Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Komitmen Selesaikan Utang DBH 5 Bulan ke Daerah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemprov Sulsel berkomitmen menyelesaikan utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten kota di Sulsel. Pembayaran DBH ke daerah itu masih tersisa 5 bulan dan akan dibayar secara bertahap.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Ia juga bilang, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Jufri juga bilang, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.Kuliner Sulawesi Selatan

“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan, pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya, sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri kepada Herald Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel.

BACA JUGA  Petinju Sulsel Partai Pembuka di Babak Penyisihan Cabor Tinju PON XXI

“Jadi kabupaten kota dibayar secara bertahap, jadi tolong kabupaten kota itu pasti memahami,” lanjutnya.

Jufri bilang, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten kota itu menjadi pelajaran kedepan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Kita harus belajar dari kondisi ini, kedepannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Gubernur komitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” jelasnya.

Lebih jauh, Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.

“(DBH Pusat ke Pemprov) dulu begitu, sekarang itu langsung ke kabupaten kota, jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten kota, dulu kan masih bergabung masuk di provinsi jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya.

BACA JUGA  Lima Daerah di Sulsel akan Dipimpin oleh Pjs Saat Kampanye Pilkada 2024, Prof Zudan Apresiasi Kepala Daerah yang Cuti Panjang

Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh menyampaikan, pembayaran Agustus sementara dalam proses pembayaran. Sehingga kata dia, pembayaran DBH 2024 ke Kabupaten Kota sisa 4 bulan.

“Sisa bulan Agustus sampai dengan Desember. Yang bulan Agustus InsyaAllah sudah dalam proses pembayaran,” katanya kepada Herald Sulsel, Sabtu, 28 Juni 2025. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Sulsel Evaluasi Program Stop Stunting di Takalar dan Jeneponto

Published

on

Kitasulsel–JENEPONTO Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan kunjungan evaluasi program Aksi Stop Stunting di Desa Lengkese, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, dan Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa (19/8/2025).

Dalam kunjungannya, Gubernur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina.

“Melakukan kunjungan evaluasi program Aksi Stop Stunting secara acak. Kali ini wilayah Jeneponto dan Takalar,” ungkap Andi Sudirman.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar. Menurutnya, ada beberapa hal yang sudah berjalan baik, namun masih ditemukan catatan yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Menu makanan sudah baik, hanya ada beberapa yang masih perlu penyesuaian. Termasuk wadah yang wajib menggunakan standar stainless, menu nasi yang harus disesuaikan dengan usia anak, serta tindak cepat terhadap anak yang membutuhkan rujukan karena adanya penyakit penyerta,” jelasnya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Tunjuk Takalar Titik Utama Launching Kopdes Merah Putih 19 Juli Mendatang

Gubernur menegaskan, upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan ketelitian dan keseriusan agar anak-anak mendapatkan asupan yang layak dan tumbuh sehat.

Diketahui, Aksi Stop Stunting (ASS) menyasar 15.120 anak penderita stunting yang tersebar di 504 desa. Program ini memiliki pendekatan yang terukur dengan masa pelaksanaan 59 hari. Dalam periode tersebut, anak-anak penerima program akan mendapatkan bantuan makanan tambahan, edukasi gizi, serta pemantauan pertumbuhan oleh tim ahli.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan maksimal, Pemprov mengerahkan lebih dari 1.000 Tim Pendamping Gizi Daerah (TPGD) serta melibatkan kader PKK desa. Mereka juga akan mendapat insentif atas kontribusinya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel