Nasional
Gedung Sekolah Rakyat Mulai Dibangun Juli 2025, Maluku Siap Jadi Percontohan

Kitasulsel–MALUKU Pemerintah bersiap menghadirkan wajah baru pendidikan inklusif melalui program Sekolah Rakyat, dan Maluku Utara menjadi salah satu provinsi pertama yang akan menjadi lokasi percontohan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico, meninjau langsung kesiapan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di provinsi tersebut pada Minggu (25/5/2025).

Dalam kunjungannya, Robben menyatakan pembangunan akan dimulai Juni 2025 dan ditargetkan rampung setahun kemudian.
“Kalau kami melihat secara prinsip, (Maluku Utara) salah satu daerah yang siap untuk kemudian menyambut program, gagasan Pak Presiden Prabowo dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ungkapnya saat berada di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Kota Sofifi.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan dukungan penuh.
“Kami siap membantu mewujudkan program ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan generasi muda Maluku Utara,” ujar Sherly.
“Kami berharap Sekolah Rakyat ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan perhatian kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta memberikan ekosistem yang baik bagi mereka untuk mengubah masa depan,” tambahnya.
Pemerintah provinsi bahkan telah menyediakan lahan seluas 8 hektare di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, untuk mendukung proyek ini.
Namun, di tengah semangat pemerataan, muncul kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan program oleh kalangan yang tidak tepat sasaran. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengingatkan bahwa meski diperuntukkan bagi keluarga miskin, fasilitas unggulan Sekolah Rakyat bisa menarik minat masyarakat mampu.
“Walaupun ini sekolah untuk orang miskin, fasilitas yang disediakan oleh Presiden Prabowo adalah fasilitas unggulan. Lahannya saja 8,5 hektare, akan ada laboratorium, lapangan olahraga, hingga ruang praktik seperti pertanian dan perikanan,” ujar Agus dalam diskusi bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan (24/5/2025).
Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan tidak terbuka untuk semua kalangan.
“Kita khawatir karena sekolah ini bagus, nanti orang kaya malah ikut antre masukin anaknya ke situ. Padahal tujuan utamanya adalah memuliakan orang miskin dan memutus mata rantai kemiskinan,” tegas Agus.
Untuk mencegah salah sasaran, Kemensos akan menerapkan sistem seleksi ketat yang melibatkan berbagai pihak.
“Dalam asesmen calon siswa, kita akan benar-benar ketat. Kemensos akan bekerjasama dengan pihak-pihak lain agar yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin,” jelasnya.
Program ini akan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2025/2026, dengan tahap awal kegiatan belajar-mengajar jenjang SMP dilakukan di Sentra Wasana Bahagia Ternate, dan jenjang SMA memanfaatkan fasilitas IPWL dan SPMA Sofifi. Sekolah ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan seluruh pembiayaan ditanggung penuh oleh APBN.
Dengan harapan tinggi untuk menghapus ketimpangan akses pendidikan, pelaksanaan Sekolah Rakyat menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk menjaga integritas dan keberpihakan pada rakyat kecil. (*)
Nasional
Mentan Amran: Negara Tidak Boleh Kalah dari Mafia Pangan

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan petani dan konsumen, termasuk dugaan permainan harga dan manipulasi stok pangan oleh mafia.
Mentan Amran menyatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan dari Mabes Polri tengah mendalami indikasi permainan besar di balik fluktuasi harga beras dan distribusi pangan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.

“Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Kita harus dampingi.
Jangan ada segelintir orang ingin merusak negara kita. Kita harus kolaborasi, negara harus kuat, negara tidak boleh kalah dari mafia,” kata Mentan Amran dalam pernyataannya di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

Mentan Amran sebelumnya mengungkapkan bahwa berdasarkan data Food Station Tjipinang dan penelusuran di di lapangan ditemukan kecurigaan manipulasi data stok di PIBC.
“Harga beras di tingkat petani penggilingan turun. Itu sesuai BPS, bukan data saya. Tapi harga di konsumen itu naik. Artinya apa? Ada yang tidak benar.
Yang kedua adalah data dari Cipinang kita dapatkan, ada yang tidak normal. Yang biasanya masuk keluar beras itu 1.000-3.500 ton per hari, tetapi ada satu hari selama lima tahun, satu hari keluar 11.000 ton,” ungkapnya.
Mentan Amran juga menyebutkan bahwa selama ini middleman (tengkulak) meraup keuntungan besar dibandingkan dengan pendapatan petani.
“Kita hitung-hitungan, petani itu dapatnya kira-kira Rp1,5 juta per bulan per orang. Kalau selisih harga dari petani ke konsumen sebesar Rp2.000, kemudian produksi kita 21 juta ton sampai bulan Mei ini, artinya apa, pendapatan middleman itu Rp42 triliun,” jelasnya.
Mentan Amran menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, para petani harus terus dipenuhi kebutuhannya untuk mendongkrak produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu hadir dan bersama petani.
“Pupuk ditambah, HPP (harga pembelian pemerintah) dinaikkan, dilakukan pendampingan, irigasi diperbaiki. Setengah mati kita jaga petani. Mereka tidak boleh dibiarkan jalan sendiri. Kita harus dampingi mereka,” tegasnya.
Mentan Amran menyebutkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi salah satu upaya untuk memangkas distribusi pangan dan menekan middleman.
“Nah, inilah nanti kita bangun koperasi untuk memotong rantai pasok yang dulunya 7-8 tahap menjadi 3, yaitu nantinya dari produsen ke koperasi kemudian ke konsumen,” terangnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Mentan Amran melakukan penelusuran dan menemukan adanya anomali dalam distribusi beras di PIBC.
Berdasarkan data stok beras Food Station Tjipinang, ada ketidakwajaran keluarnya 11.410 ton beras dalam satu hari yaitu pada 28 Mei 2025.
Pernyataan ini disampaikan Mentan Amran sebagai respons atas keluhan sejumlah pedagang di PIBC yang menyebut pasokan beras mulai seret dipasaran.
Kepala Satgas Pangan, Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap data keluar beras tersebut.
”Mereka ditanya tetapi tidak bisa menyampaikan barang itu kemana perginya, keluarnya dari kemana, tidak ada. Belum bisa disampaikan kepada kita. Kita akan lebih mendalami lagi data tersebut. Kalau ternyata tidak sesuai, artinya dia memanipulasi data,” ungkapnya. (*)
-
Politics8 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
11 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login