Nasional

Prabowo ke Kepala Daerah: Jangan Tipu Rakyat

Published

2 bulan ago

2 Juni 2025

Kitasulsel–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat. Kepala daerah tak hanya dituntut menjalankan pemerintahan tapi juga menjaga kepercayaan publik.

“Wujud kesetiaan kita pada Pancasila, NKRI, terutama pemimpin di pusat, provinsi di kabupaten/kota, kecamatan, desa. Jaga kepercayaan rakyat, jangan tipu rakyat, jaga kekayaan rakyat, jangan mencuri dari kekayaan rakyat,” kata Prabowo saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kemlu, Jakarta, Senin (2/6).

Para kepala daerah mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Bay Ismoyo/AFP

Prabowo menekankan, jika kepala daerah tidak mampu mengemban tugas dan menjaga kepercayaan rakyat, lebih baik mengundurkan diri.

“Kalau tidak mampu, jangan masuk ke pemerintahan, kalau tidak mau mengabdi kepada rakyat, jangan mau menerima mandat dari rakyat,” ucap Prabowo.

Prabowo menuturkan, Pancasila harus diimplementasikan dengan baik dan bukan hanya sekadar mantra. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

“Kita tidak boleh diam bila nilai-nilai kita dilemahkan, kita harus menjaga, membela, meneruskan nilai-nilai tersebut agar negara kita melangkah maju,” kata Prabowo.

Dalam upacara ini, hadir Wapres Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamudin serta menteri Kabinet Merah Putih.

Selain itu, hadir Presiden ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla. (*)

Nasional

Prabowo Perintahkan Tangkap Semua Pelaku Beras Oplosan

Published

2 hari ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto geram dengan maraknya praktik beras oplosan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara hingga hampir Rp 100 triliun per tahun. Ia memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku.

Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Rabu (30/7/2025), yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti,” tegasnya dalam konferensi pers.

Amran mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, sebanyak 212 merek terbukti tidak sesuai standar dan dicampur atau dioplos. Pelanggaran paling mencolok adalah tingginya kadar beras patah (broken rice) dalam produk yang dijual sebagai kualitas premium.

“Medium itu batasnya 25%, premium 15%. Namun, ditemukan broken sampai 30-50%! Jelas ini melanggar,” ungkapnya.

Penyelidikan terhadap pengusaha nakal pelaku oplosan telah dimulai. Polri dan Kejaksaan Agung disebut tengah bekerja keras menindak pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah juga akan menyiapkan langkah mitigasi agar praktik curang ini tidak terulang, termasuk mengawasi peredaran beras di pasaran secara lebih ketat. “Sudah kami sampaikan kepada kapolri dan jaksa agung. Setelah dicek ulang, datanya valid dan hasilnya sama. Proses hukum harus berjalan,” tegas Amran.

Kasus beras oplosan ini menjadi perhatian serius karena menipu konsumen dan merugikan keuangan negara dalam skala masif. Pemerintah memastikan akan mengambil langkah hukum tegas demi melindungi masyarakat.

“Bapak Presiden ingin pelaku ditindak tegas, agar negara dan rakyat tidak terus dirugikan,” tutup Amran. (*)