Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Kesehatan Sulbar Perkuat Akuntabilitas dan Integritas dalam Pelayanan Publik

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Upaya percepatan transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menghadiri kegiatan Asistensi dan Koordinasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI). Selasa, 8 Juli 2025.

Sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM), Dinas Kesehatan Sulbar juga terus berbenah dalam penguatan perencanaan kinerja, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi berbasis data, sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas publik yang lebih baik.

Acara yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), di ikuti langsung Kadis Kesehatan Sulbar, Asran Masdy hadir didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana, serta Tim SAKIP-RB Dinas Kesehatan Sulbar.

BACA JUGA  Silaturahmi Bersama Pj Gubernur Sulbar, Masyarakat Tommo Bersyukur, Ada Pembelajaran Didapatkan

Acara dibuka oleh perwakilan KemenPANRB dan diisi oleh paparan dari narasumber pusat, termasuk Akbar F, yang menjelaskan arah kebijakan RB menuju birokrasi kelas dunia dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kinerja, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Dinas Kesehatan.

Kata dr. Asran, implementasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah fondasi penting untuk membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dipercaya publik.

“Kami di Dinas Kesehatan Sulbar terus mendorong perubahan budaya kerja yang berorientasi hasil, transparan, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Asran.

Ia juga menegaskan, reformasi birokrasi di bidang kesehatan harus berdampak langsung, khususnya dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan primer dan lanjutan.

BACA JUGA  Pj Gubernur Bahtiar Pastikan Pilkada Sulbar Berlangsung Luber Jurdil

“Reformasi birokrasi harus menyentuh hal-hal yang dirasakan masyarakat, seperti layanan puskesmas yang lebih cepat, akurat, dan bebas pungutan liar,” tegasnya.

Zona integritas menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem kesehatan publik, kuncinya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Gubernur Sulbar Dorong ki Penyelesaian Konflik Tapalang Lewat Musyawarah Adat

Published

on

Kitasulsel–SULBAR – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) memfasilitasi pertemuan penting antara warga dari dua desa di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, yakni Kasambang dan Kuridi, yang sebelumnya sempat mengalami perselisihan.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dari kedua desa. Usai pertemuan, Suhardi Duka menyampaikan kepada wartawan bahwa kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan masalah secara adat.

“Tadi kita sepakat untuk menyelesaikan secara adat, karena mereka semua menyadari bahwa mereka satu adat. Dan saya juga satu bagian dalamnya,” ujar Suhardi Duka, Senin, 25 Agustus 2025.

Ia pun menegaskan, penyelesaian secara adat akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan sebagai bentuk upaya menjaga harmoni dan persatuan di tengah masyarakat.

BACA JUGA  Rakor PUPR Pusat dan PUPR se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan

“Dengan demikian kita akan laksanakan hari-hari mendatang dengan penyelesaian adat,” tambah Suhardi Duka.

Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri konflik dengan damai dan mempererat tali silaturahmi antarwarga kedua desa di Tapalang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel