Pemkot Makassar
Lantik DPD BKPRMI, Munafri Minta Perkuat Peran Masjid Bina Generasi Muda
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin resmi melantik pengurus DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Makassar, periode 2025–2030.
Pelantikan ini adalah momentum penting, khususnya dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat pelatihan generasi muda.
Menurutnya, kegiatan BKPRMI boleh dilakukan di berbagai tempat, namun identitas dan pijakan awal tetap harus dihilangkan di masjid.
“Bagaimana ceritanya kita berdasarkan kegiatan di masjid, tapi harus dibor di tempat lain? Dasar gerak kita itu ada di masjid. Proses lahirnya kader harus dari masjid. Pelatihannya, perumusannya, semua dari masjid,” tegas Munafri saat menyampaikan Berbagai dalam pelantikan DPD BKPRMI Kota Makassar periode 2025–2030, di Masjid Babussalam, Jl. Borong Raya, Kamis (29/5/2025).
Ia mengingatkan bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah tetapi juga ruang pelatihan, pendidikan, diskusi, hingga penyelesaian persoalan umat.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan masjid yang mewah, tapi juga masjid yang hidup yang mampu menjadi daya tarik dan pusat kegiatan keumatan,” katanya.
Ia juga menunjukkan pentingnya menjadikan pemuda masjid sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif globalisasi.
“Kita harus mempersiapkan ini mulai sekarang. Pemerintah Kota Makassar bahkan sedang menyusun kurikulum pendidikan dasar yang mengintegrasikan pendidikan adat, tata krama, dan nilai-nilai kearifan lokal,” jelasnya.
Munafri juga merasa prihatin atas kurangnya komunikasi antara generasi muda dan orang tua yang menyebabkan hilangnya rasa hormat.
Selain itu, ia juga berharap pentingnya peran BKPRMI dalam menjaga toleransi antarumat beragama di Makassar, kota yang selama ini menjadi sorotan nasional dalam isu toleransi.
“Kita harus mengembalikan nilai-nilai yang diberikan kepada orang tua dan ini bisa dimulai dari masjid. BKPRMI harus menjadi bagian penting dalam merawat keharmonisan. Mari kita jaga bersama kota ini agar tidak terjebak dalam stigma intoleransi,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Munafri mengajak BKPRMI untuk tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan semata tetapi juga ikut serta dalam memperkuat peran sosial dan ekonomi umat.
BKPRMI juga berharap dapay menjaga keharmonisan di tengah masyarakat dan ikut aktif dalam forum kerukunan antarumat beragama dan menjadi garda terdepan dalam membangun toleransi di Makassar.
“Makassar sering menyampaikan soal isu toleransi. Kita tidak boleh membiarkan stigma itu berkembang. BKPRMI harus ikut menjadi perekat dan penyambung harmoni,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Ia pun mendorong BKPRMI mencetak pemuda yang mandiri secara ekonomi melalui kewirausahaan.
Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini justru membuka peluang inovasi dan kreativitas.
“Mari lahirkan pengusaha-pengusaha dari masjid yang mampu menggerakkan perekonomian umat,” ucapnya.
Tak lupa, Munafri juga menyampaikan komitmen pemerintah kota dalam mendukung para guru mengaji, imam masjid, hingga petugas jenazah yang selama ini berperan besar di tengah masyarakat.
“Bayangkan jika tak ada lagi yang mau mengurus jenazah, menjadi imam, atau guru ngaji. Maka ini kewajiban pemerintah untuk memberi perhatian khusus agar mereka bisa hidup layak,” tuturnya. (*)
Pemkot Makassar
Transformasi Digital, Pemkot Makassar Gagas Pengembangan Merit Sistem Wujudkan Profesionalisme ASN
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menuju transformasi digital kepegawaian. Di mana, penjajakan pengembangan Merit Sistem tengah dilakukan.
Tujuannya, mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu implikasi terhadap pelayanan ke masyarakat.
Hal ini ditegaskan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly usai menerima Praktisi Transformasi Digital Reformasi Birokrasi Juwanda bersama OPD teknis lingkup Pemkot Makassar di Ruang Bilateral Wali Kota Makassar, Kamis (17/7/2025).
Kata Sekda Zulkifly, pertemuan itu agenda diskusi mengenai manajemen kepegawaian melalui merit sistem secara digital. Apalagi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memberikan arahan soal transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
“Jadi kami tadi diskusi bersama Pak Juwandi mengenai pengembangan Merit Sistem. Ini tidak hanya pada pelayanan publik tetapi juga pada pemetaan kepegawaian,” ujar Sekda Zulkifly.
Mantan Camat Ujung Pandang itu menyebutkan, Wali Kota Munafri tertarik dengan penerapan merit sistem di Jawa Barat dan telah melakukan kontak dengan pihak terkait untuk membahas lebih lanjut.
“Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bagaimana pemetaan pegawai dan potensi dapat dilakukan melalui digitalisasi dan dashboard.
Nah, melalui dashboard ini, Pak Wali dapat memantau kinerja pegawai, menilai talenta dan kompetensi, serta membuat keputusan yang lebih efektif,” tukasnya.
“Sistem ini juga memungkinkan pemberian TPP dan penilaian kinerja dilakukan secara digital,” tambahnya.
Lebih jauh, Sekda Zulkifly menilai dengan adanya sistem dashboard ini, Walikota dapat menilai setiap individu pegawai secara lebih akurat, tanpa harus bertemu langsung dengan mereka.
Semua informasi tentang pegawai, termasuk talenta, kompetensi, dan prestasi, dapat diakses melalui dashboard.
Diskusi ini akan dilanjutkan dengan FGD dan rapat bersama Walikota untuk membahas lebih lanjut tentang penerapan merit sistem secara digital. Dengan demikian, diharapkan manajemen kepegawaian dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
Terpisah, Praktisi Transformasi Digital Reformasi Birokrasi Juwanda mengatakan pihaknya bersama jajaran Pemkot Makassar berdiskusi tentang pengembangan merit sistem. Dimana, konsep ini sudah dilakukan Pemkot Bandung atau Pemprov Jabar.
“Kami berbagi pengalaman tentang bagaimana perjalanan pengembangan merit sistem, dari awal hingga berhasil mendapatkan skor tertinggi di Indonesia.
Kami juga akan berbagi best practice, tips, dan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi,” ungkap Juwanda.
Ia memberikan apresiasi terhadap Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengenai konsep Merit Sistem. “Pak Wali memiliki komitmen yang luar biasa untuk pengembangan merit sistem.
Merit sistem sangat penting dalam pemerintahan karena ASN adalah motor pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan merit sistem menjadi sangat penting,” jelasnya.
Output dari diskusi ini, sambung Juwanda diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemkot Makassar. Namun, hasil outputnya sendiri akan ditentukan nanti usai pembahasan lebih lanjut bersama Wali Kota Makassar.
“Kami berharap pengalaman pengembangan merit sistem di Jawa Barat dapat diadopsi oleh Makassar, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Lebih jauh, kata Juwanda, pengembangan merit sistem tidak hanya tentang aplikasi, tetapi juga tentang tata kelola, data yang baik, infrastruktur yang baik, dan political will yang kuat.
“Saya percaya bahwa dengan political will yang kuat dari pimpinan, merit sistem dapat diterapkan dengan mudah,” ungkapnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login