Provinsi Sulawesi Barat

Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan ki Integritas dan Keteladanan

Published

3 minggu ago

27 Mei 2025

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, resmi melantik 29 pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 28 pejabat fungsional dan satu pejabat pimpinan tinggi pratama. Prosesi pelantikan digelar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 27 Mei 2025.

Dalam pelantikan tersebut, M. Yamin Saleh ditetapkan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulbar.

Gubernur Sulbar menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan jabatan, terutama pada posisi strategis seperti Kabiro Barjas.

“Jabatan Kabiro Barjas ini banyak tantangan dan ancamannya. Saya percaya, yang saya lantik ini, Yamin, imannya kokoh. Apalagi dia Ketua Wahdah, agamanya bagus,” ujar Suhardi Duka usai melantik.

SDK, sapaan akrabnya menegaskan bahwa posisi Kabiro Barjas sangat menentukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Karena itu, pejabat yang mengemban tugas tersebut harus mampu menjaga profesionalisme dan tidak mudah terpengaruh.

Gubernur SDK juga menyinggung proses panjang yang harus dilalui untuk melantik pejabat fungsional. Ia menjelaskan bahwa kebijakan otonomi daerah membuat Pemprov harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat sebelum melantik.

“Ini proses panjang yang harus kita lewati, tapi hari ini kita bisa melantik mereka secara resmi. Semoga semua pejabat yang dilantik bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjadi teladan,” tambahnya.

SDK menambahkan pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar untuk memperkuat struktur birokrasi pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

13 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)