Connect with us

Kementrian Agama RI

Tunjangan Guru PAI Non‑ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel Sejak Januari 2025

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI Non ASN yang belum inpassing.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.

Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru Non ASN non inpassing dinaikkan menjadi Rp2.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp1.500.000. Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp500.000 per bulan terhitung sejak Januari 2025.

BACA JUGA  Kemenag Akselerasi Transformasi Digital Lewat Penguatan Pusdatin

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto yang terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama.

“Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru,” ujar Menag di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

“Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun ruhani,” lanjutnya.

Percepat Pencairan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk segera menyosialisasikan regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota, khususnya kepada Kepala Seksi PAI.

BACA JUGA  Menutup Istiqlal Halal Walk 2025, Menag Dorong Penguatan Sertifikasi Halal UMKM

Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan, sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.

“Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,” tegas Suyitno.

Guru Proaktif

Direktur PAI, M. Munir, menambahkan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini.

Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur’an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM.

BACA JUGA  Terima Peserta Human Fraternity Fellowship, Menag Jelaskan Program Lintas Agama di Masjid Istiqlal

“Kami memastikan tidak ada guru PAI Non ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis,” ujar M. Munir.

“Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru Non ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat,” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Buka Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 di NTB

Published

on

Kitasulsel–MATARAM Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo 2025 di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi nasional untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Menag menjelaskan alasan pemilihan NTB sebagai lokasi pelaksanaan IES Forum dan Expo tahun ini. “Provinsi NTB adalah daerah yang paling berani mengedepankan ekonomi dan perbankan syariah. Bank Pembangunan Daerah NTB bahkan menjadi salah satu yang tercepat bertransformasi menjadi bank syariah penuh. Karena itu, sangat relevan bila starting point IES kita mulai dari NTB,” ujar Menag.

Menag menegaskan, penguatan ekonomi syariah tidak dimaksudkan untuk melakukan “syariahtisasi” terhadap regulasi negara, melainkan memperluas peluang ekonomi dan investasi halal yang memiliki potensi besar di tingkat global.

“Kita tetap negara Pancasila. Namun ada prospek besar yang harus kita garap bersama. Inggris, misalnya, menjadi negara yang sangat serius mengembangkan ekonomi syariah, bahkan banyak pakar ekonomi Islam modern belajar ke sana,” jelasnya.

Menag juga mencontohkan sejumlah negara non-muslim yang kini aktif mengembangkan produk halal karena potensi pasar global yang sangat besar.

BACA JUGA  Menutup Istiqlal Halal Walk 2025, Menag Dorong Penguatan Sertifikasi Halal UMKM

“Thailand dan Jepang berlomba-lomba mengembangkan industri halal. Dulu di Jepang sulit mencari makanan halal, sekarang restoran halal sudah ada di mana-mana. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pun berkompetisi menciptakan produk halal karena sadar umat Islam, dengan populasi 1,3 miliar jiwa, adalah pasar ekonomi yang luar biasa besar,” papar Menag.

Menurutnya, Indonesia layak optimistis karena memiliki kombinasi antara stabilitas politik, ekonomi, dan kemajemukan masyarakat yang moderat.

“Ada negara yang gagal, tak sanggup membayar pegawainya dan mengalami krisis berat. Namun Indonesia justru menunjukkan hal sebaliknya: kebijakan yang berpihak kepada rakyat, seperti program makan bergizi gratis bagi siswa dan pemberdayaan nelayan. Ini capaian yang luar biasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah (IES) merupakan gerakan untuk menghidupkan kembali potensi dana umat — zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, hingga fidyah — yang selama ini belum dikelola secara optimal.

“Kami menyebutnya raksasa besar yang sedang tidur. Potensi dana umat kita sangat besar, dan bila dikelola secara profesional akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Masjid di masa Rasulullah SAW bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat ekonomi dan pemberdayaan umat. NTB akan menjadi percontohan awal atau pilot project untuk mengembangkan konsep ini,” terang Menag.

BACA JUGA  Menag: Universalitas Ajaran Buddhis Jadi Sendi-Sendi Kearifan Lokal Dunia

Wagub NTB: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Ekonomi Berkah

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 merupakan forum strategis yang mempertemukan pelaku ekonomi syariah, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dari seluruh Indonesia.

“IES bukan sekadar acara, tapi momentum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi inspirasi dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan penuh keberkahan. Keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari keberkahan dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Wagub juga menegaskan komitmen NTB untuk menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Indonesia timur melalui berbagai program konkret.

“Kami terus memberdayakan ekonomi pesantren dan santripreneur agar menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kami juga mendorong pengembangan produk halal, UMKM berdaya saing global, inovasi keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

BACA JUGA  Menag Sebut Indonesia Tepat Jadi Pusat Peradaban Islam Baru

Kolaborasi Lintas Lembaga dan Dukungan Internasional

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan perwakilan internasional, antara lain Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta M. Iqbal, Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Zamroni Aziz, serta Pj. Sekda NTB Lalu Muhammad Faizol.

Hadir pula Duta Besar Suriah H.E. Mr. Abdulmonem Annaan, Duta Besar Azerbaijan H.E. Mr. Rsmli Rzayev, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Direktur Utama Istiqlal Fund Ahsanul Haq.

Selain itu, tampak Forum Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia, Rektor UIN Mataram Prof. Dr. Masnun Thahir, serta sejumlah pejabat Forkopimda Provinsi NTB.

Kehadiran para duta besar dan pemangku kebijakan lintas sektor tersebut menunjukkan kuatnya dukungan internasional dan nasional terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. IES Forum dan Expo 2025 diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi umat yang adil, transparan, dan berdaya saing global, dimulai dari tanah “Seribu Masjid” — Nusa Tenggara Barat. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel