Kemensos Salurkan Bantuan Atensi untuk 22 Anak di Maros

Published

3 bulan ago

14 Juni 2025

Kitasulsel–MAROS Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) untuk anak-anak di Kabupaten Maros.

Penyerahan bantuan dilakukan di Baruga B, Kantor Bupati Maros dan dihadiri bupati Chaidir Syam bersama perwakilan Kementerian Sosial.

Chaidir mengatakan, ada 22 anak dari tujuh kecamatan menerima bantuan. Masing-masing dari Turikale, Lau, Mandai, Maros Baru, Marusu, Simbang, dan Bantimurung.

Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada anak-anak di wilayahnya.

“Kemarin juga mereka memberikan bantuan kepada anak-anak di sekolah,” ujarnya.

Program Mensos Go to School dilaksanakan di dua sekolah, yakni SMP Negeri 23 Simbang dan SMP Negeri 5 Mandai.

“Melalui program tersebut, ada 300 siswa menerima bantuan dari Kementerian Sosial,” tutupnya.

Penyuluh Sosial dari Kementerian Sosial, Leny Eko Prihati, menjelaskan bantuan Atensi diberikan berdasarkan hasil asesmen para pendamping sosial.

“Bantuan meliputi nutrisi, permainan edukasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan kesehatan. Semua disesuaikan dengan kebutuhan anak,” jelasnya.

Leny menegaskan penerima bantuan berasal dari keluarga tidak mampu.

Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Ia mengakui saat ini belum semua kecamatan di Kabupaten Maros tersentuh program bantuan.

“Semua tergantung pada anggaran dan prioritas dari pemerintah. Ke depan kami berharap lebih banyak wilayah bisa dijangkau,” tutur Leny. (*)

Paripurna DPRD Sulsel Bahas Ranperda Perubahan APBD TA 2025, Tembus Rp10,33 Triliun

Published

7 hari ago

8 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Pola Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (DBMBK) Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (8/9/2025).

Dalam rapat tersebut Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) memaparkan arah kebijakan belanja daerah yang masih berfokus pada upaya pemulihan ekonomi daerah.

Kata Andalan, langkah ini dinilai penting untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional yang saat ini terus berproses. Dimana, total belanja daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2025 ditargetkan mencapai Rp10,33 triliun lebih.

“Alokasi anggaran tersebut terbagi atas belanja operasional sebesar Rp6,39 triliun, belanja modal Rp1,51 triliun, belanja bidang tertentu Rp49,50 miliar, serta belanja transportasi sebesar Rp2,37 triliun lebih.”ujarnya.

Lanjut Andi Sudirman Selain belanja, pemerintah provinsi juga menyampaikan proyeksi penerimaan daerah. Tercatat, terdapat silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp83,06 miliar.

Angka ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

“Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp151 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp134 miliar diperuntukkan bagi pembayaran pokok utang, sedangkan Rp17 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah,” tutur dia.

Gubernur Sulsel menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya dalam menjalankan rancangan perubahan APBD ini. Sinergi ini diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan.

“Dengan sinergitas yang kuat, kita berharap kebijakan anggaran ini mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan yang kita hadapi,” bebernya.

Rancangan Perubahan APBD ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

Selain itu, DPRD Sulsel menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD 2025 agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (*)