Connect with us

Nasional

Mentan Amran Canangkan Majene Jadi “Kabupaten Bawang” di Sulawesi Barat, Pasok Kawasan Timur Indonesia

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mencanangkan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai calon sentra baru produksi bawang merah nasional.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Banggae, Sabtu, 19 Juli 2025, Mentan Amran menyampaikan rencana visioner pengembangan kawasan hortikultura di Majene, menjadikannya sebagai Kabupaten Bawang di wilayah timur Indonesia.

“Kita akan menjadikan (Majene) ini Kabupaten Bawang. Kita akan mengembangkan seperti Solok (Sumatera Barat), yang pernah kami kembangkan dan sekarang sudah 13 ribu hektare.

Tahun depan, insya Allah, minimal 50 hektare, bisa 100 hektare pembibitan di sini (Majene),” ujar Amran di hadapan petani dan jajaran pemerintah daerah.

Mentan menilai bawang merah asal kabupaten Majene memiliki potensi unggul. Selain kualitas dan rasa yang sangat baik, produksi bawang merah menurutnya mirip dengan bawang dari Enrekang, Sulawesi Selatan.

Selain itu letak geografis kabupaten Majene yang strategis juga membuatnya ideal untuk memasok kebutuhan kawasan Indonesia Timur dan bahkan Kalimantan.

“Kenapa? Rasanya beda, kualitas bawangnya beda, sangat baik. Mirip Enrekang. Nah ini kita akan kembangkan, sehingga saudara-saudara kita tidak lagi jauh membeli bawang. Bisa saja nanti menyuplai Kalimantan dan sekitarnya,” tambahnya.

BACA JUGA  Gedung Sekolah Rakyat Mulai Dibangun Juli 2025, Maluku Siap Jadi Percontohan

Mentan Amran kemudian berkomitmen untuk mendukung pengembangan komoditas ini secara bertahap dan sistematis.

Fokus awal akan dimulai dari lahan pembibitan 10–20 hektare, disertai bantuan pompa irigasi dan alat mesin pertanian (alsintan), yang akan diperluas secara progresif dalam 1–4 tahun ke depan.

“Ini kita fokus bawang. Daerah pegununggan kami bantu pompa, irigasi pompa, kemudian alat mesin pertanian. Mulai pembibitan dulu mungkin 10-20 hektare.

Tahun depan, kita lakukan cukup besar. Berikutnya, itu saya kira sudah cukup besar. Mungkin 1-2 tahun, sampai di maksimal 3-4 tahun. Ini sudah menjadi kabupaten bawang. Itu mimpi kita,” terang Amran yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasabuddin.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan bahwa Indonesia telah swasembada bawang merah konsumsi sejak 2016.

Tahun 2024, produksi mencapai 2,08 juta ton (konde basah) atau sekitar 1,35 juta ton rogol kering panen, melebihi kebutuhan nasional sebesar 1,2 juta ton. Artinya, Indonesia memiliki surplus sekitar 150 ribu ton per tahun.

BACA JUGA  Menko Zulhas: Indonesia tak Impor Beras Lagi di 2025

Letak geografis Majene sangat strategis, berada di jalur lintas yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, hingga Kalimantan.

Posisi ini menjadikannya kandidat ideal untuk menjadi salah satu yang menopang produksi hortikultura komoditas bawang merah di Kawasan Indonesia Timur dan IKN.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yang turut hadir menyambut kunjungan Mentan, menyatakan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk menyukseskan transformasi sektor pertanian di Majene.

Ia menyebut bahwa hortikultura, terutama bawang merah, kini menjadi potensi unggulan Majene, menggantikan dominasi kelapa yang sebelumnya menjadi tulang punggung pertanian di wilayah tersebut.

“Dulu semuanya itu kelapa, tapi sekarang sudah bervariasi. Yang secara ekonomis ingin dikembangkan adalah bawang, peternakan kambing, dan sektor kelautan,” ujar Suhardi.

Menurutnya, intervensi sektor pertanian sangat penting bagi Majene, yang saat ini mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Barat, yaitu 13–14 persen, sementara lima kabupaten lainnya sudah menurun ke angka 7 persen.

“Pada prinsipnya kami Pemprov Sulbar siap diperintah Pak Menteri. Apa yang diperintahkan untuk Majene, saya siap laksanakan. Kita perlu membina kelompok tani agar naik kelas, dari yang tadinya hanya kelompok biasa menjadi madya atau utama. Di sini sudah banyak yang kategori terampil, tinggal fasilitas yang belum sepenuhnya tersedia,” tambahnya.

BACA JUGA  Kemenag: ITC 2025 Wujud Nyata Kontribusi Umat Buddha Perkokoh Karakter Bangsa

Sementara itu Wakil Bupati Majene, Andi Ritamariani Basharu turut menambahkan bahwa semangat petani Majene untuk mengembangkan komoditas hortikultura sudah mulai terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Namun, keterbatasan alat berat dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama.

“Dulu kalau kita tanya ke pasar, bawang dari mana? Selalu jawabannya dari daerah lain. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah menunjuk wilayah lokal di Kabupaten Majene,” ujar Wakil Bupati.

Ia menambahkan bahwa tanaman bawang merah sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak 2019, namun sempat terhambat karena pandemi COVID-19.

“Kemarin alhamdulillah panen, dan hasilnya sangat luar biasa. Petani semangat, tapi mereka membutuhkan dukungan alat berat. Mohon perkenan Bapak Menteri untuk memberikan bantuan, agar petani makin semangat,” pintanya ke Mentan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  JK Tegaskan Upaya Agung Laksono Rebut Kursi PMI Ilegal: Kita Lawan Karena Berbahaya untuk Kemanusiaan

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  BKPRMI Kecam Larangan Hijab bagi Paskibraka, Sebut Kebijakan Tidak Hormati Konstitusi dan HAM

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  Kemenag: ITC 2025 Wujud Nyata Kontribusi Umat Buddha Perkokoh Karakter Bangsa

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel