Kabupaten TAKALAR

Peduli Nelayan Patorani, Bupati Takalar Daeng Manye Kunjungi Fakfak Papua Barat Daya

Published

2 bulan ago

16 Juli 2025

Kitasulsel–TAKALAR Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye sangat peduli dengan nelayan Patorani Galesong. Terbukti dengan dilakukannya kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat Daya.

Kunjungan ini menjadi simbol nyata perhatian pemerintah terhadap nasib nelayan Patorani asal Galesong yang menggantungkan hidupnya dari laut di perairan Timur Indonesia.

Bupati Takalar Daeng Manye bersama Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal, Kapolres Takalar, AKBP Supriadi Rahman Dandim 1426 Takalar, Letkol Infantri Faizal Amin, Kajari Takalar, Tenriawaru, Anggota DPRD Takalar Fraksi PDIP, Hj. Ramlah dan pengusaha asal Popo Galesong Selatan, Owner Nana Palaha melakukan beberapa giat.

Diantaranya berkunjung ke Kampung Tanama bertemu masyarakat nelayan asal Takalar, ramah tamah dengan Pemerintah Fakfak, dan penandatanganan MoU bersama Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, pada Selasa, 15 Juli 2025.

“Alhamdulillah kami melakukan kunjungan kerja dan bersilaturahmi ke Kab. Fakfak untuk melihat langsung kondisi nelayan patorani kita.

Terima kasi atas sambutan hangat yang luar biasa dari Pak Bupati beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak menyambut kedatangan kami dari Takalar,” ucap Daeng Manye.

Bupati Takalar Daeng Manye juga memperkenalkan secara seksama tentang Takalar. Di mana Takalar dengan Fakfak memiliki kesamaan yakni Takalar adalah daerah Agromaritim 30 sampai 40% itu adalah laut.

Mereka tinggal di pesisir sepanjang 74 Kilo Meter dan penghasilan atau penghidupan adalah pencari ikan termasuk ke wilayah timur ini.

“Saya bersama rombongan menyambangi Fakfak untuk melihat langsung kondisi para nelayan Takalar yang selama ini melaut di wilayah perairan Papua Barat, khususnya dalam mencari telur ikan terbang (orang Makassar sebut ikan tuing-tuing), komoditas laut bernilai tinggi yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga nelayan Galesong,” ujarnya.

Ia ingin memastikan bahwa nelayan Takalar yang mencari penghidupan di luar wilayah administratifnya tetap mendapat kepastian hukum dan bisa bekerja secara legal serta aman.

Ini merupakan bentuk diplomasi akar rumput yang jarang dilakukan kepala daerah, apalagi dengan melibatkan langsung pemangku kepentingan lintas sektor.

Dalam kunjungan tersebut dilakukan penandatanganan MoU antara Bupati Takalar dengan Bupati Fakfak berfokus pada dua hal, yaitu pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan serta perlindungan dan kesejahteraan nelayan Patorani.

Dengan terjalinnya silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang dipimpin Bupati Samaun Dahlan, diharapkan para nelayan Patorani dari Galesong dapat terus melaut dengan rasa aman dan bangga, karena mereka tahu bahwa pemerintah mereka hadir dan berpihak kepada mereka bahkan hingga ke ujung timur negeri. (*)

Kabupaten TAKALAR

Pemkab Takalar Tegaskan Transparansi Pengelolaan Dana PEN Hingga 2030

Published

5 hari ago

4 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–TAKALAR Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmenya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima pada tahun 2021 lalu.

Dana PEN yang diketahui sebesar Rp233,3 miliar diterima Pemkab Takalar di masa kepemimpinan Bupati Syamsari Kitta, dengan alokasi utama pada pembangunan Rumah Sakit Galesong, infrastruktur jalan, serta dukungan bagi UMKM.

Seiring berjalannya waktu, pembayaran kewajiban cicilan utang tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah hingga tahun 2030 mendatang.

Bupati Takalar, Ir. H.Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, menegaskan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai skema yang berlaku, tanpa mengabaikan pelayanan publik bagi masyarakat.

“Kita sadar betul, ini adalah kewajiban daerah yang harus ditunaikan. Karena itu, strategi kami adalah menyeimbangkan kewajiban pembayaran utang dengan tetap menjalankan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Dg. Manye, di Rujab Bupati Takalar, Rabu (03/09/2025).

Hingga tahun 2025, Pemkab Takalar telah membayar cicilan sebesar Rp74,4 miliar. Sisa kewajiban hingga 2030 tercatat Rp225,4 miliar.

Fokus Perbaikan dan Evaluasi

Pemkab Takalar saat ini melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek yang dibiayai Dana PEN, termasuk pembangunan RS Galesong dan program UMKM. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan kualitas bangunan rumah sakit agar bisa benar-benar berfungsi optimal melayani masyarakat.

Selain itu, dukungan untuk pembangunan UMKM yang juga menjadi prioritas agar manfaat Dana PEN tetap dapat dirasakan pelaku usaha kecil menengah di Takalar, sampai hari ini dikabarkan bermasalah juga.

Bupati Takalar menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus membuka akses informasi terkait perkembangan pembayaran utang PEN.

“Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keuangan daerah dikelola, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi,” katanya.

Meski pembayaran cicilan akan berlangsung hingga 8 Juni 2030, Pemkab Takalar memastikan kebarlanjutan pembangunan tidak akan terhenti.

Upaya inovatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, serta dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat meringankan beban keuangan.

Dengan langkah ini, Pemkab Takalar berharap masyarakat tetap mendapat pelayanan publik yang baik, sekaligus memastikan keuangan daerah tetap sehat dan akuntabel.(*)