Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Selaraskan Data PBI JKN Melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Kependudukan untuk Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Selasa, 17 Juni 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dan dihadiri oleh jajaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan lembaga vertikal, seperti Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX Sulselbartra, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin secara adil dan merata.
Pemprov Sulsel, kata dia, memiliki komitmen penuh untuk menghadirkan layanan kesehatan yang optimal menjangkau wilayah terpencil, termasuk bagi masyarakat, rentan dan miskin melalui skema PBI JKN.

“Penyelarasan data ini bukan sekedar administratif, melainkan fondasi dari sistem perlindungan sosial yang berkeadilan,” tegasnya.
Fatmawati pentingnya validasi dan integrasi data kependudukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan inklusi, orang mampu yang menerima bantuan dan kesalahan pengecualian, orang miskin yang justru terlewat.
Ketidaktepatan ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial.
Rapat tersebut juga memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kemensos, BPJS Kesehatan, Dukcapil, dan instansi teknis lainnya.
Pemutakhiran data secara berkala dan real time menjadi strategi untuk mempercepat verifikasi kepesertaan dan menjamin pelayanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan birokrasi.
Fatmawati menyampaikan bahwa data PBI yang telah tersinkronisasi dapat dimanfaatkan sebagai data dasar terpadu untuk berbagai intervensi program sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan subsidi energi.
Menurutnya, pemadanan data ini akan memperkuat efektivitas penanggulangan kemiskinan di Sulsel secara terukur dan berkelanjutan.
“Data yang akurat dan transparan akan mencapai pencapaian UHC yang inklusif dan manusiawi. Ini kunci untuk menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah,” ujar Wakil Gubernur.
Berdasarkan data per Juli 2024, cakupan kepesertaan JKN di Sulawesi Selatan telah mencapai 101,5 persen dari jumlah penduduk. Seluruh kabupaten/kota juga telah masuk ke dalam zona biru Universal Health Coverage (UHC), menandakan hampir semua penduduk telah dijamin dalam skema JKN, baik dari APBN maupun APBD.
Namun, Fatmawati mengingatkan agar capaian ini tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperbarui data, menjaga akuntabilitas, dan memastikan efisiensi dalam program pengelolaan kesehatan di Sulsel. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Stok Beras Sulsel 500 Ribu Ton, DPR RI dan Wagub Tinjau Bulog Makassar

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, dalam kunjungan kerja ke Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog Makassar, Senin, 11 Agustus 2025.
Agenda ini bertujuan memastikan ketersediaan stok beras, meninjau teknologi rice to rice machine (mesin beras ke beras) serta memeriksa kualitas beras yang disimpan.

Rombongan yang berjumlah sepuluh orang langsung memasuki gudang penyimpanan. Karung-karung beras tampak tersusun rapi hingga memenuhi hampir seluruh ruang gudang. Bahkan, sebagian stok ditempatkan di gudang sewaan tambahan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati, memastikan stok beras Sulsel dalam kondisi aman.“Stoknya aman, bahkan mencapai 500 ribu ton. Sebagian berasal dari impor tahun lalu dan secara bertahap sudah mulai disalurkan,” ujarnya.

Siti Hediati sangat tertarik pada teknologi rice to rice machine yang dimiliki Bulog Makassar. Merupakan teknologi pembersihan, pemisahan butir rusak, dan pemolesan. Tidak ada proses pencampuran kualitas, sehingga gizi tetap terjaga.
“Mesin ini luar biasa. Beras yang ada batunya, ada gabahnya, atau kualitasnya kurang baik bisa diubah menjadi beras premium. Hasilnya bening dan bersih tanpa mengurangi kadar gizinya,” katanya.
Ia menegaskan, teknologi ini bukan mengoplos beras berkualitas baik dan buruk, melainkan murni proses peningkatan mutu. “Beras yang tadinya keruh menjadi kinclong. Ini inovasi yang layak diterapkan di daerah lain,” tambahnya.
Selain memastikan kualitas, Siti Hediati menekankan tugas Bulog dan Badan Pangan Nasional dalam intervensi harga pasar. “Kalau harga naik, segera keluarkan beras SPHP agar kembali normal. Media juga harus membantu menyuarakan jika ada pihak-pihak yang bermain harga,” tegasnya.
Di lokasi, rombongan memantau proses pembersihan debu, pemisahan butir patah, hingga pengemasan. Teknologi ini menekan tingkat kerusakan beras hingga hanya 15 persen, memastikan produk layak distribusi.
Usai peninjauan, Fatmawati Rusdi mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPR RI. Ia menilai kunjungan kerja tersebut menjadi langkah penting memastikan stok pangan Sulsel aman dengan distribusi yang terkelola baik.
“Kunjungan seperti ini penting untuk memastikan cadangan pangan kita aman dan distribusinya berjalan baik,” ujarnya.
Fatmawati menegaskan, ketersediaan beras berkualitas menjadi prioritas Pemprov Sulsel. Serta siap memperkuat sinergi dengan Bulog dan pemerintah pusat demi menjaga kestabilan harga dan ketersediaan beras.
“Kami siap bersinergi dengan Bulog dan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan stok cukup untuk seluruh masyarakat,” katanya.
Menurutnya, teknologi modern seperti rice to rice machine sangat membantu menjaga kualitas beras.
“Teknologi ini menjaga agar masyarakat mengonsumsi beras yang layak, bersih, dan bernutrisi,” tambahnya.
Beras impor yang dikelola Bulog Makassar sebagian besar berasal dari tahun 2024 dan berdasarkan pengamatan rombongan dinilai lebih baik dibandingkan stok impor 2020.
Fatmawati berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat. Ia optimistis, melalui stok aman dan tata kelola yang baik, stabilitas pasokan beras dan daya beli masyarakat dapat terjaga.
“Dengan stok yang aman dan pengelolaan yang baik, kita bisa menjaga kestabilan pasokan beras, sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Suasana kunjungan berlangsung hangat. Anggota DPR RI dan jajaran Bulog terlibat diskusi intens terkait pengelolaan stok, strategi distribusi, hingga rencana pemanfaatan teknologi di daerah lain.
Kunjungan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, Sulsel optimistis mampu menjaga pasokan beras serta stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login