Connect with us

Pemkot Makassar

Jaga Soliditas Eksekutif-Legislatif, Munafri-Aliyah Kompak Hadiri Paripurna Terkait LKPJ 2024

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024.

Kehadiran kedua pimpinan eksekutif ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan selama satu tahun anggaran.

Paripurna LKPJ dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman dan dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD serta SKPD lingkup Pemkot Makassar, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (27/5/2025).

Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan panitia khusus (pansus) yang sebelumnya telah mengkaji secara menyeluruh isi LKPJ.

Pemerintah Kota Makassar menyambut baik rekomendasi yang diberikan dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya dalam perencanaan serta pelaksanaan pemerintahan ke depan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, Pemerintah Kota Makassar mengapresiasi dan ucapan terima kasih atas rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2024.

“Rekomendasi ini sebagai masukan konstruktif dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024,” ujarnya.

BACA JUGA  Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini, Lima PAUD Negeri Hadir di Makassar

Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus bersinergi dengan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Lanjut dia, Pemkot Makassar juga menyambut baik catatan strategis yang diberikan oleh Pansus DPRD sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.

“Rekomendasi dan catatan strategis ini menjadi landasan penting bagi kami dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kota Makassar ke depan,” tutur Appi.

Munafri juga menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024.

Hal itu disampaikannya usai pembacaan keputusan DPRD terkait hasil pembahasan panitia khusus (pansus) atas LKPJ tersebut.

“Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi kami dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintahan yang semakin baik, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya,” ujar Wali Kota dalam pernyataannya.

Ia menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut mencerminkan perhatian tinggi dari DPRD terhadap kinerja pemerintah kota. Selain sebagai bentuk dukungan legislatif, rekomendasi ini juga dianggap sebagai partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan saat ini.

BACA JUGA  Peduli Pekerja Rentan, Pemkot Makassar Sabet Juara I Paritrana Award

Mengusung visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, Wali Kota menegaskan bahwa tujuh program strategis yang telah disusun akan terus diperkuat.

“Kami akan segera merumuskan kebijakan strategis yang diimplementasikan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, serta peraturan daerah dan peraturan wali kota,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas kemitraan yang telah terjalin selama ini.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Makassar yang telah bermitra dengan kami, sehingga program pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman mengatakan, paripurna ini terkait pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2024. Terkait, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar.

“Rapat dimulai dengan laporan dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,” katanya.

Ia memaparkan hasil pembahasan mendalam yang telah dilakukan oleh pansus bersama mitra kerja terkait. Selanjutnya, DPRD Kota Makassar membacakan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2024.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Belajar ke Food Station Jakarta, Bidik Bisnis Pangan dan Urban Farming

Acara berlanjut dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi tersebut oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota Makassar.

an kinerja pemerintahan kota.

Pada kesempatan ini, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Hartono, mengungkapkan bahwa dalam proses awal pembahasan banyak kepala perangkat daerah tidak hadir secara langsung untuk menyampaikan LKPJ dari unit kerja masing-masing.

“Karena itu, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mengatur sanksi administratif atau teguran resmi kepada kepala perangkat daerah yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hartono.

Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD Kota Makassar merekomendasikan tiga hal utama kepada Wali Kota.

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan LKPJ, khususnya terhadap unit kerja yang bertugas menghimpun laporan dari seluruh perangkat daerah.

2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah guna menjamin kesesuaian dan validitas data dalam LKPJ.

3. Menghindari rotasi pimpinan perangkat daerah selama masa penyusunan LKPJ, kecuali karena alasan pensiun, agar tidak mengganggu kelancaran proses pelaporan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Perkuat Sinergi Pusat–Daerah, Wali Kota Makassar Kunjungi Kemendagri RI

Published

on

Kitasulsel–Jakarta Di sela agenda pemerintahan di Ibu Kota, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan strategis ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintahan ke depan.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan regulasi serta program pembangunan nasional. Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi menyambangi Kantor Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Kehadiran Appi disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri RI yang baru, Dr. Cheka Virgowansyah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan diskusi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis serta peluang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan Kota Makassar ke depan.

Wali Kota Makassar didampingi Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah. Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pengelolaan pendapatan daerah.

BACA JUGA  Makassar Kembali Berkibar di Panggung Global, Wali Kota Munafri Tampil di Forum Internasional APCAT Summit

Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa kunjungannya ke Ditjen Otda Kemendagri merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis memperkuat kolaborasi pemerintahan ke depan. Ia juga secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah yang baru dilantik sebagai Dirjen Otda.

“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Dirjen Otda yang baru, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Appi.

Menurutnya, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal,” jelasnya.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Pastikan Rekrutmen Honorer R4 Transparan dan Akuntabel

Appi menambahkan, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.

“Pertemuan ini kami harapkan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan.

Diskusi menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berbasis sistem, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Salah satu fokus pembahasan adalah strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Andi Ardi.

Ia juga menyebutkan pemanfaatan sistem digital menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, khususnya penerapan sistem e-Mutasi, yakni platform digital untuk memfasilitasi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

BACA JUGA  Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini, Lima PAUD Negeri Hadir di Makassar

“Melalui sistem e-Mutasi, proses mutasi ASN dapat dilakukan lebih cepat dan akuntabel, sekaligus mengurangi birokrasi yang berbelit,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar.

“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kerja antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan fokus pada penguatan sektor pariwisata dan kemaritiman sebagai potensi unggulan Kota Makassar.

Continue Reading

Trending