Pemkot Makassar
Rotasi Pejabat Pemkot Makassar, Appi: Bukan Soal Kedekatan, Tapi Kompetensi
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), resmi melakukan perombakan kabinet pemerintahan dengan melantik sejumlah pejabat baru di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.
Mereka yang dilantik sebanyak 46 orang, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawasan dan pejabat fungsional, (Eselon II , Esolan III dan IV).
Langkah ini sebagai upaya penyegaran sekaligus penegasan arah kerja ke depan lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata untuk rakyat.
Perombakan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk komitmen Munafri–Aliyah dalam membangun pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap tantangan kota.
Dengan tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang masih menumpuk, para pejabat baru diminta untuk langsung tancap gas, bekerja kolektif, dan menunjukkan kinerja sejak hari pertama.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah bagian dari dinamika normal dalam sistem pemerintahan.
“Pelantikan ini adalah sebuah proses yang berjalan dalam lingkup sebuah pemerintahan. Bolak-balik antara satu posisi dengan yang lainnya adalah hal yang sangat umum,” jelas Munafri, usai melantik pejabat baru di kantor Balai Kota Makassar, Senin (16/6/2025).
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini. Hadir pada Kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Muatika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Kapolrestababes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si. dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Lebih lanjut, politisi Golkar itu menyebutkan bahwa proses pelantikan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi, bukan karena faktor kedekatan personal, keluarga, maupun kesamaan latar belakang.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah proses bersama yang bisa meningkatkan dan membawa kita pada pencapaian target pembangunan yang lebih cepat,” tegas Munafri.
Munafri juga menyinggung masa awal dirinya memimpin, di mana selama empat bulan terakhir telah dilakukan proses pengamatan dan evaluasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebutkan, setiap era pemerintahan memiliki sistem dan strategi yang berbeda, namun pembangunan tetaplah berkelanjutan.
“Pembangunan ini adalah proses berkelanjutan. Bukan meninggalkan yang lama, tetapi melanjutkan dan menyempurnakan. Pergeseran ini adalah cara memaksimalkan kinerja,” tutur Ketua IKA FH Unhas itu.
Dia menegaskan, dengan semangat membangun tim manajemen pemerintahan yang kuat dan saling mendukung, Munafri berharap Pemerintah Kota Makassar mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD tanpa ego sektoral. Ia mengingatkan bahwa tidak ada organisasi perangkat daerah yang bisa bekerja sendirian tanpa dukungan satu sama lain.
“Di pemerintah kota ini tidak boleh dibangun ego sektoral, tidak boleh ada SKPD eksklusif. Semua harus saling support untuk hasil yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia kemudian menekankan sejumlah tantangan prioritas yang harus segera direspons cepat oleh SKPD terkait, seperti penerimaan siswa baru di sektor pendidikan, penanganan isu sosial melalui Dinas Sosial, dan program-program krusial lainnya.
Munafri juga menanggapi dinamika publik mengenai susunan “kabinet” baru yang beredar di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
“Beberapa hari yang lalu beredar berbagai macam susunan kabinet. Tapi tidak semua yang ada di dalam list itu bisa terlantik. Ini adalah proses gerbong yang akan terus bergerak dengan cepat dan kuat,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Appi juga memberi semangat kepada seluruh ASN yang baru dilantik maupun yang tidak mendapat posisi baru. Menurutnya, karier adalah proses yang tak selalu instan, namun harus dijalani dengan komitmen dan profesionalisme.
“Saya tahu ada yang sering sekali dilantik, ada juga yang baru merasakan jabatan setelah tujuh tahun. Tapi ini adalah proses. Tidak ada suka atau tidak suka, yang ada adalah kompetensi,” ungkapnya.
Terakhir, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam proses mutasi dan rotasi ini. Semua murni berdasarkan penilaian objektif dan kebutuhan pemerintahan.
“Saya sangat menghargai kecerdasan dan inovasi. Jabatan tidak diberikan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau latar belakang agama. Ini soal kapabilitas dan kompetensi,” pungkasnya.
Ini 46 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik.
1. Andi Herfida Attas
Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang Kemasyarakatan
Jabatan lama: Kepala Dinas Kebudayaan
2. Ahmad Namsum
Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang pemerintahan
3. Evi Aprialti
Jabatan baru: kepala dinas perdagangan dan perindustrian
4. drg. Ita Isdiana Anwar
Jabatan baru: kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Andi Irwan Bangsawan
Jabatan baru: kepala dinas pengendalian dan keluarga berencana (definitif)
6. Andi Buhkti Jufri
Jabatan baru: Kepala Dinas Sosial
Jabatan lama: Plt Kepala Disdik
7. Zaenal Ibrahim
jabatan baru: Asisten Bidang Perekonomian
8. Fatur Rahim
Jabatan baru: Kepala Kesbangpol
Jabatan lama: Plt Kepala Satpol PP
9. Nirman Niswan
Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Jabatan lama: Kaban Brida
10. Mario Said
Jabatan baru: Kepala Dinas PTSP
Jabatan lama: Plt Kepala Diskominfo
11. Aryati Puspa Abadi
Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan
Jabatan lama: Plt Kepala Dinas Dukcapil
12. Dahyal
Jabatan baru: Kepala Bappeda
Sebelumnya: Sekretaris DPRD Makassar
13. Fahyuddin Yusuf
Jabatan baru: Kepala Dinas Kearsipan
Jabatan lama: Kepala Dinas Tata Ruang
14. Arlin Ariesta
Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Jabatan: Kepala Dinas Perdagangan
15. Aci Sulaiman
Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan
16. Aulia Aswar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian
17. Ahmad Hendra Hakamuddin
Jabatan baru: Kepala Dinas Pariwisata
18. Muh. Reza
Jabatan baru: Kepala Dinas Perhubungan
19. Firman Hamid Pagarra
Jabatan baru: Asisten III Bidang Pemerintahan Umum
20. Andi Pattiware
Jabatan baru: Kepala Dinas Kebudayaan
Sebelumnya: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
21 Moh. Roem
Jabatan baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan lama: Kepala Dinas Pariwisata
22 Helmy Budiman
Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jabatan lama: Kepala Dinas PTSP
23 Andi Aswini
Jabatan baru: Sekretaris Bapenda
24 Muh. Fuad Arfandi
Sekretaris Bappeda
25 Edward Supriawan
Jabatan baru: Kepala Bidang Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa Kesbangpol
Jabatan lama: Sekretaris Dishub
26 Noptiadi
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Pendidikan
Jabatan lama: Kabid PPPM Bappeda
27 Andi Ani Muliadi Mahyuddin
Jabatan baru: Wakil Direktur RSUD Daya
28 Andi Ardi Rahadian
Jabatan baru: Kepala Bagian Protokol Sekretariat Kota Makassar
Jabatan lama: PTK Bagum
29 Muh. Zuhur Dg. Ranca
Jabatan baru: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Jabatan lama: Kabag Protokol
30 Kaharuddin Bakti
Jabatan baru: Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos
31. Andi Rahmat
Jabatan baru: Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan DPRD Makassar
32 Muh. Syawar Majid
Jabatan baru: kepala bidang penataan Dinas Lingkungan Hidup
33 Muh. Amri
Jabatan baru: kepala bagian perekonomian sekretariat Kota Makassar
34 Andi Husni
Jabatan baru: Camat Ujung Pandang
35 Abdullah
Jabatan baru: Kepala Bidang Humas Diskominfo Makassar
36. Isnaniah Nurdin
Jabatan baru: Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas DP3A
Jabatan lama: kepala bidang humas Diskominfo Makassar
37 Zulfikar Zainal
Jabatan baru: Kepala Bifanv Pendataan dan Pendaftaran Bappeda Makassar
38 Artati
Jabatan baru: Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan
39 Darul Moeslim
Jabatan baru: Kepala Bidang Mutasi BKPSDM
40 Riris Irwan Novianti
Jabatan baru: kepala bidang permukiman Dinas Perumahan
41 Syarifuddin
Jabatan baru: Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan
42 Fajar Hidayat
Jabatan baru: Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bappeda
Jabatan lama:
43 Fandy Wiranto Iqbal Hafid
Jabatan baru: Kepala Bidang Kinerja BKPSDM
Jabatan lama: Kasubper Dinas Koperasi
44 Kurniati
Jabatan baru: Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik
45 Andi Nurul Salsabila
Jabatan baru: Kepala UPT Museum Dinas Kebudayaan
46 Muliani Rosa Arifin
Jabatan baru: Kepala UPT Pantai Losari
Plt Bapenda Andi Asminullah
Plt Sekwan Rahmat Mappatobba
Plt BKPSDMD A Zulkifly
Plt Penataan Ruang Fuad Azis
Plt Camat Wajo, Armin Paera
Plt Brida Aidil Adha
Plt Kasatpol Fathur Rahim
Plt Kepala BPBD Zainal Ibrahim
Plt Dirut RS Nursaidah Sirajuddin. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta.
Ini dibahas saat, menerima kunjungan jajaran manajemen PT Samtara Energy, perusahaan asal Jakarta yang bergerak di bidang energi dan pengelolaan limbah, di Balai Kota Makassar, Kamis (30/10/2025) kemarin waktu petang.
Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam penanganan sampah berkelanjutan, khususnya pengolahan sampah eksisting di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota.
General Manager PT Samtara Energy, Bobby, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Makassar, yang terbuka kepada semua pihak agar andil inovasi pengelolaan sampah.
“Kami berdiskusi bagaimana caranya bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah di TPA,” ujar Bobby.
“Kami datang menawarkan solusi pengolahan yang berfokus pada penyelesaian tumpukan sampah yang sudah ada di lokasi tersebut,” lanjutnya.
Menurutnya, berbeda dari konsep Waste to Energy (WTE) yang selama ini hanya menangani sampah baru, teknologi yang ditawarkan Samtara Energy berorientasi pada penanganan sampah lama atau sampah eksisting yang telah menumpuk bertahun-tahun dan berpotensi mencemari lingkungan.
“Kalau WTE berbicara tentang sampah yang akan datang, teknologi kami justru menyelesaikan sampah yang sudah ada. Karena tumpukan inilah yang menjadi sumber pencemaran dan semakin lama menghabiskan lahan,” jelasnya.
Bobby menegaskan, dalam skema kerja sama yang mereka ajukan, PT Samtara Energy tidak akan membebani APBD Kota Makassar, karena seluruh investasi dilakukan secara mandiri oleh pihak perusahaan.
“Kami tidak memungut tipping fee dari APBD. Kami hanya berharap adanya dukungan pemerintah,” tuturnya.
“Khususnya dalam penyediaan lahan dan pembukaan pasar bagi hasil olahan kami. Selebihnya kami yang menanggung investasi dan membawa teknologi,” tambah Bobby.
Lebih lanjut ia menjelaskan, teknologi yang digunakan Samtara Energy memungkinkan konversi sampah menjadi crude oil (minyak mentah sintetis), serta menghasilkan berbagai produk turunan lain seperti Refuse Derived Fuel (RDF), pelet plastik, dan kompos.
Sampah itu dikonversi menjadi crude oil dan RDF. Untuk crude oli-nya, pihaknya sudah memiliki pasar dengan Pertamina. Sementara produk lain bisa dikembangkan di Makassar.
“Semakin besar pasarnya, semakin cepat sampah di TPA bisa habis,” ungkapnya.
Sebagai ilustrasi, Bobby mencontohkan proyek serupa yang telah dijalankan di luar negeri. Di Malaysia, pengolahan sampah dengan teknologi ini sudah berjalan dengan kapasitas 300 ton per hari, dan 30 persen dari total sampah bisa langsung dikonversi menjadi minyak.
“Dari 300 ton itu, sekitar 90 ton bisa diolah menjadi minyak siap pakai atau melalui proses destilasi,” jelasnya.
Bobby juga menambahkan, PT Samtara Energy telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola proyek serupa di beberapa daerah, termasuk menjadi pemenang tender proyek WTE di Kota Tangerang yang telah berjalan hampir delapan tahun.
Selama tujuh hingga delapan tahun ini kami mengembangkan sistem pengolahan TPA, sekaligus melakukan inovasi teknologi agar mampu menjawab berbagai kebutuhan kota.
“Termasuk kota-kota dengan volume sampah antara 500 sampai 2.000 ton per hari,” ujarnya.
Melalui konsep ini, perusahaan berharap dapat memberikan manfaat ganda bagi Pemerintah Kota Makassar, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.
“Ketika sampah existing habis, lahan TPA akan menjadi bersih dan memiliki nilai guna baru. Ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah daerah,” tutupnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Makassar, selain Wali Kota Munafri, hadir juga Ketua Tim Ahli Pemkot Andi Hudli Huduri, Kepala DLH Makassar Helmy Budiman.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa pemerintah kota tetap terbuka terhadap berbagai tawaran dan inovasi teknologi pengelolaan sampah.
Namun, setiap konsep yang diajukan tetap harus melalui kajian teknis dan hukum yang matang agar hasilnya benar-benar efektif dan sesuai regulasi.
“Semua tawaran dan solusi masih kita proses dalam kajian. Kita ingin memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar memberikan gambaran yang tepat dan sesuai kebutuhan kota,” ujar Munafri.
Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan hanya pada penanganan sampah baru, melainkan sampah lama yang sudah menumpuk di TPA Tamangapa.
Meski volume sampah yang masuk ke TPA sudah berhasil ditekan di bawah 1.000 ton per hari, penumpukan lama tetap menjadi tantangan besar.
“Kalau intervensi terhadap sampah baru, alhamdulillah kita sudah bisa menurunkannya. Sekarang yang masuk ke TPA tidak sampai seribu ton per hari,” katnaya.
“Tapi lebih dari 50 persen itu organik, dan sisanya sekitar 500 ton ini yang masih harus kita pikirkan solusinya,” jelasnya, menambahakan.
Munafri mengungkapkan, TPA Tamangapa saat ini memiliki luas 19,1 hektare dengan ketinggian timbunan mencapai 17 meter.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kota harus segera menemukan teknologi tepat guna yang mampu menghilangkan tumpukan sampah secara signifikan.
“Kita sedang mencari teknologi apa yang bisa secepat mungkin menghilangkan sampah di TPA ini. Karena kalau dibiarkan, lahannya akan habis dan risikonya makin besar,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya langkah hati-hati dalam mengambil keputusan, mengingat beberapa dokumen kerja sama pengelolaan sampah sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu.
“Maka dari itu, kami mengkaji dengan serius dari aspek hukum dan teknis,” tegasnya.
Munafri menambahkan, Pemkot Makassar juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KL) untuk mendapatkan dukungan teknis, serta berkomunikasi dengan sejumlah kementerian lain terkait arah penyelesaian masalah TPA.
“Kami butuh kajian bersama dan kajian yang matang, supaya bisa benar-benar menghilangkan sampah yang menumpuk di TPA,” tandasnya.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login