Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.
“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).
Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.
Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.
“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.
“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.
Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.
“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.
Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.
“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Wagub Sulsel Kunjungi Sentra Tenun Lipa Sabbe Sidrap, Dorong Pelestarian dan Daya Saing Produk Lokal
Kitasulsel–SIDRAP —— Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, melakukan kunjungan kerja ke salah satu sentra kerajinan tenun lipa sabbe di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Selasa (7/4/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong pengembangan usaha kerajinan tradisional masyarakat agar mampu bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif.
Dalam kesempatan itu, Fatmawati Rusdi yang didampingi Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, meninjau langsung proses pembuatan tenun lipa sabbe. Ia menyaksikan tahapan produksi mulai dari penyiapan benang hingga proses penenunan yang masih menggunakan metode tradisional oleh para perajin setempat.
Di sela kunjungan, Fatmawati juga berdialog dengan para perajin untuk mendengar langsung berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari pemasaran produk, ketersediaan bahan baku, hingga upaya meningkatkan kualitas dan daya saing tenun di pasar yang lebih luas.
“Pemerintah terus berupaya mendukung pengembangan usaha tradisional agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Fatmawati Rusdi.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Camat Tellu Limpoe Ridwan Bachtiar, Kepala Puskesmas Amparita Sulastri Saad, Ketua TP PKK Kecamatan Tellu Limpoe Marwah, para lurah, serta jajaran TP PKK kelurahan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaku usaha kerajinan di daerahnya.
“Ini menjadi motivasi bagi para pelaku usaha tenun tradisional untuk terus mempertahankan warisan budaya daerah,” ujarnya.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sektor kerajinan tenun lipa sabbe diharapkan terus berkembang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, sekaligus menjaga identitas budaya khas Sidenreng Rappang yang telah diwariskan secara turun-temurun.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login