Kementrian Agama RI

Hasil Sidang Isbat, 1 Zulhijah Jatuh pada 28 Mei 2025

Published

4 bulan ago

27 Mei 2025

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada 28 Mei 2025. Keputusan ini diumumkan sesuai hasil sidang isbat yang digelar hari ini, Selasa (27/5/2025) di Auditorium H.M Rasjidi Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Sidang isbat dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i dan dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam, Komisi VIII DPR RI dan para pakar falak dan astronomi.

“Hasil pengamatan hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa hilal telah terlihat di Aceh Jaya oleh Bapak Nabil yang telah disumpah. Berdasarkan data tersebut, kami menetapkan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025,” ungkap Menag dalam konferensi pers penetapan 1 Zulhijah 1446 H.

“Ijtmak sudah terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian secara hisab, posisi hilal sudah di atas ufuk dengan ketinggian dan elongasi yang memenuhi kriteria MABIMS. Oleh karena itu, secara hisab imkan rukyat sudah terpenuhi,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya awal bulan Zulhijah, maka Hari Raya Iduladha 1446 H/ 2025 M yang jatuh pada 10 Zulhijah, akan diperingati pada 6 Juni 2025.

Menag pun mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut ini secara bersama-sama dengan memperbanyak ibadah, mempererat persaudaraan, serta menyiapkan diri menyambut hari raya Iduladha.

“Tentunya kita semua berharap keputusan ini menjadi dasar untuk merayakan iduladha bersama-sama. Jika ada perbedaan kita berharap bisa menyelesaikan ini dengan bersama-sama,” jelasnya.

Menag pun berterima kasih kepada para pakar dan tim rukyah di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras dalam menentukan awal bulan ini. Sehingga akhirnya semua pihak sepakat tidak ada perbedaan sedikitpun.

“Alhamdulillah, Kita bersyukur kemaren puasa seragam, lebaran idulfitri seragam, dan insyallah lebaran Iduladha juga seragam,” tutup Menag. (*)

Kementrian Agama RI

Dr. Bunyamin: Raihan WTP Bukti Kemenag Kian Transparan di Era Prof. Nasaruddin Umar

Published

9 jam ago

10 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Tenaga Ahli Menteri Agama RI, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Agama yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan ini menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak 2016, sebuah prestasi yang dinilai sebagai bukti konsistensi Kemenag dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan negara.

Menurut Dr. Bunyamin, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar yang sejak awal menjabat terus berkomitmen melakukan pembenahan di internal lembaga.

“Capaian Kemenag secara menyeluruh tentu tidak lepas dari kinerja semua bagian di Kemenag RI yang sejalan dengan upaya Menag Prof. Nasaruddin Umar dalam membersihkan lembaga negara ini dari praktik-praktik kotor. Semoga ini menjadi pelecut semangat keluarga besar Kemenag RI untuk lebih baik, terutama dalam hal pelaporan keuangan lembaga,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Opini WTP disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 31a/S/VII/05/2025 tertanggal 27 Mei 2025 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKA) per 31 Desember 2024. Laporan tersebut disusun sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menag Prof. Nasaruddin Umar menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menekankan bahwa prestasi tersebut bukan semata keberhasilan teknis administratif, tetapi harus dimaknai sebagai dorongan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih nyata.

“Saat ini tidak cukup kita hanya meraih WTP. Lebih dari itu, saya minta jajaran Kemenag untuk melakukan kerja-kerja yang berdampak bagi masyarakat. Program-program yang kita buat jangan sekadar seremoni, melainkan harus menghadirkan dampak nyata,” tegas Menag.

Ia juga mengingatkan pentingnya empati dalam merancang kebijakan. “Pikirkan dan laksanakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar program mercusuar,” tambahnya.

Dengan capaian ini, Kemenag kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kebermanfaatan.