Pemkot Makassar
Transformasi Digital, Pemkot Makassar Gagas Pengembangan Merit Sistem Wujudkan Profesionalisme ASN
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menuju transformasi digital kepegawaian. Di mana, penjajakan pengembangan Merit Sistem tengah dilakukan.
Tujuannya, mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu implikasi terhadap pelayanan ke masyarakat.
Hal ini ditegaskan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly usai menerima Praktisi Transformasi Digital Reformasi Birokrasi Juwanda bersama OPD teknis lingkup Pemkot Makassar di Ruang Bilateral Wali Kota Makassar, Kamis (17/7/2025).
Kata Sekda Zulkifly, pertemuan itu agenda diskusi mengenai manajemen kepegawaian melalui merit sistem secara digital. Apalagi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memberikan arahan soal transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
“Jadi kami tadi diskusi bersama Pak Juwandi mengenai pengembangan Merit Sistem. Ini tidak hanya pada pelayanan publik tetapi juga pada pemetaan kepegawaian,” ujar Sekda Zulkifly.
Mantan Camat Ujung Pandang itu menyebutkan, Wali Kota Munafri tertarik dengan penerapan merit sistem di Jawa Barat dan telah melakukan kontak dengan pihak terkait untuk membahas lebih lanjut.
“Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bagaimana pemetaan pegawai dan potensi dapat dilakukan melalui digitalisasi dan dashboard.
Nah, melalui dashboard ini, Pak Wali dapat memantau kinerja pegawai, menilai talenta dan kompetensi, serta membuat keputusan yang lebih efektif,” tukasnya.
“Sistem ini juga memungkinkan pemberian TPP dan penilaian kinerja dilakukan secara digital,” tambahnya.
Lebih jauh, Sekda Zulkifly menilai dengan adanya sistem dashboard ini, Walikota dapat menilai setiap individu pegawai secara lebih akurat, tanpa harus bertemu langsung dengan mereka.
Semua informasi tentang pegawai, termasuk talenta, kompetensi, dan prestasi, dapat diakses melalui dashboard.
Diskusi ini akan dilanjutkan dengan FGD dan rapat bersama Walikota untuk membahas lebih lanjut tentang penerapan merit sistem secara digital. Dengan demikian, diharapkan manajemen kepegawaian dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
Terpisah, Praktisi Transformasi Digital Reformasi Birokrasi Juwanda mengatakan pihaknya bersama jajaran Pemkot Makassar berdiskusi tentang pengembangan merit sistem. Dimana, konsep ini sudah dilakukan Pemkot Bandung atau Pemprov Jabar.
“Kami berbagi pengalaman tentang bagaimana perjalanan pengembangan merit sistem, dari awal hingga berhasil mendapatkan skor tertinggi di Indonesia.
Kami juga akan berbagi best practice, tips, dan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi,” ungkap Juwanda.
Ia memberikan apresiasi terhadap Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengenai konsep Merit Sistem. “Pak Wali memiliki komitmen yang luar biasa untuk pengembangan merit sistem.
Merit sistem sangat penting dalam pemerintahan karena ASN adalah motor pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan merit sistem menjadi sangat penting,” jelasnya.
Output dari diskusi ini, sambung Juwanda diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemkot Makassar. Namun, hasil outputnya sendiri akan ditentukan nanti usai pembahasan lebih lanjut bersama Wali Kota Makassar.
“Kami berharap pengalaman pengembangan merit sistem di Jawa Barat dapat diadopsi oleh Makassar, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Lebih jauh, kata Juwanda, pengembangan merit sistem tidak hanya tentang aplikasi, tetapi juga tentang tata kelola, data yang baik, infrastruktur yang baik, dan political will yang kuat.
“Saya percaya bahwa dengan political will yang kuat dari pimpinan, merit sistem dapat diterapkan dengan mudah,” ungkapnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong Pemerintah Kota Makassar memperluas inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meski Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan, inovasi masih didominasi oleh lima OPD utama.
Karena itu, Kemendagri meminta agar budaya berinovasi tidak berhenti pada sektor tertentu saja, melainkan merata ke seluruh OPD demi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Strategis Kebijakan Digitalisasi dan Inovasi Daerah, Akbar Ali, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus memperkuat budaya inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kunjungannya, bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota. Akbar Ali menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkot Makassar yang selama ini konsisten menghadirkan berbagai inovasi.
“Kami dari pusat mendukung penuh. Kami mendorong agar setiap OPD tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga melahirkan inovasi baru yang bisa direplikasi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya, di kantor Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).
Mantan PJ. Wali Kota Parepare itu menambahkan, Kota Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan.
Dari 108 inovasi yang diusulkan Pemkot Makassar, sebanyak 88 berhasil terverifikasi di tingkat pusat. Dan lima OPD masuk inovasi terbaik.
Adapun lima OPD yang tahun ini mendapat predikat terbaik dalam inovasi adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Dukcapil, dan Dinas Pariwisata.
“Kami berharap, ke depan tidak hanya lima OPD itu saja. OPD lain juga harus menumbuhkan semangat yang sama, sehingga variasi inovasi semakin beragam dan berdampak luas,” harapnya.
Akbar juga menegaskan, pencapaian inovasi Makassar ini akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan konsistensi Pemkot Makassar dalam mempertahankan tren positif sejak 2024.
“Inovasi ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai visi-misi kota,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar perlu memanfaatkan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk menilai sekaligus mendorong OPD agar lebih kreatif melahirkan program.
Kemendagri memiliki database lebih dari 100 ribu inovasi. Harapannya, inovasi-inovasi ini bisa diadopsi dan direplikasi di Makassar, sehingga tidak hanya berhenti pada lima OPD saja.
“Bapak Wali Kota bisa menjadikan inovasi sebagai salah satu alat ukur dalam menilai kinerja jajaran. Selain ada Inovasi Award, Kemendagri juga menyiapkan insentif daerah bagi pemerintah yang berhasil menjaga konsistensi,” tukasnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login