Connect with us

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

BACA JUGA  Stadion Untia Masuk RPJMD, Pemkot Makassar Siapkan Anggaran dan Tahapan Detail

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

BACA JUGA  Asisten Pidana Militer Kejati Sulsel Audiensi dengan Wali Kota Makassar, Perkuat Hubungan Lintas Sektor

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

BACA JUGA  Wabup Sidrap Pimpin Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ 2024

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

MCH Ruang Kreatif Anak Muda Makassar, Hadir di 15 Lokasi Baru

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar terus memperluas pembangunan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, mengembangkan minat dan bakat, sekaligus menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif.

Tim Ahli Pemkot Makassar, Dara Nasution, mengungkapkan bahwa tiga titik baru telah dipastikan menjadi lokasi MCH berikutnya, yaitu Kecamatan Rappocini, Tamalate, dan Biringkanayya. Ketiganya dipilih setelah melalui survei lapangan dan kajian teknis.

“Kemarin kita sudah survei dan diputuskan yang paling visible untuk dibangun itu adalah tiga titik ini,” ujar Dara, usai mendampingi tim lembaga manajemen aset negara Kementerian Keuangan, terkait Pengembangan Makassar Creatif Hub, berlangsungsung di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).

Dengan konsep kolaboratif, Pemkot Makassar berharap Makassar Creative Hub tak hanya menjadi pusat kreativitas, tetapi juga ekosistem pemberdayaan UMKM, seni, teknologi, dan budaya, yang memperkuat posisi Makassar sebagai kota kreatif di Indonesia Timur.

Pemerintah Kota Makassar kini bergerak ke tahap perencanaan, mulai dari penyusunan desain gedung, pendampingan konsultan perencanaan, hingga koordinasi teknis dengan SKPD terkait untuk memastikan proyek berjalan tepat sasaran.

BACA JUGA  Pjs Arwin Azis Resmikan Kantor Yayasan Sapta Mulia, Dorong Pengabdian yang Luas untuk Masyarakat

Pemkot Makassar langsung mengebut tahap perencanaan—dari rancangan desain gedung, pendampingan konsultan, sampai sinkronisasi lintas SKPD demi menghadirkan ruang kreatif yang ramah komunitas muda.

“Anggaran sudah diketok, sekarang sudah di tahap perencanaan—mulai desain gedung, konsultan perencanaan, hingga koordinasi dengan SKPD terkait,” jelas Dara.

Dinelaskan, setiap MCH akan memiliki spesifikasi minimal sesuai Peraturan Wali Kota yang kini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Fasilitasnya mencakup amfiteater, ruang kelas (classroom), studio podcast, ruang pemberdayaan UMKM, serta toilet ramah disabilitas.

“Semua gedung harus memenuhi ceklis itu. Konsepnya inklusif, ramah difabel, dan bisa diakses masyarakat umum,” tegas Dara.

Tak hanya itu, Pemkot juga mempertimbangkan integrasi ruang terbuka hijau (RTH). Beberapa lokasi, seperti Tamalate dan Rappocini, memiliki lahan yang cukup luas sehingga memungkinkan penambahan taman sebagai area publik.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Harap Gerakan Pangan Murah Stabilkan Harga dan Kendalikan Inflasi di Makassar

“Kita ingin satu lokasi bisa menghadirkan banyak visi sekaligus, bukan hanya gedung MCH tetapi juga taman dan RTH,” tambahnya.

Masing-masing MCH akan dirancang tematik sesuai potensi wilayah. Misalnya, kawasan pantai akan menonjolkan aktivitas UMKM dan brand lokal karena berdekatan dengan pusat wisata, sedangkan Rappocini yang dekat kampus dirancang sebagai pusat teknologi dan inovasi.

“Konsultan perencanaan akan memetakan potensi sekitar agar setiap MCH punya karakteristik unik,” kata Dara.

Proyek ini merupakan program jangka menengah dengan target 15 MCH di seluruh kecamatan dalam lima tahun. Tahun ini, tiga lokasi baru akan menyusul MCH Pantai Losari yang lebih dulu beroperasi.

Target tender dini tahun ini. Januari–Februari 2026 sudah bisa pembangunan, sekitar empat bulan dikerjakan, sehingga kuartal II atau III bisa launching.

“Kami ingin setiap tahun tiga hingga empat titik tuntas, sehingga pada tahun kelima masa jabatan Wali Kota seluruh 15 MCH selesai,” papar Dara.

BACA JUGA  Stadion Untia Masuk RPJMD, Pemkot Makassar Siapkan Anggaran dan Tahapan Detail

Setiap lokasi dibangun menyesuaikan kondisi lahan. Di Biringkanayya, misalnya, lahan sekitar 600 meter persegi kemungkinan akan dibangun dua lantai, sedangkan di Tamalate yang lebih luas, desain akan disesuaikan agar tetap optimal.

Keberadaan MCH Pantai Losari menjadi bukti tingginya kebutuhan ruang kreatif. Sejak beroperasi pada pertengahan 2025, fasilitas ini nyaris selalu penuh.

“Amfiteaternya full booking sejak Juni hingga November. Anak-anak muda Makassar sangat antusias. Mereka hanya butuh ruang gratis yang bisa menampung sekitar 100 orang, tanpa harus bayar seperti sewa hotel atau cafe,” tutur Dara.

Pengelolaan MCH juga sederhana dan berbasis komunitas. Warga cukup memesan jadwal melalui admin dan menjaga kebersihan, seperti membawa trash bag. Sebagai bentuk kemitraan, komunitas biasanya membuat konten dan mengabarkan aktivitas yang digelar.

“Ini intervensi low budget. Pemerintah hanya menyediakan ruang, sisanya digerakkan oleh komunitas. Antusiasme mereka benar-benar luar biasa,” tandasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel