Nasional

Prabowo Subianto Teken Kebijakan Tukin PNS, Mulai Rp 2 Juta hingga Puluhan Juta

Published

2 bulan ago

28 Mei 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI 2024, Prabowo Subianto, resmi menandatangani kebijakan terkait Tunjangan Kinerja (Tukin) baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kementeriannya.

Keputusan ini menjadi bagian dari langkah awal Prabowo dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang telah diundangkan pekan ini, Prabowo menetapkan besaran Tukin yang bervariasi mulai dari Rp 2 juta hingga lebih dari Rp 30 juta per bulan, tergantung pada golongan dan jabatan pegawai yang bersangkutan.

Detail Besaran Tukin

Kebijakan ini mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari staf pelaksana hingga pejabat struktural tinggi. Berikut rincian rentang tukin yang diatur:

Staf Pelaksana dan Fungsional Ahli Pertama: Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000

Pejabat Administrator dan Pengawas: Rp 6.000.000 – Rp 12.000.000

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000

Pejabat Eselon I atau setingkat: Bisa mencapai Rp 30.000.000 atau lebih

Dengan kenaikan tukin ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan motivasi kerja PNS serta mendorong efisiensi dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Penilaian Berdasarkan Kinerja

Besaran tukin yang diterima tidak diberikan secara merata, tetapi akan disesuaikan dengan capaian kinerja individu dan unit kerja.

Hal ini mengacu pada sistem evaluasi berbasis merit yang sudah mulai diterapkan secara bertahap di kementerian/lembaga.

“Penetapan tunjangan kinerja ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi dan profesionalisme aparatur sipil negara.

Namun harus diingat, semuanya harus berbasis pada kinerja dan kontribusi,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya.

Respons Pegawai dan Publik

Banyak pegawai negeri yang menyambut baik kebijakan ini. Mereka menilai bahwa peningkatan tukin merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN.

Di sisi lain, publik juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Pengamat kebijakan publik, Dr. Lusi Andayani, menyatakan bahwa langkah ini positif selama disertai dengan pengawasan yang ketat. “Tunjangan tinggi harus sejalan dengan integritas dan pelayanan yang profesional,” ujarnya.

Langkah Awal Pemerintahan Prabowo

Kebijakan tukin ini dipandang sebagai salah satu gebrakan awal dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama.

Selain meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini juga diharapkan menekan praktik korupsi di birokrasi.

Dengan penandatanganan ini, tukin baru akan mulai diberlakukan secara bertahap mulai bulan depan, menunggu penyesuaian sistem administrasi dan anggaran di tiap instansi terkait. (*)

Nasional

Tarif Impor Jadi 19%, Indonesia Merasa Untung Atas Kebijakan Amerika Serikat

Published

5 jam ago

23 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Di tengah ketegangan dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menunjukkan kemampuannya dalam memainkan strategi diplomasi ekonomi secara adaptif dan penuh perhitungan.

Salah satu hasil terbarunya adalah keberhasilan dalam negosiasi tarif impor Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia yang kini disepakati turun menjadi 19%, dari sebelumnya 32%.

Keberhasilan ini bukan semata hasil lobi, melainkan buah dari pendekatan diplomatik yang matang dan terstruktur.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, yang menyebut kesiapan Indonesia saat mengajukan negosiasi pada April lalu sebagai kunci keberhasilan.

“Indonesia dianggap merupakan negara yang awal-awal April lalu responsnya cukup baik. Kita ke sana membawa dokumen yang lengkap, membawa penawaran yang lengkap… oleh pihak Amerika betul-betul diapresiasi,” ujar Susiwijono, Rabu (23/7/2025).

Lebih dari sekadar tarif, hasil kesepakatan ini dinilai menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang karena membuat produk nasional lebih kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Bahkan, Indonesia dinilai sebagai kandidat kuat tujuan relokasi industri, yang membuka peluang baru untuk pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Justru dengan kondisi global seperti ini walaupun ketidakpastiannya masih sangat tinggi, namun sebenarnya sebagian perkembangan yang ada justru menjadi opportunity untuk Indonesia,” tambahnya.

Meski tarif 19% dijadwalkan berlaku 1 Agustus 2025, Indonesia mendapatkan keistimewaan dengan adanya klausul yang menunda penerapan hingga pernyataan bersama (joint statement) disepakati. Ini memberikan ruang tambahan untuk penguatan posisi negosiasi.

“Hari ini pun, kalau ekspor ke Amerika, kemudian barangnya masuk, sampai 1 Agustus kalau kita belum publish joint statement bersama, kita masih kena MFN plus 10%,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa strategi perdagangan Indonesia tidak terpaku pada hubungan dengan AS saja. Berbagai upaya seperti kerja sama dalam IEU-CEPA, FTA, dan CPTPP menjadi bagian dari peta besar penguatan ekonomi nasional dalam rantai pasok global.

“Dengan membuat trade deal dengan Amerika, sehingga tarif masuknya barang-barang Amerika 0%, saya kira tidak akan terlalu mengkhawatirkan,” kata Susiwijono, sembari memastikan bahwa produk-produk Amerika yang masuk bukanlah saingan utama bagi industri lokal.

Pemerintah tetap optimistis menatap 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2%, sembari menyiapkan sejumlah kebijakan lanjutan yang akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini. (*)