DPRD Kota Makassar
Plt Sekwan Makassar Tekankan Sinergi-Profesionalisme saat Rakor Bersama Jajarannya
Kitasulsel–MAKASSAR Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran struktural di lingkup Sekretariat DPRD, Kamis (19/6/2025).
Rapat ini melibatkan para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, serta pejabat fungsional PPATK.
Agenda ini digelar sebagai langkah awal dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas dan memperkuat sinergi antarunit kerja dalam mendukung kelancaran pelayanan kedewanan yang efektif, tertib, dan profesional.
Dalam arahannya, Plt. Sekwan Andi Rahmat Mappatob, menekankan pentingnya membangun komunikasi yang solid serta menyatukan visi dan langkah antara semua bagian di lingkungan sekretariat.
“Koordinasi ini menjadi kunci agar seluruh proses kegiatan kedewanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai regulasi. Saya harap ke depan semua bagian saling mendukung dan meningkatkan etos kerja,” ujar Rahmat.
Ia juga mendorong evaluasi kinerja secara berkala serta pembenahan sistem kerja internal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola kelembagaan DPRD Makassar.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi forum konsolidasi yang rutin dilakukan, guna menjaga kesinambungan program serta memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai motor penggerak pelayanan administratif bagi para Legislator. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perizinan toko modern dan keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam ekosistem ritel.
RDP yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Makassar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, dan melibatkan pula anggota Komisi A, Kamis (7/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyampaikan keprihatinan terhadap keberadaan toko modern yang semakin mendominasi pasar dan dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil di tingkat masyarakat.
“Isu ini sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan pelaku UMKM di tengah dominasi toko modern. Kita ingin aturan perizinan benar-benar ditegakkan dan berdampak nyata di lapangan,” tegas Ismail dalam rapat.
RDPU ini menyepakati perlunya penguatan pengawasan terhadap perizinan ritel modern, serta mendorong adanya regulasi yang mewajibkan toko modern untuk bermitra dengan pelaku UMKM lokal.
Menurut anggota dewan, kehadiran toko modern seharusnya tidak menjadi ancaman, melainkan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.
“Jika diberikan ruang dan dukungan yang adil, UMKM bisa menjadi mitra strategis dalam membangun ekonomi Kota Makassar yang mandiri, adil, dan menyentuh masyarakat luas,” lanjut Ismail.
Selain itu, dalam forum tersebut dibahas pula perlunya data yang valid dan transparan terkait jumlah toko modern yang telah mengantongi izin, serta evaluasi terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal dan memastikan ekosistem ritel tumbuh secara berimbang dan berkeadilan. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login