas bawang merah di Kawasan Indonesia Timur dan IKN.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yang turut hadir menyambut kunjungan Mentan, menyatakan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk menyukseskan transformasi sektor pertanian di Majene.

Ia menyebut bahwa hortikultura, terutama bawang merah, kini menjadi potensi unggulan Majene, menggantikan dominasi kelapa yang sebelumnya menjadi tulang punggung pertanian di wilayah tersebut.

“Dulu semuanya itu kelapa, tapi sekarang sudah bervariasi. Yang secara ekonomis ingin dikembangkan adalah bawang, peternakan kambing, dan sektor kelautan,” ujar Suhardi.

Menurutnya, intervensi sektor pertanian sangat penting bagi Majene, yang saat ini mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Barat, yaitu 13–14 persen, sementara lima kabupaten lainnya sudah menurun ke angka 7 persen.

“Pada prinsipnya kami Pemprov Sulbar siap diperintah Pak Menteri. Apa yang diperintahkan untuk Majene, saya siap laksanakan. Kita perlu membina kelompok tani agar naik kelas, dari yang tadinya hanya kelompok biasa menjadi madya atau utama. Di sini sudah banyak yang kategori terampil, tinggal fasilitas yang belum sepenuhnya tersedia,” tambahnya.

BACA JUGA  Kemanusiaan Akibat Perubahan iklim, Jusuf Kalla: Tanam Minimal Satu Juta Pohon Satu Tahun

Sementara itu Wakil Bupati Majene, Andi Ritamariani Basharu turut menambahkan bahwa semangat petani Majene untuk mengembangkan komoditas hortikultura sudah mulai terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Namun, keterbatasan alat berat dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama.

“Dulu kalau kita tanya ke pasar, bawang dari mana? Selalu jawabannya dari daerah lain. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah menunjuk wilayah lokal di Kabupaten Majene,” ujar Wakil Bupati.

Ia menambahkan bahwa tanaman bawang merah sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak 2019, namun sempat terhambat karena pandemi COVID-19.

“Kemarin alhamdulillah panen, dan hasilnya sangat luar biasa. Petani semangat, tapi mereka membutuhkan dukungan alat berat. Mohon perkenan Bapak Menteri untuk memberikan bantuan, agar petani makin semangat,” pintanya ke Mentan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BACA JUGA  Kepala BPOM RI Dukung BIH Yang Diresmikan Presiden Prabowo: Siapkan Program Pelayanan

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

BACA JUGA  Prabowo Perintahkan Tangkap Semua Pelaku Beras Oplosan

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

BACA JUGA  Prabowo di HUT Ke-79 Bhayangkara: Polri Harus Bekerja untuk Rakyat

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel