Connect with us

DPRD Kota Makassar

Warga Rappocini Keluhkan PKH hingga Infrastruktur ke Anggota DPRD Makassar Fasruddin Rusli

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli menggelar Reses Ketiga Masa Persidangan III Tahun 2024 – 2025. Salah satu titik bertemu dengan konstituen yakni Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini.

Warga Kelurahan Buakana mengeluhkan persoalan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga insfrastruktur seperti perbaikan jalan dan drainase. Masalah drainase penting sebab memberikan dampak ke masyarakat saat musim hujan.

Merespon aspirasi warga, Acil–sapaan akrab Fasruddin Rusli, menjelaskan, dirinya menerima keluhan dominan persoalan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan drainase. Hampir kondisi ini dialami warga di Kota Makassar.

“Jadi, dominan tadi soal infrastruktur. Ini paling sering kita terima di setiap reses,” ujar Acil.

Politisi PPP ini menyampaikan, aspirasi yang didapat saat reses akan ditindaklanjuti secepat mungkin. Apalagi, persoalan pembangunan merupakan mitranya Komisi C DPRR Makassar.

BACA JUGA  Nunung Dasniar Minta Pemkot Tuntaskan Masalah Anjal-Gepeng

“Kita akan koordinasi dengan OPD terkait. Ini soal infrastruktur, ada dibawah mitra saya di Komisi C DPRD,” tukasnya.

Selanjutnya, kata Acil, semua aspirasi yang diserap selama reses akan disampaikan dalam Paripurna dan masuk ke sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD. Sehingga, keluhan yang dianggap penting akan menjadi program tahun berikutnya.

“Insya Allah, semua akan kita kawal demi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

UMKM Terancam, DPRD Makassar Desak Evaluasi Perizinan Ritel Modern

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perizinan toko modern dan keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam ekosistem ritel.

RDP yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Makassar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, dan melibatkan pula anggota Komisi A, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyampaikan keprihatinan terhadap keberadaan toko modern yang semakin mendominasi pasar dan dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil di tingkat masyarakat.

“Isu ini sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan pelaku UMKM di tengah dominasi toko modern. Kita ingin aturan perizinan benar-benar ditegakkan dan berdampak nyata di lapangan,” tegas Ismail dalam rapat.

BACA JUGA  Apiaty Amin Syam Ingatkan Masyarakat Makassar Waspadai Air Tercemar Limbah

RDPU ini menyepakati perlunya penguatan pengawasan terhadap perizinan ritel modern, serta mendorong adanya regulasi yang mewajibkan toko modern untuk bermitra dengan pelaku UMKM lokal.

Menurut anggota dewan, kehadiran toko modern seharusnya tidak menjadi ancaman, melainkan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

“Jika diberikan ruang dan dukungan yang adil, UMKM bisa menjadi mitra strategis dalam membangun ekonomi Kota Makassar yang mandiri, adil, dan menyentuh masyarakat luas,” lanjut Ismail.

Selain itu, dalam forum tersebut dibahas pula perlunya data yang valid dan transparan terkait jumlah toko modern yang telah mengantongi izin, serta evaluasi terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Sosialisasikan Perda Pengarusutamaan Gender ke Masyarakat

DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal dan memastikan ekosistem ritel tumbuh secara berimbang dan berkeadilan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel