Connect with us

Pemkot Makassar

Peduli Pekerja Rentan, Pemkot Makassar Sabet Juara I Paritrana Award

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat kembali menuai apresiasi nasional.

Pada ajang Paritrana Award tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot Makassar berhasil meraih Juara I Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, mengungguli sejumlah daerah lainnya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam seremoni yang berlangsung di Hotel Sheraton Makassar, Kamis (26/6/2025).

“Alhamdulillah, ini bentuk keseriusan Pemerintah Kota melindungi pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal dan non-ASN. Termasuk para Ketua RT/RW yang juga memiliki peran penting di masyarakat,” ujar Munafri dalam keterangannya setelah menerima penghargaan.

Paritrana Award merupakan penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, badan usaha, dan pelaku usaha mikro atas kepeduliannya terhadap perlindungan tenaga kerja.

Appi mengungkapkan Pemkot Makassar tidak hanya memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, tetapi juga tengah mengupayakan penambahan jaminan hari tua bagi pekerja yang rentan.

“Jaminan hari tua ini penting karena menjadi tabungan mereka. Kita ingin ketika mereka selesai bekerja, mereka memiliki pegangan. Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat,” jelasnya.

BACA JUGA  Pasar Murah Diserbu Warga, Munafri: Ini Sangat Membantu Jelang Idul Fitri

Dengan prestasi ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah terdepan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, sekaligus mendukung perintah Presiden dalam memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Munafri juga menyampaikan bahwa saat ini memikirkan bersama BPJS Ketenagakerjaan tengah menghitung besaran kontribusi yang ideal agar manfaat perlindungan bisa lebih maksimal.

Selain itu, Ia mendorong pelibatan dunia usaha melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai bagian dari kolaborasi untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Kami berharap ada regulasi yang lebih kuat agar CSR dari swasta bisa disalurkan untuk mendukung jaminan sosial ini. Jadi semua bergerak—pemerintah, swasta, dan masyarakat,” harapnya.

Selain Makassar sebagai Juara I, penghargaan juga diberikan kepada Pemkab Luwu (Juara II), Pemkab Wajo (Juara III), serta harapan kepada Pemkab Maros, Kepulauan Selayar, dan Enrekang.

Paritrana Award tahun ini juga memberikan penghargaan kepada perusahaan besar-menengah, UMKM, hingga pemerintah desa dan kelurahan yang dinilai aktif dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Melepas dan Menyemarakkan GAS Run di Pekan Keselamatan Jalan 2024

Sedangkan, Sekretaris Panitia Paritrana Award 2024, Minjte Wattu yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“Melalui sejumlah tahapan mulai dari penentuan tim, penilaian kandidat, proses wawancara, hingga akhirnya mencapai malam penganugerahan, kami mengapresiasi komitmen luar biasa dari seluruh peserta,” ungkap Minjte di Hotel Sheraton Makassar.

Ia menjelaskan Kota Makassar pemenang dari tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, akan mewakili Provinsi ini di ajang Paritrana Award tingkat Nasional 2025.

Hal ini juga berlaku tidak hanya pada kategori pemerintah kabupaten/kota, namun juga pada perusahaan dan desa yang meraih penghargaan.

Lebih lanjut, Minjte menyoroti pentingnya pencapaian Cakupan Universal Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) sebagai salah satu indikator pembangunan nasional. Dalam RPJPN 2025–2045, target UCJ ditetapkan sebesar 99,5% pada tahun 2045.

“Tahun ini, UCJ Provinsi Sulsel tercatat mencapai 52,89%, menempati urutan ke-13 dari 38 provinsi. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan jaminan sosial setiap tahun,” jelasnya.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Beri Penghargaan Pemenang Lomba Jambore HKG PKK Kota Makassar

Namun ia juga mengakui adanya penurunan capaian pada tahun 2025 akibat selesainya masa tugas petugas ad hoc Pilkada 2024 yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi tahun-tahun mendatang, dengan target UCJ sebesar 62,93% pada tahun 2025 dan 71,65% pada tahun 2026.

Minjte menyebutkan bahwa hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim sebesar Rp1,5 triliun kepada peserta dari sektor pemerintahan dan pelaku usaha, sebagai bagian dari implementasi jaminan sosial tenaga kerja.

Ia juga menegaskan bahwa Paritrana ini merupakan inisiasi dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenaker, dan BPJS Ketenagakerjaan, yang telah diselenggarakan setiap tahun sejak 2017.

Program ini sejalan dengan upaya nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan capaian UCJ di masing-masing daerah, tapi juga memperkuat perhatian kita bersama terhadap kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan khusus,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Munafri–Melinda Aksa Sambut Tim Kota Sehat, Tegaskan Pentingnya Lingkungan Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Forum Kota Sehat (FKS) Makassar, Melinda Aksa, menerima kunjungan Tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025 di Baruga Anging Mammiri, Kamis (2/10/2025).

Kedatangan tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Validasi Kota Sehat, Andi Anugera, menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kota Makassar menuju kota yang lebih sehat, bersih, dan layak huni.

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Program Kota Sehat merupakan langkah strategis yang harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, baik jajaran pemerintah kota maupun masyarakat luas.

“Melalui kegiatan verifikasi Kota sehat ini, terbangun persepsi dan pemahaman yang sama mengenai arti pentingnya lingkungan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Appi.

Saat ini, Kota Makassar terus meneguhkan diri sebagai kota yang tumbuh bersama semangat kolaborasi menuju kehidupan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.

Melalui Program Kota Sehat 2025, pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lintas sektor bergerak bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, layak huni, sekaligus inklusif.

Sebagai Wali Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan seluruh tahapan verifikasi secara matang.

Menurutnya, yang terpenting bukan sekadar penghargaan atau kompetisi, melainkan bagaimana standar Kota Sehat benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Yang ingin kami sampaikan, standarisasi Kota Sehat ini harus berjalan dengan baik, ada ataupun tanpa penghargaan,” jelas Appi.

“Kami ingin Makassar menjadi representasi kehidupan masyarakat kota besar yang sejajar dengan kota-kota lain, bahkan bisa lebih baik daripada kota besar di Indonesia pada umumnya,” lanjut dia.

BACA JUGA  Dedikasi Ketua TP PKK Kota Makassar, Perjuangkan Kesehatan Ibu dan Anak

Ia menekankan, Kota Sehat bukan sekadar program seremonial, melainkan wujud nyata dari gotong royong pembangunan lintas sektor yang terintegrasi ke dalam sembilan tatanan utama.

Dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial dan kesiapsiagaan bencana, seluruh aspek diarahkan untuk memastikan setiap warga Makassar dapat hidup lebih berkualitas.

Dengan prinsip kolaborasi, Pemkot Makassar tidak hanya menata kota dari sisi fisik, tetapi juga menanamkan budaya hidup sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperluas akses layanan publik yang adil dan merata.

Semua langkah ini diintegrasikan melalui Makassar Apps For All, yang menghadirkan akses layanan kesehatan, pengaduan, hingga partisipasi warga dalam satu platform digital.

Munafri menambahkan, sembilan tatanan yang menjadi indikator penilaian Kota Sehat wajib dilaksanakan secara konsisten.

Masyarakat, kata dia, berhak menikmati hasil dari kebijakan yang dijalankan pemerintah. Karena itu, ia berharap proses validasi kali ini juga memberi masukan yang konstruktif.

“Kalau ada hal yang masih kurang, kami siap memperbaiki. Kalau ada yang sudah baik, maka harus dipertahankan bahkan ditularkan ke wilayah lain agar berjalan menyeluruh,” ucapnya.

Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya kunjungan tim verifikasi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial.

Ia berharap, validasi Kota Sehat bisa menjadi agenda tahunan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Makassar.

Kehadiran tim validasi jangan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi upaya nyata untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup setiap tahun.

“Ini juga menjadi tugas besar Ketua Forum Kota Sehat, dan kalau ada hal yang tidak berjalan, saya siap memberikan sanksi,” tegasnya.

BACA JUGA  Pasar Murah Diserbu Warga, Munafri: Ini Sangat Membantu Jelang Idul Fitri

Program Kota Sehat menjadi bukti bahwa pembangunan kota bukan semata infrastruktur, melainkan tentang menghadirkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Bersama warga, pemerintah, dan semua elemen, Makassar menatap optimis menuju Sosis Saba Ustarara 2025 dengan semangat: Sehat Kotanya, Sejahtera Warganya.

Mantan Bos PSM itu menuturkan, berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Makassar. Menurutnya, hal tersebut harus dimaksimalkan penyelesaiannya melalui pembangunan kota yang terstruktur dan terarah.

“Dengan kehadiran tim validasi, kami berharap dapat lahir sistem pembangunan kota yang benar-benar terukur dan bisa menjadi pedoman dalam membangun Makassar sebagai kota sehat yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tutup Munafri.

Sedangkan, Ketua Tim Validasi Lapangan Kabupaten/Kota Sehat Nasional, Andi Anugera menjelaskan, bahwa proses validasi dilakukan secara bertahap sejak pertengahan tahun.

Dimulai dari verifikasi dokumen yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar, dilanjutkan dengan klarifikasi daring, hingga tahap kunjungan lapangan yang kini sedang berlangsung.

“Makassar adalah barometer pembangunan di Indonesia Timur. Karena itu, validasi ini penting untuk memastikan apa yang tertuang dalam dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.

Kunjungan ini menjadi bagian penting dari rangkaian penilaian program Kota Sehat yang tahun ini menilai sembilan tatanan dengan total 136 indikator, sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat 2025.

Menurutnya, kunjungan kali ini bersifat spesial. Selain membawa tim lintas kementerian, termasuk perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Kesehatan, Andi juga memiliki keterikatan personal dengan Makassar.

BACA JUGA  Aliyah Mustika Ilham Serukan Semangat Pengabdian Sosial di Harlah Perdana FPSM Makassar

“Jadi, tentu ada kebanggaan tersendiri bisa melihat langsung implementasi Kota Sehat di sini,” tambahnya.

Ia menegaskan, tim validasi menilai Makassar tidak bisa disamakan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Sebagai kota metropolitan sekaligus pintu gerbang Indonesia Timur, Makassar harus dipandang sejajar dengan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan.

“Kita pahami betul, pembangunan kota sebesar Makassar tidak mungkin sempurna. Namun kami ingin memastikan, apa yang tercantum dalam dokumen Kota Sehat benar-benar menjadi bagian dari keseharian masyarakat,” tururnya.

“Baik layanan kesehatan yang cepat, perlindungan sosial, hingga kesiapsiagaan bencana,” jelasnya, menambahakan.

Andi Anugera juga menyampaikan bahwa tim verifikasi tetap membuka ruang perbaikan bagi Pemkot Makassar selama proses validasi berlangsung.

“Kalau ada hal-hal yang masih bisa dilengkapi selama kunjungan, mohon agar bisa segera ditindaklanjuti. Nantinya hasil validasi ini akan kami bawa ke rapat pleno di pusat,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa Kementerian sedang berupaya agar penyerahan penghargaan Swasti Saba 2025 dapat dilaksanakan langsung di Istana Negara oleh Presiden RI.

“Kami sedang mengupayakan agar penghargaan ini kembali digelar di lingkungan Istana, bahkan langsung diserahkan oleh Bapak Presiden. Tentu ini akan menjadi motivasi besar bagi kabupaten/kota penerima, termasuk Makassar,” pungkasnya.

Diketahui, kunjungan tim verifikasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari (tanggal 2-3 September 2025, dengan agenda padat, termasuk validasi di sejumlah lokus, salah satunya Kecamatan Panakukang.

Hasil penilaian akan menentukan apakah Kota Makassar layak kembali meraih penghargaan Swasti Saba sebagai Kota Sehat tahun 2025. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel