Connect with us

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan BBPJN Sulsel Sepakati Percepatan Akses Air Bersih di Wilayah Timur dan Utara Kota

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan menggelar pertemuan strategis untuk membahas percepatan akses sambungan air bersih dari PDAM, khususnya di wilayah utara dan timur Kota Makassar.

Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait dengan penempatan jaringan pipa pada badan jalan nasional. Kedua pihak sepakat untuk mencari solusi terbaik agar proses distribusi air bersih dapat segera berjalan tanpa mengganggu infrastruktur jalan yang sudah ada.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah timur dan utara kota menjadi salah satu prioritas utama dalam tahun pertama kepemimpinannya.

BACA JUGA  Makassar Raih Penghargaan Kinerja Tinggi di PPD 2024

“Ada dua titik penting yang sedang kita fokuskan, yakni di Tallo dan Parangloe. Ini untuk menjawab kebutuhan air di wilayah timur dan juga utara kota,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.

Appi menyebutkan bahwa salah satu penyesuaian penting yang akan dilakukan adalah pergeseran jalur pipa dari bahu jalan ke bawah saluran, demi menjaga keamanan serta mempermudah proses perbaikan di kemudian hari.

Sementara itu, Kepala BBPJN Sulawesi Selatan, Asep Syarif Hidayat, menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga sinergi dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam hal penataan infrastruktur, termasuk pemanfaatan lahan dan pembangunan jaringan air bersih oleh PDAM.

“Alhamdulillah, sinergi selama ini berjalan baik. Kami bertanggung jawab dalam hal infrastruktur. Kami tidak melarang pemanfaatan, asalkan mengikuti regulasi yang berlaku,” jelas Asep.

BACA JUGA  Makassar Perkuat Peran Emak-Emak Kreatif dalam Ekonomi Digital Lewat Creators Lab

Ia menambahkan bahwa proyek dapat segera dilanjutkan setelah pihak PDAM menyelesaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan memperoleh izin prinsip. Permohonan izin yang diajukan PDAM saat ini telah diterima dan sedang dalam proses evaluasi.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan program percepatan distribusi air bersih dapat segera direalisasikan, terutama menjelang musim kemarau yang rawan kekeringan.

“Jadi tinggal metode kerja yang akan kita bahas bersama,” pungkas Asep.

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Mulai Turun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Resmikan Pabrik Coklatana, Harap Serap Tenaga Kerja Lokal

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan PLN Bahas Percepatan Listrik di Wilayah Kepulauan

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.

Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Rakor dan Evaluasi TPPS se-Sulsel di Dalton Hotel

Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending