Pemkot Makassar

100 Hari Kerja Munafri–Aliyah: Fondasi Program Sapta MULIA Mulai Ditegakkan

Published

2 bulan ago

3 Juni 2025

KITASELSEL.COM, MAKASSAR – Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, menandai 100 hari kerja mereka dengan komitmen kuat terhadap realisasi tujuh program unggulan bertajuk Sapta MULIA (Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan).

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyatakan bahwa masa 100 hari ini difokuskan untuk memastikan arah kebijakan strategis berjalan sesuai rencana, bukan untuk menyelesaikan seluruh program secara instan.

“Periode 100 hari ini bukan ditujukan untuk menyelesaikan program secara instan, melainkan memastikan seluruh kebijakan strategis berjalan pada jalur yang tepat,” ujarnya.

Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah merampungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memasuki tahap rancangan akhir.

Dokumen ini menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan dan diselaraskan dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, program prioritas nasional, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu program prioritas yang masuk dalam RPJMD adalah pembangunan stadion baru di wilayah Untia yang bersifat multiyears dan akan dilakukan secara bertahap.

Beberapa inisiatif strategis kini sudah berada di tahap finalisasi dan siap direalisasikan dalam waktu dekat. Program Bebas Sampah Gratis, yang Perwali-nya sudah hampir rampung, diharapkan bisa diterapkan tahun ini.

Program Bebas Pakaian Sekolah telah masuk tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Program Pemasangan Air Bersih Gratis dengan 2.000 rumah siap mendapatkan sambungan PDAM secara gratis tahun ini.

Makassar Creative Hub sedang dalam proses pembangunan fisik di Pantai Losari, sementara sistem dan regulasinya disiapkan oleh OPD terkait.

Makassar Super Apps akan mengintegrasikan lebih dari 140 layanan digital Pemkot ke dalam satu platform terpadu, dengan nama aplikasi yang akan diumumkan langsung oleh Wali Kota dalam waktu dekat.

Andi Zulkifly menambahkan bahwa program-program tersebut merupakan langkah awal untuk mempercepat implementasi Sapta MULIA dalam lima tahun ke depan.

Namun, beberapa di antaranya ditargetkan bisa mulai dijalankan di tahun pertama, seperti program sampah gratis dan seragam sekolah, jika regulasi dan anggarannya sudah lengkap.

Meskipun demikian, Sekda mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan program prioritas, terutama dari sisi regulasi dan anggaran.

“Perlu penyusunan Perwali bahkan Perda. Ini butuh sinergi dengan pihak provinsi dan kementerian terkait. Selain itu, kita juga harus cermat dalam mengelola APBD, agar pendapatan dan belanja daerah efektif dan efisien,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penyesuaian strategi, Pemerintah Kota Makassar juga akan merevisi SK Program Strategis Wali Kota pada Juni 2025, setelah sebelumnya diterbitkan pada Februari lalu. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot dalam membangun kebijakan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

“Yang terpenting, bukan soal kecepatan, tapi ketepatan dan keberlanjutan. Kami yakin dengan pondasi yang kuat, hasilnya akan terasa nyata oleh masyarakat,” tutupnya ()

Pemkot Makassar

Melinda Aksa Dorong Regulasi dan Edukasi Kolektif untuk Pengolahan Sampah Berkelanjutan di Makassar

Published

2 hari ago

19 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri audiensi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dewan Lingkungan, Penggiat Lingkungan, perwakilan Bank Sampah, serta pengelola TPS3R dalam upaya memperkuat sinergi menuju tata kelola persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung sebagai tindak lanjut dari berbagai inisiatif lingkungan yang tengah dirancang, termasuk peluncuran percontohan TPS3R di Untia dan Sambung Jawa.

Dalam audiensi tersebut, Kepala DLH Kota Makassar menyampaikan rencana pemindahan operasional Bank Sampah Hidup ke lokasi baru di kawasan Untia pada tahun ini.

Pemindahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mendekatkan fasilitas daur ulang ke kawasan padat penduduk.

Perwakilan dari Bank Sampah turut memberikan masukan agar pengelolaan TPS3R berada langsung di bawah UPTD Bank Sampah. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan pemanfaatan teknologi pencatatan sampah juga menjadi sorotan.

Menanggapi hal tersebut, Melinda menegaskan perlunya perubahan pola pikir kolektif dalam pengelolaan sampah. “Kita tidak bisa hanya sekadar mengimbau.

Harus ada mekanisme, regulasi, dan batas waktu yang jelas. Kita ingin masyarakat mulai mengelola sampahnya sendiri mulai dari rumah, komunitas, hingga tempat usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya sebatas pemisahan organik dan anorganik, tetapi harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota.

“TPS3R Untia dan Sambung Jawa akan kita uji coba dan siapkan sebagai percontohan. Di sisi lain, kompleks Baruga juga kami dorong menjadi kawasan percontohan zero waste. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak,” ungkap Melinda.

Dalam arahannya, Melinda juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan swasta untuk pengelolaan maggot sebagai solusi penguraian sampah organik.

Ia berharap ada keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pengolahan sampah yang kuat dan berkesinambungan.

“Dinas Lingkungan Hidup harus memimpin dan menyusun regulasi pengolahan sampah yang menyasar tempat-tempat komersial seperti restoran, hotel, hingga pasar. Kami dari PKK siap mendukung lewat edukasi di kecamatan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dari rangkaian program yang akan disinergikan antara DLH, PKK, dan seluruh komponen masyarakat dalam menciptakan Makassar yang lebih bersih, hijau, dan siap menuju kota zero waste. (*)