DPRD Kota Makassar
Anggota DPRD Makassar Kunjungi Rumah Duka Siswa Diduga Dikeroyok, Janji Pelaku Diproses Hukum
Kitasulsel–MAKASSAR Duka mendalam menyelimuti keluarga siswa berinisial MRA (15), yang meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa siswa lainnya di Makassar.
Tragedi ini tak hanya mengguncang keluarga korban, tetapi juga mengundang keprihatinan dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D, Muchlis A. Misba, mewakili Fraksi Mulia, mengunjungi langsung rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan menyatakan sikap tegas atas kasus tersebut.
“Saya berada di rumah duka untuk menyampaikan duka yang dalam. Ini bukan sekadar tragedi keluarga, tetapi tragedi dunia pendidikan kita. Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujar Muchlis.
Ia meminta seluruh tenaga pendidik lebih peka terhadap dinamika sosial dan psikologis siswa di lingkungan sekolah.
Menurutnya, tragedi seperti ini bisa dicegah jika pendidikan karakter dan moral menjadi prioritas utama.
“Guru bukan hanya pengajar akademik, tapi pembimbing moral. Harus ada kesadaran kolektif untuk menjadikan sekolah sebagai tempat aman, bukan ladang kekerasan,” tegasnya.
Muchlis juga menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak cepat dan adil dalam mengusut kasus ini, mengingat indikasi keterlibatan beberapa siswa dari sekolah berbeda.
“Kami berharap para pelaku segera diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Ini penting, bukan hanya sebagai keadilan untuk korban, tapi juga untuk memberi efek jera,” ucapnya.
Diketahui, MRA, siswa kelas 6 SD dan anak ketiga dari enam bersaudara, sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit sejak 26 Mei lalu.
Ia mengeluhkan sakit di dada dan kepala, namun sempat menyembunyikan kejadian pengeroyokan dari orang tuanya.
“Ia bilang bajunya sobek karena jatuh main bola, tapi istriku curiga. Beberapa hari kemudian dia mulai sering kesakitan dan terlihat seperti trauma,” ungkap ayah korban, Ichal Jamaluddin, 31 Mei 2025.
Baru saat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya mengaku kepada keluarga bahwa ia dikeroyok oleh tiga siswa—satu dari SMP dan dua lainnya dari SD berbeda.
Sayangnya, tak lama setelah dirujuk ke ICU, MRA menghembuskan nafas terakhir.
“Kami tidak tahu pasti kapan dia dikeroyok. Dia baru mengaku di rumah sakit. Setelah itu dia meninggal beberapa jam kemudian,” tutur Ichal. (*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login