DPRD Kota Makassar
Komisi D DPRD Makassar Apresiasi Transparansi SPMB dan Dorong Solusi Konkret Atasi Keterbatasan Kuota SMP
Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, dr Fahrizal Arrahman Husain, mengapresiasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar.
“Kalau melihat SPMB sekarang memang sistemnya sangat terbuka, karena setiap siswa dan orang tua murid bisa melihat langsung peringkatnya setelah pendaftaran diikuti,” kata dr Ical, sapaan akrab Fahrizal, kepada pedomanrakyat.com, Kamis (10/7/2025).
Kendati demikian, legislator Fraksi PKB DPRD Makassar ini juga menyoroti masih adanya indikasi kecurangan yang terjadi di sejumlah sekolah.
Hal tersebut diketahui, setelah adanya laporan dari beberapa orang tua murid bahwa masih ada tindak-tindak kecurangan di berbagai Sekolah di Makassar
“Sehingga kami dari Komisi E sempat melakukan sidak di salah satu Sekolah Dasar di Makassar dan didapatkan memang ada praktek kecuarangan disitu dan itu kami sudah laporkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar,” bebernya.
Selain itu, pihak Komisi D DPRD Makassar juga menyoroti daya tampung SMP Negeri yang dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan SD. Dimana, jumlah lulusan SD tak sesuai dengan kuota yang disiapkan.
“Sehingga kemarin Pak Wali Kota berinisiatif menambah rombongan belajar (Rombel) di setiap SMP supaya setiap murid di Kota Makassar bisa ditampung di Sekolah Negeri,” terang dr Ical.
Namun kata politisi Partai PKB Makassar ini, penambahan jumlah Rombel setiap sekolah hanya solusi yang cukup efektif untuk jangka pendek.
Olehnya itu, pihaknya meminta kepada Disdik Makassar agar segera memikirkan solusi jangka panjang akan hal ini. Jika tidak, maka setiap tahun akan mengalami keterbatasan penerimaan kuota di SMPN.
“Jadi solusi jangka panjang seperti perbaikan fasilitas dan penambahan jumlah gedung sekolah adalah salah satu solusi jangka panjang yang mungkin sangat efektif untuk nantinya pada saat penerimaan-penerimaan siswa baru pada tahun berikutnya,” tutupnya. (*)
DPRD Kota Makassar
Polemik Potongan Insentif Pekerja Keagamaan, Komisi D DPRD Makassar Desak Solusi Konkret
Kitasulsel–MAKASSAR Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Sulselbar dan perwakilan pekerja keagamaan.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, Rabu (16/7/2025) ini, membahas polemik pencairan insentif yang dianggap merugikan penerima manfaat.
Ari Ashari Ilham menyebutkan bahwa keluhan utama yang disampaikan adalah soal pemotongan insentif hingga Rp30.000-Rp40.000 dari total Rp250.000 yang diterima para imam, guru mengaji, dan petugas keagamaan lainnya.
“Potongannya cukup besar. Kami ingin agar Bank Sulselbar bisa membedakan antara rekening tabungan reguler dan rekening untuk insentif pekerja keagamaan. Harapannya, biaya administrasi bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan,” tegas Ari.
Dalam forum tersebut, Direktur Operasional Bank Sulselbar, H. Iswadi Ayub, mengungkapkan bahwa pemblokiran dan dormansi rekening yang dikeluhkan para pekerja keagamaan merupakan kebijakan nasional atas instruksi PPATK.
Rekening yang tidak aktif lebih dari tiga bulan otomatis diblokir sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dalam praktik kejahatan siber.
“Kami tidak bisa sembarangan membuka blokir rekening. Tapi saat ini kami sudah diizinkan melakukan profiling, agar nasabah yang benar-benar aktif bisa dibuka kembali rekeningnya,” jelas Iswadi.
Pihak Bank juga menjelaskan bahwa rekening dengan fitur tambahan seperti kartu ATM dan mobile banking memang dikenakan biaya operasional.
Solusinya, nasabah dapat beralih ke produk “Tabunganku” yang bebas biaya administrasi, selama tidak menggunakan layanan tambahan.
Namun, sejumlah anggota dewan menilai alasan tersebut belum cukup menjawab keluhan para pekerja keagamaan. Anggota Komisi D, H. Muchlis Misba, menekankan bahwa bank milik pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat kecil, apalagi mereka yang mengabdikan diri dalam bidang keagamaan.
“Ini soal hati nurani. Mereka bukan sekadar nasabah biasa. Ada pemandi jenazah, guru ngaji, imam masjid yang digaji Rp250 ribu sebulan, tapi masih kena potongan? Tolong diperlakukan istimewa, jangan disamakan dengan nasabah umum,” tegas Muchlis.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, Muhammad Syarif, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 5.088 pekerja keagamaan yang tercatat sebagai penerima insentif bulanan.
Pihaknya telah membangun sistem digital pelaporan agar proses pencairan lebih efisien dan tidak lagi membutuhkan kunjungan ke kantor.
“Kami juga bantu verifikasi rekening aktif melalui SMS banking sebelum disalurkan. Tapi kalau masih terhambat di sistem bank, kami juga tak bisa banyak berbuat,” ujarnya.
Syarif juga mengonfirmasi bahwa proses pencairan sempat tersendat lantaran data yang dikirimkan belum seluruhnya lengkap dan adanya rekening yang diblokir. Ia berharap ke depan bank bisa menyediakan jalur khusus atau perlakuan berbeda bagi rekening insentif sosial.
Di akhir rapat, Komisi D merekomendasikan agar Bank Sulselbar memfasilitasi migrasi rekening pekerja keagamaan ke produk bebas biaya, serta mempercepat proses profiling rekening dorman. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login