Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

RSUD Labuang Baji Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dalam Monev 2025 Komisi Informasi Sulsel

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang menyasar berbagai badan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah UPT RSUD Labuang Baji, yang dinilai menonjol dalam hal inovasi dan konsistensi yang mendorong keterbukaan informasi serta aksesibilitas publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan ini meliputi uji publik, yang menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap 11 organisasi perangkat daerah (OPD), 24 kabupaten/kota, serta 6 desa. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan informasi.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi, meningkatkan sistem penyediaan layanan informasi publik, dan mewujudkan keterbukaan informasi yang cepat, mudah, dan efisien.

BACA JUGA  Prof Fadjry Dampingi Menteri Kebudayaan Resmikan Leang Leang Archaeological Park, Fadli Zon: Destinasi Kelas Dunia

Dalam sesi evaluasi, Koordinator Bidang Kelembagaan sekaligus Tim Penilai Internal Komisi Informasi Sulsel, Subhan Djoer menyampaikan apresiasi terhadap RSUD Labuang Baji.

“Di RSUD Labuang Baji ini terjadi revolusi. Saya mengapresiasi kemajuan Labuang Baji.

Saya melihat perkembangan RSUD Labuang Baji sangat pesat, melampaui rumah sakit lain termasuk dalam pelayanan publik, sehingga diganjar Zona Hijau oleh Ombudsman,” ungkapnya.

RSUD Labuang Baji menghadirkan berbagai program unggulan yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga mengedepankan keterbukaan informasi.

Beberapa diantaranya, Program KEPO TB (Ketuk Pintu Orang Tuberkulosis) merupakan langkah aktif dalam mendeteksi dini kasus TBC melalui pendekatan langsung ke rumah-rumah warga, sehingga mempercepat penanganan dan pencegahan penularan.

Sementara itu, strategi INSTING CERDIK (Intervensi Stunting dan Wasting yang Cepat, Responsif, dan Komprehensif) diterapkan untuk menurunkan angka stunting dan wasting secara holistik, dengan pendekatan terintegrasi lintas sektor.

BACA JUGA  200KK dan 48 Rumah Korban Kebakaran Sorowako, Gubernur: Bantu 1 Milyar Kedaruratan

Untuk menjangkau wilayah terpencil, layanan Telemedicine SIPAKABAJI dihadirkan sebagai solusi digital dalam menyediakan konsultasi dan pelayanan medis jarak jauh.

Dari sisi keterbukaan informasi, rumah sakit ini juga mengembangkan sistem informasi publik berbasis digital yang dapat diakses melalui website dan aplikasi. Sistem ini dikelola oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) secara inklusif, termasuk dalam menyediakan akses bagi penyandang disabilitas.

Untuk kinerja informasi publik, pada tahun 2024, RSUD Labuang Baji mencatat sejumlah pencapaian positif dalam pengelolaan informasi publik dan kehumasan.

Sebanyak 410 permohonan informasi berhasil ditindaklanjuti dengan baik, mencerminkan komitmen rumah sakit terhadap keterbukaan dan pelayanan informasi yang responsif.

Situs resmi rumah sakit juga mencatat lebih dari 8.000 kunjungan, sementara akun media sosial resmi menjangkau lebih dari 5.000 pengguna aktif, menunjukkan meningkatnya interaksi digital dengan masyarakat.

BACA JUGA  Gaji PPPK Pemprov Sulsel Dianggarkan di 2026, Komitmen Pemprov Semakin Tegas

Atas upaya tersebut, RSUD Labuang Baji meraih berbagai penghargaan bergengsi. Di antaranya, Zona Hijau dari Ombudsman RI dengan nilai 94,1, sebagai pengakuan atas pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, rumah sakit ini juga dinobatkan sebagai Pengelola Humas dan Media Sosial Terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, serta meraih penghargaan nasional sebagai First Most Active Facebook dalam ajang Perhumasri Award.

RSUD Labuang Baji menunjukkan dirinya sebagai lembaga layanan publik yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap kebutuhan melalui komitmen masyarakatnya dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan relevan.

Melalui semangat keterbukaan yang terus dijaga, rumah sakit ini membuktikan bahwa transparansi bukan sekedar tuntutan, melainkan menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan serta memperkuat kerja sama antara institusi dan masyarakat. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

BACA JUGA  Pemprov Salurkan DBH Triwulan I, Appi: Terima Kasih Pak Gubernur

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

BACA JUGA  Gaji PPPK Pemprov Sulsel Dianggarkan di 2026, Komitmen Pemprov Semakin Tegas

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Lantik Naili-Akhmad Syarifuddin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel