Connect with us

Pemkot Makassar

Munafri Lakukan Sidak di Kantor Gabungan Dinas, Temukan Gedung Rusak dan Layanan Belum Maksimal

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kompleks Kantor Gabungan Dinas lingkup Pemkot Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (10/7/2025).

Selain mengecek kehadiran pejabat dan aktivitas pelayanan, Wali Kota juga menyoroti langsung kondisi fasilitas gedung yang dinilai belum memadai.

Beberapa temuan di antaranya plafon rusak, kebersihan ruang kerja, hingga area parkir yang belum tertata baik. Sehingga butuh perbaikan dilakukan segera untuk menjamin keselamatan pegawai dan kenyamanan masyarakat yang datang mengurus layanan.

Ia menegaskan bahwa seluruh kantor pemerintahan harus memiliki standar pelayanan dan kebersihan yang seragam, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme aparatur dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Sidak dimulai pukul 09.50 WITA, dengan menyasar beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), serta Dinas Penataan Ruang (Distaru).

BACA JUGA  Munafri Arifuddin Buka Kasih Keras Padel Tournament, Dorong Gaya Hidup Sehat di Makassar

Kedatangan Munafri atau yang akrab disapa Appi ini untuk memastikan kinerja aparatur pemerintah dan kondisi fasilitas penunjang pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

“Yang paling pertama tentu saya melihat kondisi suasana kerja Pegawai dan kondisi kantor Dinas gabungan,” ujar Munafri.

Dalam tinjauannya, Appi menemukan sejumlah persoalan baru, terutama terkait kondisi fisik gedung yang dinilai kurang layak.

Ia secara langsung menyoroti kebersihan, kerapian ruang kerja, area parkir, hingga plafon ruangan yang mengalami kerusakan parah.

“Hampir semua belum sesuai yang kita harapkan, termasuk area parkir, pengisihan, dan kondisi gedungnya,” terang Munafri usai menyusuri lorong kantor Dinas Gabungan pasca Sodak.

Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Wali Kota Makassar untuk memastikan seluruh kantor pemerintahan memiliki fasilitas kerja yang layak, tertib, dan bersih, sekaligus menjamin pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Mengapresiasi OPD Pemkot-Masyarakat Kompak Bersih Lingkungan dan Berolahraga

Menurutnya, perbaikan fasilitas dasar menjadi penting agar aparatur pemerintah memiliki lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme dan etos kerja. Memang ini butuh perhatian dan perbaikan-perbaikan.

“Ini butuh perhatian, supaya kalau berada di tempat yang baik untuk bekerja, itu bisa meningkatkan etos kerja. Tidak perlu mewah, tetapi bersih dan rapi. Nah, itu yang kita harapkan,” tegasnya.

Politisi Golkar itu, juga menekankan bahwa seluruh kantor pemerintahan, baik yang berada di pusat kota maupun kecamatan, wajib memiliki standar minimal kebersihan dan tata kelola fasilitas yang sama.

Hal tersebut penting agar pelayanan publik bisa berjalan optimal dan memberi kenyamanan bagi masyarakat yang datang mengurus keperluan.

BACA JUGA  Hadiri Thematic Panel of Expert CRIC, Pjs Wali Kota Makassar Tekankan Penerapan Teknologi Adaptif

“Beberapa lokasi kantor penyelenggaraan pemerintahan ini harus punya standarisasi. Termasuk kebersihan, tata kelola. Ini yang harus kita jalankan supaya bisa menjadi fasilitas pelayanan publik yang baik,” ujarnya.

Menanggapi terkait kondisi kantor Dinas Perikanan dan Pertanian, Munafri menemukan plafon yang rusak cukup parah hingga berpotensi membahayakan keselamatan pegawai maupun masyarakat.

Ia pun langsung menginstruksikan agar dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

“Kalau kantor seperti ini dibiarkan terus, bisa mencelakakan orang. Kalau plafon jatuh atau ambruk, pasti menimbulkan kecelakaan. Itu harus cepat diperbaiki,” tegasnya.

Appi juga meminta agar proses renovasi kantor dinas yang sedang berlangsung dipercepat, sambil memastikan sistem pelayanan kepada warga tetap berjalan maksimal.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada perbaikan. Saya sudah minta supaya ini segera ditangani,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Dorong Keamanan Pangan Demi Sukseskan Program MBG

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekaligus pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kinerja baik tahun 2023–2024. Acara berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (28/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menandatangani hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros.

Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM), yang digadang menjadi pusat pendidikan tenaga ahli pengawas pangan pertama di Indonesia.

Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, yang turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa Pemkot Makassar, mendukung BPOM melalui penyuluhan dan bimbingan teknis akan memberikan tambahan wawasan kepada pemerintah daerah.

BACA JUGA  Danny Pomanto Harap Makassar dan Maniwa Jepang Berkolaborasi Wujudkan Kota Rendah Karbon

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program jangka panjang. Untuk menjamin kualitasnya, perlu pengawasan ketat terhadap bahan pangan,” ujarnya.

“Peran BPOM sangat penting dalam memberikan arahan dan penyuluhan, agar pemerintah daerah dapat memastikan pangan yang sehat dan aman sampai ke masyarakat,” tambah Nirman.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan program makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas.

Penyuluhan keamanan pangan ini menjadi penting agar program makan bergizi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga menjamin keamanan konsumsi masyarakat.

“Dengan adanya PoltekPOM ini, kita optimistis akan lahir tenaga-tenaga pengawas pangan yang lebih profesional di masa depan,” tuturnya.

BACA JUGA  Munafri Arifuddin Buka Kasih Keras Padel Tournament, Dorong Gaya Hidup Sehat di Makassar

Kegiatan ini juga menjadi momentum apresiasi, di mana sejumlah pemerintah daerah yang berhasil mengelola DAK non-fisik tahun 2023 dan 2024 dengan baik menerima penghargaan langsung dari BPOM.

Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Sulawesi Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah terdepan dalam penguatan sistem keamanan pangan nasional, sekaligus menjadi pilar penting dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.

Nirman mengungkapkan bahwa program Pemerintah Pusat berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pengawasan ketat, khususnya terhadap kualitas pangan yang akan diolah.

Karena itu, BPOM berperan penting sebagai pengawas bahan pangan dari sisi kesehatan. Maka peran BPOM sangat dibutuhkan, terutama melalui arahan dan penyuluhan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan dan dinas ketahanan pangan.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Pimpin Apel Pagi di Tamalate, Tekankan Netralitas ASN

“Dengan adanya bimbingan teknis, wawasan dan pengetahuan para pemangku kepentingan akan semakin kuat dalam menjaga keamanan pangan,” jelas Nirman.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah dinas ahli pengawas makanan yang pertama di Indonesia tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menghasilkan tenaga ahli keamanan pangan yang lebih berkualitas di masa depan.

“Ini akan mencetak SDM unggul di bidang pengawasan pangan, sehingga penguatan sistem keamanan pangan di Indonesia, khususnya di kawasan timur, dapat lebih maksimal,” tambahnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel